Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Parlemen, Upaya DPR untuk Menutup Diri dari Masyarakat

Kompas.com - 17/02/2018, 15:36 WIB
Robertus Belarminus,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menyatakan, semangat Ketua DPR Bambang Soesatyo yang ingin membawa lembaga wakil rakyat tersebut sebagai lembaga yang mudah diakses dan terbuka dengan visinya yakni "DPR zaman now" merupakan sesuatu yang bagus.

Tetapi, dia melihat hal tersebut bertolak belakang dengan keputusan Ketua DPR yang membuat MoU dengan kepolisian untuk membentuk polisi parlemen.

Sebastian menganggap, pembentukan polisi parlemen sama saja menutup akses DPR bagi masyarakat.

Sistem pengamanan di DPR dengan adanya pengamanan dalam (Pamdal) saja menurut dia sudah cukup ketat. Apalagi jika ditambah dengan adanya polisi parlemen.

Dia melihat, ada sekelompok anggota DPR yang berupaya membuat DPR tertutup bagi masyarakat.

"Saya melihat ini ada rangkaian sekelompok orang di DPR untuk menutup sedemikian rupa DPR dari masyarakat luar. Jadi ini upaya melindungi DPR agar tidak mudah diakses dan dikritisi," kata Sebastian, dalam diskusi Populi Center dan Smart FM Network dengan topik: "DPR Takut Kritik?" di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018).

(Baca juga: Pengamat: DPR Bukannya Tak Mau Dikritik, tetapi Jangan Kencang-kencang)

 

Munculnya polisi parlemen, menurut dia, menambah upaya untuk melindungi DPR dari kritik, selain melalui upaya di regulasi dengan pengesahan UU MD3 yang dinilai antikritik.

Ini menurut dia membuat wajah wakil rakyat yang seharusnya dekat dengan rakyat itu justru semakin 'seram'.

"Saya berpikir ada sekelompok orang yang ingin DPR ini tetap konvensional seperti zaman purbakala, (tapi) ada (juga) yang (ingin) buat DPR ini jadi parlemen yang modern. Kita enggak tahu ini yang kuat di mana," ujar Sebastian.

 

Gangguan Keamanan

Ketua DPR Bambang Soesatyo sebelumnya menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian terkait pengamanan di Kompleks Parlemen.

Menurut Bambang, keamanan di lingkungan parlemen masih sangat longgar. Atas alasan kenyamanan, maka keamanan akan ditingkatkan dengan membuat satuan khusus dari kepolisian.

“Sehingga tercipta kawasan parlemen yang tertib aman dan nyaman seperti di negara lain,” ujar Bambang saat memberikan kata sambutan di gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, pihaknya menyadari potensi terjadi gangguan keamanan di lingkungan DPR, MPR dan DPD sangat tinggi.

(Baca juga: Pengamanan Gedung DPR Akan Diperketat, Polri Bentuk Satuan Khusus)

Beberapa kali, kata Bambang, pernah terjadi teror dalam skala kecil seperti adanya ancaman bom, kericuhan antara masyarakat dan pihak keamanan saat berunjuk rasa di dalam maupun di luar pagar kawasan DPR.

Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan pihaknya akan membuat satuan khusus pengamanan komplek MPR dan DPR.

“Di Amerika, negara demokrasi itu juga ada polisi sendiri, namanya polisi parlemen di gedung capitol yang mengamankan gedung itu dan lingkungannya,” ucap Tito.

Ia menilai pengamanan di DPR perlu ditingkatkan untuk menjamin kenyamanan para anggota parlemen dan masyarakat.

“Sebagai simbol negara pusat kekuasaan legislatif, maka kita harus lakukan pengamanan lebih baik. Tapi pengamanan ini jangan sampai menutup jarak antara rakyat dan wakil rakyatnya,” kata Tito.

Kompas TV Dalam pidatonya di Sidang Paripurna Rabu (14/2) Ketua DPR Bambang Susatyo menegaskan DPR tidak anti-kritik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com