Jadi Tersangka, Fayakhun Tetap Dipertahankan sebagai Kader Golkar

Kompas.com - 17/02/2018, 10:38 WIB
Politisi Partai Golkar Fayakhun Andriardi seusai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Selasa (25/4/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPolitisi Partai Golkar Fayakhun Andriardi seusai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Selasa (25/4/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com  Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, partainya tengah mengurus pencopotan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar DKI Jakarta Fayakhun Andriadi pasca-ditetapkan tersangka.

Meski demikian, Lodewijk memastikan Fayakhun belum dipecat sebagai kader partai.

"Oh tidak (diberhentikan sebagai anggota). Diberhentikan pada jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Golkar DKI," ujar Lodewijk saat ditemui di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018).

Baca juga: Fayakhun Tersangka, Golkar Bakal Tunjuk Plt Ketua DPD DKI Jakarta

Ia mengatakan, partainya akan menetapkan pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Golkar DKI Jakarta. Namun, calon pengganti Fayakhun belum dibahas di internal Golkar.

"Penunjukan Plt itu ada prosedur bahwa kami harus rapatkan di DPP. Setelah itu, kami menentukan siapa penggantinya untuk Plt," katanya.

Setelah ditentukan nama Plt, harus ditetapkan dalam Musyawarah Daerah Luar Biasa.

Baca juga: KPK Koordinasi dengan Bareskrim Usut Klaim Fayakhun Whatsapp-nya yang Diretas

Sebelumnya, KPK menetapkan Fayakhun sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut ( Bakamla) RI.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, setelah melakukan proses penyelidikan dan berdasarkan fakta persidangan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan Fayakhun sebagai tersangka.

Alex mengatakan, dalam kasus ini, Fayakhun diduga menerima suap berupa hadiah atau janji yang terkait dengan jabatannya.

Baca juga: KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang oleh Fayakhun

Suap itu diduga merupakan fee atas jasa Fayakhun dalam memuluskan anggaran pengadaan satelin monitoring di Bakamla pada APBN-P tahun anggaran 2016.

Dalam kasus ini, Fayakhun disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau (b) atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Nasional
Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Nasional
Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Nasional
Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Nasional
Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Nasional
Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Nasional
Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Nasional
Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Nasional
Usulan Formasi Guru untuk Seleksi PPPK Diperpanjang hingga 31 Desember 2020

Usulan Formasi Guru untuk Seleksi PPPK Diperpanjang hingga 31 Desember 2020

Nasional
Pakar Imunisasi: Jika Beruntung Dapat Vaksin Covid-19, Jangan Ditolak

Pakar Imunisasi: Jika Beruntung Dapat Vaksin Covid-19, Jangan Ditolak

Nasional
Pangdam Jaya: Penurunan Spanduk Rizieq Shihab Sesuai Prosedur

Pangdam Jaya: Penurunan Spanduk Rizieq Shihab Sesuai Prosedur

Nasional
Orangtua Djoko Tjandra Meninggal di Tahun 2015, Tim Sempat Berjaga-jaga di Sejumlah Titik

Orangtua Djoko Tjandra Meninggal di Tahun 2015, Tim Sempat Berjaga-jaga di Sejumlah Titik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X