Wiranto: Rizieq Shihab Enggak Jadi Pulang

Kompas.com - 19/02/2018, 20:32 WIB
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. Fabian Januarius KuwadoMenteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab batal pulang ke Indonesia.

Atas dasar itu, Wiranto menilai tidak perlu ada persiapan pengamanan atau bahkan penyambutan di bandara seperti kabar yang mencuat selama ini.

"Untuk apa (pengamanan)? Karena (Rizieq Shihab) enggak jadi pulang," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/2/2018).

"Persiapan atau usaha-usaha untuk penyambutan, untuk merayakan, atau untuk mengadakan pertemuan khusus, saya kira engak perlu karena orangnya enggak ada," kata dia.

(Baca juga: "Video Conference" dengan Para Kapolda, Polri Tak Bahas Kepulangan Rizieq Shihab)

Wiranto menilai, rencana Rizieq Shihab mau pulang ke Indonesia tidak perlu lagi dibicarakan. Apalagi kata dia, pihak kepolisian sudah memberikan pernyataan soal kabar tersebut.

Ia menuturkan, sudah ada komunikasi antara pihak kepolisian dengan pihak Rizieq Shihab terkait hal tersebut.

Adapun, ucap Wiranto, rapat dengan Panglima TNI dan Wakapolri Komjen Pol Syafruddin siang tadi hanya pertemuan rutin terkait pilkada. Namun, ia tak mau mengungkapkannya secara rinci kepada publik.

"Enggak perlu saya laporkan kepada teman-teman media yang barangkali belum saatnya untuk disampaikan. Sebab, terkait masalah keamanan nasional, stabilitas nasional, dan cara-cara kita menanggulanginya," kata dia.

(Baca juga: Menurut Polri, Rizieq Shihab Batal Pulang ke Indonesia)

Sebelumnya, Wakapolri sempat menggelar video conference dengan Kepala Polda se-Indonesia terkait dengan pengamanan tempat-tempat ibadah dan para tokoh agama.

Awalnya, beredar kabar kalau video conference Wakapolri dengan Kapolda terkait dengan rencana kepulangan Rizieq Shihab pada 21 Februari 2018. Namun, kabar itu dibantah oleh Polri.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKS Dinilai Berpeluang Jadi 'Market Leader' di Antara Partai Oposisi

PKS Dinilai Berpeluang Jadi "Market Leader" di Antara Partai Oposisi

Nasional
Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Nasional
KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

Nasional
Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Nasional
Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Nasional
Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Nasional
Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga 'Positive Thinking' Sandiaga Uno

Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga "Positive Thinking" Sandiaga Uno

Nasional
KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

Nasional
Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Nasional
Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Nasional
Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Nasional
PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

Nasional
Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Nasional
Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X