Kompas.com - 17/02/2018, 21:51 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dan sejumlah pengurus GP Ansor, di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (31/1/2018). Dok. PKBKetua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dan sejumlah pengurus GP Ansor, di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin didorong kader partainya untuk mendampingi Presiden Joko Widodo sebagai Cawapres pada Pilpres 2019.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa setiap partai ada kecenderungan mendorong kepemimpinan dari dalam partainya.

"Tentu Cak Imin, ya wajar, ketua umum dicalonkan oleh parpolnya masing-masing," ujar Hasto di Jakarta, Sabtu (17/2/2018).

Seperti halnya Jokowi, kata Hasto, yang lahir dari proses kepemimpinan internal PDI-P. Namun, saat ini partai berlambang banteng itu sedang melakukan penjajakan ke berbagai partai.

"PDI-P juga berproses untuk menyiapkan kaderisasi kepemimpinan di internal partai," kata Hasto.

(Baca juga: Di Banyuwangi, Cak Imin Dapat Kartu Hijau untuk Maju Cawapres)

Namun, kata Hasto, partainya kembali menyerahkannya pada rakyat. Menurut dia, pilihan rakyat akan lebih bermanfaat karena calon tersebut pasti dipercaya memimpin Indonesia lima tahun berikutnya.

PDI-P sendiri belum menentukan siapa Cawapres yang akan diusung untuk Pilpres 2019.

Partai tersebut akan menggelar Rapat Kerja Nasional ketiga pada 23-25 Februari 2018. Salah satu agendanya yakni terkait calon presiden dan wakil presiden yang diusung tahun 2019.

"Pada Rakernas itu kami akan membahas hal-hal strategis terkait pemilu serentak 2019, dan berkaitan dengan siapa yang akan diputuskan sebagai capres dan cawapres," kata Hasto.

Sebelumnya, Muhaimin mengaku terharu, karena dorongan untuk menjadi cawapres tidak hanya dari massa PKB di Pulau Jawa. Menurut dia, dukungan itu merata di seluruh Indonesia.

(Baca juga: Wasekjen PPP: Hak Cak Imin Ngaku Didorong Jadi Cawapres Jokowi)

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

Nasional
Covid-19 Mulai Merangkak Lebihi 1.000 Kasus Per Hari, Jokowi Imbau WFH Lagi

Covid-19 Mulai Merangkak Lebihi 1.000 Kasus Per Hari, Jokowi Imbau WFH Lagi

Nasional
BMKG: Waspada Potensi Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan di Indonesia

BMKG: Waspada Potensi Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan di Indonesia

Nasional
Menilik Kans Menantu Luhut, Mayjen Maruli Simanjuntak dalam Bursa Calon Pangkostrad

Menilik Kans Menantu Luhut, Mayjen Maruli Simanjuntak dalam Bursa Calon Pangkostrad

Nasional
Waspada Cuaca Ekstrem di 27 Provinsi Ini hingga 22 Januari 2022

Waspada Cuaca Ekstrem di 27 Provinsi Ini hingga 22 Januari 2022

Nasional
Mengenal “Megathrust”, yang Jadi Alasan Pemerintah Merelokasi Korban Gempa Banten

Mengenal “Megathrust”, yang Jadi Alasan Pemerintah Merelokasi Korban Gempa Banten

Nasional
'Nusantara' Kian Nyata, Ini 7 Poin Penting Proyek Pemindahan Ibu Kota Negara

"Nusantara" Kian Nyata, Ini 7 Poin Penting Proyek Pemindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Jalan Mulus dan Ngebut RUU IKN, Dana PEN Bakal Dikucurkan Bangun Ibu Kota Baru

Jalan Mulus dan Ngebut RUU IKN, Dana PEN Bakal Dikucurkan Bangun Ibu Kota Baru

Nasional
Kepala Otorita Ibu Kota 'Nusantara' Ditunjuk Presiden Paling Lambat 2 Bulan Setelah UU IKN Diundangkan

Kepala Otorita Ibu Kota "Nusantara" Ditunjuk Presiden Paling Lambat 2 Bulan Setelah UU IKN Diundangkan

Nasional
Kasus Omicron Meningkat, Jokowi: Waspada, Jangan Jemawa, Jangan Gegabah

Kasus Omicron Meningkat, Jokowi: Waspada, Jangan Jemawa, Jangan Gegabah

Nasional
UU IKN: Otorita Ibu Kota 'Nusantara' Beroperasi Paling Lambat Akhir 2022

UU IKN: Otorita Ibu Kota "Nusantara" Beroperasi Paling Lambat Akhir 2022

Nasional
Alasan Hakim Tak Beri Vonis Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

Alasan Hakim Tak Beri Vonis Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

Nasional
Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati, Jaksa: Ini Berbeda Dengan yang Kami Minta

Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati, Jaksa: Ini Berbeda Dengan yang Kami Minta

Nasional
Sidang Unlawful Killing, Saksi Ahli: Tak Wajib Polisi Borgol Anggota Laskar FPI

Sidang Unlawful Killing, Saksi Ahli: Tak Wajib Polisi Borgol Anggota Laskar FPI

Nasional
Terdakwa Kasus Asabri, Heru Hidayat, Dijatuhi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Rp 12,6 Triliun

Terdakwa Kasus Asabri, Heru Hidayat, Dijatuhi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Rp 12,6 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.