Tiga Hari Pasca Disahkan, UU MD3 Resmi Digugat ke MK

Kompas.com - 15/02/2018, 18:56 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2017). Fachri FachrudinGedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) melayangkan permohonan uji materi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD ( UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi ( MK).

Permohonan uji materi tersebut diterima pada Rabu (14/2/2018) dengan Nomor Tanda Terima Pendaftaran 1756/PAN.MK/II/2018.

"Iya benar. MK sudah menerima permohonan dimaksud kemarin," ujar Juru Bicara MK, Fajar Laksono di Gedung MK, Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Ada tiga pasal yang dimohonkan uji materi, yakni pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf k, Pasal 245 ayat (1).

Baca juga : Dalam 24 Jam, Petisi Tolak Revisi UU MD3 Tembus 117.000 Dukungan

Kuasa hukum dari para pemohon, Irmanputra Sidin menerangkan tiga pasal tersebut melalui keterangan tertulisnya kepada media.

Pertama, pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) yang mengatur mengenai pemanggilan paksa terhadap rekan kerja yang mangkir hadir dalam rapat di DPR. Bunyi pasal tersebut

"Pemanggilan paksa pada pokoknya bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip DPR sebagai perwakilan rakyat," kata dia.

Kedua, pasal 122 huruf k mengatur tentang hak DPR dalam mengambil langkah hukum terhadap pihak yang dianggap merendahkan kehormatan DPR atau anggotanya.

"Pada pokoknya bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, prinsip perwakilan melalui pemilu, sebagaimana diatur konstitusi serta bertentangan dengan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR itu sendiri," kata dia.

Baca juga : Menyelami UU MD3, Di Mana Logikanya?

Kata Irman, fungsi DPR bukanlah untuk melakukan langkah hukum, tetapi fungsinya hanya membentuk sekaligus mengawasi pelaksanaan hukum termasuk anggaran.

"Jikalau hal tersebut dilakukan, maka akan merendahkan marwah dan kedudukan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat," kata dia.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X