Kompas.com - 15/02/2018, 21:01 WIB
Ketua Dewan Pers Josep Stanley Adi Prasetyo KOMPAS/JOSIE SUSILO HARDIANTOKetua Dewan Pers Josep Stanley Adi Prasetyo
Penulis Moh. Nadlir
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pers meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tak buru-buru mengesahkan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sebab, banyak rumusan pasal RUU KUHP berpotensi mengkriminalkan kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers.

"Masalahnya adalah, pembahasan RUU KUHP ini putus sambung, putus sambung, kadang muncul, kadang tenggelam," ujar Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo di kantornya, Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Misalnya, pada tahun 2005 sejumlah organisasi antara lain Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI), LSM dan organisasi penggiat HAM pernah membuat koalisi anti RUU KUHP. Hasilnya, DPR sempat memangkas pasal-pasal yang dianggap potensial bermasalah tersebut.

"Tapi kemudian atas masukan saran kritik, terjadi pemangkasan isi dari RUU KUHP. Tahun lalu masih sekitar 1200 pasal, tahun ini kalau kami lihat 900 pasal. Nah kami tidak tahu pasal yang lenyap itu pasal apa saja," kata dia.

Baca juga : 16 Pasal RKUHP Ini Mengancam Kebebasan Pers dan Masyarakat...

"Lalu juga kritik terhadap kemerdekaan pers itu sudah diakomodasi apa tidak? Kami tidak tahu. Berkali-kali Dewan Pers meminta naskah itu tapi draf RUU KUHP belum diberikan," ujarnya.

Pada Selasa (6/2/2017) lalu, panja pembahasan panja RKUHP sempat mengundang Dewan Pers. Saat rapat itu ada tiga pasal yang diusulkan dihapus yakni pasal 771, 772 dan 773. Alasannya, karena menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM) dan bertolakbelakang belakang dengan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga : Pusako: Jika Masuk KUHP, Pasal Penghinaan Presiden Bakal Diuji Lagi ke MK

Contohnya pasal 771, isinya yakni "Setiap orang yang menerbitkan tulisan atau gambar yang menurut sifatnya dapat dipidana, pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana paling banyak kategori dua dan seterusnya".

"Waktu itu saya usulkan pasal ini harus ditambah dengan kata-kata 'Setiap orang yang menerbitkan tulisan atau gambar yang bukan produk jurnalis yang menurut sifatnya dapat dipidana dan seterusnya'," kata dia.

Apalagi, pers punya tugas untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, menegakkan demokrasi dan mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM.

"Yang jadi pertanyaan, bagaimana pers melalukan ini semua kalau ini dikriminalkan," kata Yosep.

Kompas TV Pengesahan RKUHP ditunda dalam rapat paripurna DPR hari ini.




Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keterisian di Beberapa RS Rujukan Covid-19 di Kota Bandung Sudah di Atas 100 Persen

Keterisian di Beberapa RS Rujukan Covid-19 di Kota Bandung Sudah di Atas 100 Persen

Nasional
Kubu Moeldoko Layangkan Gugatan ke PTUN, Demokrat: Memalukan

Kubu Moeldoko Layangkan Gugatan ke PTUN, Demokrat: Memalukan

Nasional
Update: Sebaran 422 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia, Jawa Tengah 103 Orang

Update: Sebaran 422 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia, Jawa Tengah 103 Orang

Nasional
Pengamat Duga Ada Kepentingan Kelompok Tertentu di Balik Rencana Bali Dijadikan 'Pilot Project' Wisata Berbasis Vaksin

Pengamat Duga Ada Kepentingan Kelompok Tertentu di Balik Rencana Bali Dijadikan "Pilot Project" Wisata Berbasis Vaksin

Nasional
UPDATE: 140.915 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 36,19 Persen

UPDATE: 140.915 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 36,19 Persen

Nasional
UPDATE 25 Juni: Sebaran 18.872 Kasus Baru Covid-19, DKI Tertinggi

UPDATE 25 Juni: Sebaran 18.872 Kasus Baru Covid-19, DKI Tertinggi

Nasional
Demokrat Kubu KLB Deli Serdang Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta, Minta Kepengurusan Moeldoko Disahkan

Demokrat Kubu KLB Deli Serdang Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta, Minta Kepengurusan Moeldoko Disahkan

Nasional
Sidak PPKM Mikro di Cempaka Putih, Jokowi: Percuma Kebijakan Dibuat Kalau Tak Berjalan

Sidak PPKM Mikro di Cempaka Putih, Jokowi: Percuma Kebijakan Dibuat Kalau Tak Berjalan

Nasional
UPDATE 25 Juni: Ada 181.435 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Juni: Ada 181.435 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 25 Juni: Bertambah 8.557, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 1.835.061 Orang

UPDATE 25 Juni: Bertambah 8.557, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 1.835.061 Orang

Nasional
UPDATE: Pasien Covid-19 Meninggal Lampaui 400 Orang Per Hari, Tertinggi Sejak 4 April 2021

UPDATE: Pasien Covid-19 Meninggal Lampaui 400 Orang Per Hari, Tertinggi Sejak 4 April 2021

Nasional
Nakes Wisma Atlet Gugur, Puan Ingatkan Masyarakat Taati Prokes

Nakes Wisma Atlet Gugur, Puan Ingatkan Masyarakat Taati Prokes

Nasional
Anggota dan Pegawai DPR Terpapar Covid-19, Ini Perkembangan Terbarunya

Anggota dan Pegawai DPR Terpapar Covid-19, Ini Perkembangan Terbarunya

Nasional
Satu dari Delapan Kasus Covid-19 Menimpa Usia Anak, Bagaimana Vaksinasinya?

Satu dari Delapan Kasus Covid-19 Menimpa Usia Anak, Bagaimana Vaksinasinya?

Nasional
UPDATE 25 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 127.422 Orang

UPDATE 25 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 127.422 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X