Cak Imin Didorong Jadi Cawapres Jokowi, Ini Kata PDI-P

Kompas.com - 17/02/2018, 21:51 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dan sejumlah pengurus GP Ansor, di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (31/1/2018). Dok. PKBKetua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dan sejumlah pengurus GP Ansor, di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin didorong kader partainya untuk mendampingi Presiden Joko Widodo sebagai Cawapres pada Pilpres 2019.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa setiap partai ada kecenderungan mendorong kepemimpinan dari dalam partainya.

"Tentu Cak Imin, ya wajar, ketua umum dicalonkan oleh parpolnya masing-masing," ujar Hasto di Jakarta, Sabtu (17/2/2018).

Seperti halnya Jokowi, kata Hasto, yang lahir dari proses kepemimpinan internal PDI-P. Namun, saat ini partai berlambang banteng itu sedang melakukan penjajakan ke berbagai partai.


"PDI-P juga berproses untuk menyiapkan kaderisasi kepemimpinan di internal partai," kata Hasto.

(Baca juga: Di Banyuwangi, Cak Imin Dapat Kartu Hijau untuk Maju Cawapres)

Namun, kata Hasto, partainya kembali menyerahkannya pada rakyat. Menurut dia, pilihan rakyat akan lebih bermanfaat karena calon tersebut pasti dipercaya memimpin Indonesia lima tahun berikutnya.

PDI-P sendiri belum menentukan siapa Cawapres yang akan diusung untuk Pilpres 2019.

Partai tersebut akan menggelar Rapat Kerja Nasional ketiga pada 23-25 Februari 2018. Salah satu agendanya yakni terkait calon presiden dan wakil presiden yang diusung tahun 2019.

"Pada Rakernas itu kami akan membahas hal-hal strategis terkait pemilu serentak 2019, dan berkaitan dengan siapa yang akan diputuskan sebagai capres dan cawapres," kata Hasto.

Sebelumnya, Muhaimin mengaku terharu, karena dorongan untuk menjadi cawapres tidak hanya dari massa PKB di Pulau Jawa. Menurut dia, dukungan itu merata di seluruh Indonesia.

(Baca juga: Wasekjen PPP: Hak Cak Imin Ngaku Didorong Jadi Cawapres Jokowi)

"Dari aspirasi yang saya himpun, kader PKB ingin saya cadi cawapres Pak Jokowi pada Pilpres tahun depan," kata Muhaimin.

Saat ini, Cak Imin mengaku terus berkonsultasi dengan para kiai Nahdatul Ulama (NU), serta meminta tausiyah dan masukan perihal rencana maju pada Pilpres 2019.

Dukungan tersebut juga nantinya akan dibahas di musyawarah pimpinan nasional PKB tahun depan.

"Aspirasi ini akan direspons melalui mekanisme partai di forum Muspimnas (Musyawarah Pimpinan Nasional) PKB. Dan akan diputuskan awal Juni 2019," ucap Cak Imin.

Pada Pemilu 2014 lalu, PKB masuk dalam jajaran partai pendukung Jokowi-Jusuf Kalla. Saat itu, PKB menjadi partai pengusung bersama PDI-P, Partai Hanura, Partai Nasdem, dan PKPI.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejaksaan Agung dan BPK Didesak Segera Audit Kerugian Kasus Jiwasraya

Kejaksaan Agung dan BPK Didesak Segera Audit Kerugian Kasus Jiwasraya

Nasional
Kemungkinan Pembahasan Revisi UU KPK Tak Sesuai Keinginan Presiden

Kemungkinan Pembahasan Revisi UU KPK Tak Sesuai Keinginan Presiden

Nasional
Dewan Pengawas KPK Dinilai Sebabkan Matahari Kembar di KPK, Seperti Kasus TVRI

Dewan Pengawas KPK Dinilai Sebabkan Matahari Kembar di KPK, Seperti Kasus TVRI

Nasional
Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

Nasional
Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

Nasional
RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

Nasional
ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

Nasional
Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Nasional
Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Nasional
Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

Nasional
Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Nasional
Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Nasional
Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X