Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin Didorong Jadi Cawapres Jokowi, Ini Kata PDI-P

Kompas.com - 17/02/2018, 21:51 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin didorong kader partainya untuk mendampingi Presiden Joko Widodo sebagai Cawapres pada Pilpres 2019.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa setiap partai ada kecenderungan mendorong kepemimpinan dari dalam partainya.

"Tentu Cak Imin, ya wajar, ketua umum dicalonkan oleh parpolnya masing-masing," ujar Hasto di Jakarta, Sabtu (17/2/2018).

Seperti halnya Jokowi, kata Hasto, yang lahir dari proses kepemimpinan internal PDI-P. Namun, saat ini partai berlambang banteng itu sedang melakukan penjajakan ke berbagai partai.

"PDI-P juga berproses untuk menyiapkan kaderisasi kepemimpinan di internal partai," kata Hasto.

(Baca juga: Di Banyuwangi, Cak Imin Dapat Kartu Hijau untuk Maju Cawapres)

Namun, kata Hasto, partainya kembali menyerahkannya pada rakyat. Menurut dia, pilihan rakyat akan lebih bermanfaat karena calon tersebut pasti dipercaya memimpin Indonesia lima tahun berikutnya.

PDI-P sendiri belum menentukan siapa Cawapres yang akan diusung untuk Pilpres 2019.

Partai tersebut akan menggelar Rapat Kerja Nasional ketiga pada 23-25 Februari 2018. Salah satu agendanya yakni terkait calon presiden dan wakil presiden yang diusung tahun 2019.

"Pada Rakernas itu kami akan membahas hal-hal strategis terkait pemilu serentak 2019, dan berkaitan dengan siapa yang akan diputuskan sebagai capres dan cawapres," kata Hasto.

Sebelumnya, Muhaimin mengaku terharu, karena dorongan untuk menjadi cawapres tidak hanya dari massa PKB di Pulau Jawa. Menurut dia, dukungan itu merata di seluruh Indonesia.

(Baca juga: Wasekjen PPP: Hak Cak Imin Ngaku Didorong Jadi Cawapres Jokowi)

"Dari aspirasi yang saya himpun, kader PKB ingin saya cadi cawapres Pak Jokowi pada Pilpres tahun depan," kata Muhaimin.

Saat ini, Cak Imin mengaku terus berkonsultasi dengan para kiai Nahdatul Ulama (NU), serta meminta tausiyah dan masukan perihal rencana maju pada Pilpres 2019.

Dukungan tersebut juga nantinya akan dibahas di musyawarah pimpinan nasional PKB tahun depan.

"Aspirasi ini akan direspons melalui mekanisme partai di forum Muspimnas (Musyawarah Pimpinan Nasional) PKB. Dan akan diputuskan awal Juni 2019," ucap Cak Imin.

Pada Pemilu 2014 lalu, PKB masuk dalam jajaran partai pendukung Jokowi-Jusuf Kalla. Saat itu, PKB menjadi partai pengusung bersama PDI-P, Partai Hanura, Partai Nasdem, dan PKPI.

Kompas TV Namun, keputusan itu baru akan diumumkan tanggal 3 Juni mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com