Profesor Muhammadiyah Sindir 54 Guru Besar yang Minta Ketua MK Mundur

Kompas.com - 15/02/2018, 19:39 WIB
Ketua MK Arief Hidayat (tengah) bersama Hakim Konstitusi Suhartoyo (kiri) dan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna (kanan) menjadi hakim panel pada sidang perdana pengujian UU Ormas di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (26/7). Pada sidang perdana tersebut majelis hakim akan mendengarkan isi permohonan terkait legal standing, argumentasi permohonan dan petitumnya. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nz/17 ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAKetua MK Arief Hidayat (tengah) bersama Hakim Konstitusi Suhartoyo (kiri) dan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna (kanan) menjadi hakim panel pada sidang perdana pengujian UU Ormas di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (26/7). Pada sidang perdana tersebut majelis hakim akan mendengarkan isi permohonan terkait legal standing, argumentasi permohonan dan petitumnya. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nz/17
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Syaiful Bakhri menilai, putusan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK) atas dugaan pelanggaran etik Arief Hidayat sudah benar, yakni hanya sanksi ringan.

Menurut Syaiful, sah-sah saja bila Arief menghadiri undangan dari Komisi III DPR. Sebab, jalur masuk menjadi hakim konstitusi memang bersalah dari tiga pintu, yaitu politisi, profesional, dan pemerintah.

"Tapi kan bermuara dan berakhir di politik. Maka, hadir silaturahmi itu sah-sah saja. Soal memperbincangan apa, kan tidak tahu jadi Dewan etik sudah benar putusannya yaitu sanksi ringan," kata Syaiful dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Baca juga : 54 Guru Besar Minta Arief Hidayat Mundur sebagai Hakim MK

Lebih lanjut, dia malah bertanya-tanya mengapa ada sekelompok orang atas nama demokrasi dan etika, lantas mendesak Arief Hidayat untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua MK dan hakim konstitusi.

Menurut Syaiful, kelompok tersebut tidak memiliki kewenangan, dan mundur-tidaknya Arief bukan menjadi wilayah kelompok itu.

"50-an guru besar juga membuat statement mengusulkan agar Ketua MK mundur. Itu bukan urusannya," kata Syaiful.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga : Desmond Ungkap Isi Lobi Politik yang Dilakukan Ketua MK Arief Hidayat

Kemudian, dia pun sepakat dengan pendapat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah, bahwa kejadian ini patut diduga ada yang mendesain (by design).

Sebelumnya, desakan agar Arief Hidayat mundur dari jabatannya sebagai Ketua dan Hakim MK terus disuarakan berbagai pihak. Salah satunya, disampaikan oleh 54 guru besar dan profesor dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga di Indonesia.


Mereka antara lain dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Hasanudin, Universitas Airlangga, Institut Teknologi Sepuluh November, UIN Sunan Kalijaga, dan Universitas Andalas.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akun YouTube BNPB Diretas, Sedang Dilakukan Perbaikan

Akun YouTube BNPB Diretas, Sedang Dilakukan Perbaikan

Nasional
UPDATE: Sebaran 220 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

UPDATE: Sebaran 220 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Nasional
Pakar Usul Ibu Kota Negara Baru Cukup jadi Pusat Pemerintahan

Pakar Usul Ibu Kota Negara Baru Cukup jadi Pusat Pemerintahan

Nasional
Kemendagri Imbau Masyarakat Adat dan Penyandang Disabilitas Segera Buat NIK

Kemendagri Imbau Masyarakat Adat dan Penyandang Disabilitas Segera Buat NIK

Nasional
Muncul Hoaks CEO BioNTech Menolak Divaksin karena Alasan Keamanan, Ini Penjelasannya

Muncul Hoaks CEO BioNTech Menolak Divaksin karena Alasan Keamanan, Ini Penjelasannya

Nasional
Lantik Novel dkk Jadi ASN, Kapolri: Rekam Jejak Rekan-rekan Tak Saya Ragukan

Lantik Novel dkk Jadi ASN, Kapolri: Rekam Jejak Rekan-rekan Tak Saya Ragukan

Nasional
Ajak Mubalig Jaga Persatuan, Zulhas: Bukan Lahirkan 'Cebong' atau 'Kampret'

Ajak Mubalig Jaga Persatuan, Zulhas: Bukan Lahirkan "Cebong" atau "Kampret"

Nasional
UPDATE: 360.510 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 0,61 Persen

UPDATE: 360.510 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 0,61 Persen

Nasional
Menlu Dorong Kebijakan Inklusif agar Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi Merata

Menlu Dorong Kebijakan Inklusif agar Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi Merata

Nasional
UPDATE Erupsi Semeru: 43 Orang Meninggal Dunia, 104 Orang Luka-Luka

UPDATE Erupsi Semeru: 43 Orang Meninggal Dunia, 104 Orang Luka-Luka

Nasional
44 Eks Pegawai KPK Dilantik Kapolri Jadi ASN pada Hari Antikorupsi Sedunia

44 Eks Pegawai KPK Dilantik Kapolri Jadi ASN pada Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
UPDATE 9 Desember: Tambah 296, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.109.364

UPDATE 9 Desember: Tambah 296, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.109.364

Nasional
Bantuan Kuota Data Internet Kemendikbud-Ristek Ditambah

Bantuan Kuota Data Internet Kemendikbud-Ristek Ditambah

Nasional
UPDATE: Bertambah 220, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.560

UPDATE: Bertambah 220, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.560

Nasional
Pemerintah Diimbau Perketat Tracing Cegah Omicron, Puan: Jangan Sampai Kita Kecolongan

Pemerintah Diimbau Perketat Tracing Cegah Omicron, Puan: Jangan Sampai Kita Kecolongan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.