Kompas.com - 15/02/2018, 21:06 WIB
Ketua Badan Legislasi, Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/4/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Badan Legislasi, Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/4/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas mengatakan, anggota Dewan yang merendahkan kehormatan DPR tidak dikenakan Pasal 122 Undang-Undang MD3 tentang penghinaan parlemen.

Anggota Dewan yang merendahkan kehormatan DPR melalui tindak pidana yang dilakukannya akan diproses melalui sidang etik di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Tidak (dikenakan Pasal 122). Mereka akan dikenakan mekanisme internal, sidang etik di MKD," kata Supratman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Saat ditanya mengapa mekanismenya dibedakan dengan pihak eksternal yang dianggap menghina kehormatan DPR, Supratman mengatakan, anggota Dewan tersebut akan mendapatkan hukuman di kepolisian atau kejaksaan atas tindak pidana yang dilakukan.

Baca juga: Tiga Hari Pasca Disahkan, UU MD3 Resmi Digugat ke MK

Ia mengatakan, pasal tersebut sengaja dimasukkan dalam UU MD3 untuk menegaskan tugas pokok dan fungsi MKD sebagai penjaga marwah parlemen.

"Iya. Kan sudah dihukum. Habis itu ditambah kalau etiknya dilakukan pemecatan dobel. Kalau dia melakukan tindak pidana kan dia sudah dihukum. Kan otomatis dia sudah dihukum," lanjut dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sekretaris Eksekutif Indonesia Legal Roundtable (ILR) Firmansyah Arifin berpendapat, Pasal 122 Huruf k pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) tidak hanya bisa menjerat masyarakat umum.

Selama sebuah perbuatan patut diduga memiliki unsur merendahkan kehormatan DPR secara institusi dan anggota DPR, bahkan seorang anggota DPR, dapat dijerat dengan pasal tersebut.

Baca juga: Revisi UU MD3 Ditujukan untuk Mempertebal Proteksi Anggota DPR

Bunyi pasal itu, "Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bertugas: (k) mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR."

"Tidak ada kategorisasi mengenai seperti apa tindakan yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, ini bisa luas artinya," ujar Firmansyah dalam diskusi di kantor ILR, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2018).

"Semua orang yang dianggap melecehkan dan merendahkan DPR bisa diseret ke hukum, termasuk anggota DPR sendiri," kata dia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Hampir 20.000 Penyelenggara Negara Belum Lengkapi Dokumen LHKPN

KPK: Hampir 20.000 Penyelenggara Negara Belum Lengkapi Dokumen LHKPN

Nasional
Jokowi Beri Bantuan Rp 100 Juta ke Legenda Bulu Tangkis RI Verawaty Fajrin

Jokowi Beri Bantuan Rp 100 Juta ke Legenda Bulu Tangkis RI Verawaty Fajrin

Nasional
Alex Noerdin Batal Ditahan di Rutan KPK, Dibawa ke Rutan Kejagung

Alex Noerdin Batal Ditahan di Rutan KPK, Dibawa ke Rutan Kejagung

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna, Salah Satu Agendanya Pengesahan Calon Anggota BPK

DPR Gelar Rapat Paripurna, Salah Satu Agendanya Pengesahan Calon Anggota BPK

Nasional
Jokowi Minta PeduliLindungi Terkoneksi Aplikasi Lain di Luar Negeri

Jokowi Minta PeduliLindungi Terkoneksi Aplikasi Lain di Luar Negeri

Nasional
Ini Daftar Daerah di Papua dan Papua Barat yang Masuk Katagori Level 3

Ini Daftar Daerah di Papua dan Papua Barat yang Masuk Katagori Level 3

Nasional
Ke Banten, Jokowi Akan Resmikan Pabrik Industri Baja hingga Tinjau Vaksinasi Covid-19

Ke Banten, Jokowi Akan Resmikan Pabrik Industri Baja hingga Tinjau Vaksinasi Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM hingga 4 Oktober, Ini Aturan Naik Pesawat hingga Kereta

Perpanjangan PPKM hingga 4 Oktober, Ini Aturan Naik Pesawat hingga Kereta

Nasional
Hasto Sebut Kader PDI-P yang Ikut-ikutan Deklarasi Capres akan Diberi Sanksi

Hasto Sebut Kader PDI-P yang Ikut-ikutan Deklarasi Capres akan Diberi Sanksi

Nasional
PPKM Jawa-Bali Level 2-3: Durasi Makan di Warung 60 Menit, Beroperasi hingga Pukul 21.00

PPKM Jawa-Bali Level 2-3: Durasi Makan di Warung 60 Menit, Beroperasi hingga Pukul 21.00

Nasional
Perpanjangan PPKM, Anak Usia di Bawah 12 Tahun Belum Boleh Masuk Tempat Wisata

Perpanjangan PPKM, Anak Usia di Bawah 12 Tahun Belum Boleh Masuk Tempat Wisata

Nasional
PPKM Level 2-3 Jawa-Bali: Resto-Kafe Malam Hari Beroperasi Pukul 18.00-00.00

PPKM Level 2-3 Jawa-Bali: Resto-Kafe Malam Hari Beroperasi Pukul 18.00-00.00

Nasional
Helm '335' dan Sederet Kenangan Panglima TNI Saat Jalani Pendidikan Akmil

Helm "335" dan Sederet Kenangan Panglima TNI Saat Jalani Pendidikan Akmil

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Jawa-Bali yang Berlaku hingga 4 Oktober 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Jawa-Bali yang Berlaku hingga 4 Oktober 2021

Nasional
PPKM Level 3 di Pulau Kalimantan Diperpanjang, Ini Rincian Wilayahnya

PPKM Level 3 di Pulau Kalimantan Diperpanjang, Ini Rincian Wilayahnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.