Senin Sore, Yusril Masukkan Gugatan Sengketa Penetapan Parpol Peserta Pemilu

Kompas.com - 19/02/2018, 14:45 WIB
Partai Bulan Bintang (PBB) dalam verifikasi faktual yang dilakukan pada Minggu (28/1/2018). Dok. Partai Bulan Bintang (PBB)Partai Bulan Bintang (PBB) dalam verifikasi faktual yang dilakukan pada Minggu (28/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Bulan Bintang ( PBB) memasukkan gugatan sengketa penetapan partai politik (parpol) peserta pemilu 2019 ke Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu), pada hari ini, Senin (19/2/2018).

Menurut Ketua Bidang Pemenangan Presiden PBB Sukmo Harsono, gugatan sengketa penetapan parpol akan dimasukkan sendiri oleh Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.

"Jam 15.00-16.00, Ketua Umum Pak Yusril akan memimpin sendiri gugatan ke Bawaslu sore ini," kata Sukmo dikonfirmasi Kompas.com, Senin.

Sukmo lebih lanjut menjelaskan, gugatan ini dilayangkan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) yang tidak meloloskan PBB alias tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai parpol peserta pemilu 2019.

Ketua Bidang Pemenangan Presiden Partai Bulan Bintang (PBB) Sukmo Harsono di KPU RI, Jakarta, Senin (20/11/2017).KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI Ketua Bidang Pemenangan Presiden Partai Bulan Bintang (PBB) Sukmo Harsono di KPU RI, Jakarta, Senin (20/11/2017).
(Baca juga: Yusril: Masa gara-gara 6 Orang Terlambat ke KPU, PBB Tak Bisa Ikut Pemilu?)

"Atas di-TMS-kannya PBB dalam rekapitulasi KPU tanggal 17 Februari yang lalu," jelas Sukmo.

Objek gugatan adalah Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Sukmo mengatakan, PBB menyertakan bukti-bukti untuk memenangkan gugatan tersebut, yakni hasil pleno KPUD Provinsi Papua Barat yang menyatakan PBB memenuhi syarat (MS) tertanggal 12 Februari. Namun, pada tanggal 14 Februari, hasil pleno tersebut berubah menjadi tidak memenuhi syarat (TMS).


Ditemui usai pengundian dan penetapan nomor urut parpol peserta pemilu 2019, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan hingga Minggu malam belum ada parpol yang memasukkan gugatan sengketa penetapan parpol peserta pemilu ke Bawaslu.

"Belum ada sengketa yang masuk, kan SK-nya baru diterima hari Sabtu kan tanggal 17 Februari," kata Abhan kepada Kompas.com, Minggu malam (18/2/2018).

Abhan menjelaskan, proses penanganan gugatan sengketa oleh Bawaslu dilakukan dalam tempo 14 hari setelah permohonan diregistrasi.

"Prosesnya di Bawaslu 12 hari sejak kami register. Permohonan diterima kan belum tentu memenuhi syarat formil materiil kan, masih perbaikan juga, tiga hari. Setelah kami nyatakan lengkap, saat itulah kami register," pungkasnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Klaster Covid-19 Unilever di Bekasi

Fakta Klaster Covid-19 Unilever di Bekasi

Nasional
Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan 'Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri'

Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan "Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

Nasional
Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Nasional
Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Nasional
KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Nasional
KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

Nasional
KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

Nasional
Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Nasional
KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

Nasional
Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Nasional
Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka

Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X