Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Oesman Sapta: Hanura Cuma Satu... Di Luar Itu Ilegal dan Harus Ditangkap

Kompas.com - 18/02/2018, 20:31 WIB
Estu Suryowati,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau yang karib disapa OSO datang ke Kantor Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, pada Minggu (18/2/2018).

Ia ditemani oleh Sekretaris Jenderal Partai Hanura dan sejumlah petinggi partai Hanura. Kedatangan OSO tak lain untuk melakukan pengambilan nomor urut partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019.

Tiba di halaman KPU, OSO ditanya oleh awak media mengenai dualisme yang sempat hampir menghambat proses pendaftaran partai ini. Menurut OSO, tidak ada dualisme di tubuh Partai Hanura.

Baca juga : Hanura Kubu Daryatmo Tolak Tawaran Menggiurkan OSO, Ini Alasannya

"Hanura cuma satu partai yang terdaftar di KPU. Ketua umum cuma satu. Sekjen cuma satu," kata OSO.

Dia pun menyebut apabila ada yang mengaku-ngaku sebagai pengurus dari Partai Hanura di luar yang dia pimpin, pastilah kepengurusan partai tersebut tidak sah secara hukum.

"Di luar itu, pasti oleh ilegal dan harus ditangkap," katanya.

Baca juga : Hanura Daryatmo Dukung Gus Ipul-Puti Soekarno di Pilkada Jatim

OSO bahkan menegaskan, tidak ada yang namanya islah Partai Hanura, sebab dari dulu Hanura hanya satu partai.

Sementara itu ketika ditanya perihal Sarifuddin Sudding, OSO enggan berkomentar banyak soal jabatan yang bersangkutan di Partai Hanura.

"Wah dia enggak tahu (posisinya apa)," ujar OSO.

Kompas TV Sementara itu, ada dua partai yang tidak lolos, yakni PBB dan PKPI.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com