Kompas.com - 15/02/2018, 18:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari berpendapat, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk objek hak angket DPR RI akan berdampak negatif bagi lembaga independen lainnya.

"Putusan MK yang menyatakan KPK bagian dari eksekutif sehingga masuk ke objek hak angket, ada konsekuensi lain bagi lembaga independen. KPU, KIP, KPPU, PPATK, Ombudsman, Komnas HAM dan lain-lain. Dengan logika MK, berarti mereka masuknya juga eksekutif dan bisa diangket DPR," ujar Feri, di Kantor Sekretariat Indonesia Legal Roundtable (ILR), Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2018).

Jika lembaga-lembaga independen lain bisa dijadikan objek hak angket DPR, menurut dia, akan merusak tata kelola pemerintahan yang mulai terbentuk dengan mapan.

Baca juga: MK Bantah Putusannya soal Pansus Hak Angket KPK Inkonsisten

Feri mencontohkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu yang independen dan partai-partai politik sebagai peserta pemilu.

Jika menggunakan logika MK, maka KPU yang bersifat independen juga termasuk bagian dari eksekutif dan masuk objek hak angket DPR.

"Tidak mungkin peserta pemilu bisa menentukan apa kinerja penyelenggara pemilu sudah baik atau tidak. Itu akan merusak tatanan penyelenggaraan pemilu yang independen dan harus terus dijaga," ujar Feri.

"Masak wasit mau memberi kartu kepada pemain, eh para pemainnya malah memberikan peringatan balik kepada wasit? Bahkan memperbaiki kinerja wasit. Logikanya kan menjadi rusak ini," lanjut dia.

Contoh lainnya adalah Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

Baca juga: Jika Tak Patuh Rekomendasi Pansus Angket, KPK Diancam Hak DPR Lainnya

Melalui kewenangannya, PPATK mampu melacak seluruh transaksi keuangan dalam rangka penegakan hukum.

Wewenang tersebut tak dapat dilimpahkan atau diinformasikan ke lembaga lain tanpa payung hukum.

"Kalau PPATK diselidiki oleh (hak angket) DPR, tentunya data-data transaksi akan diketahui oleh DPR dan mungkin saja dipergunakan secara politis dan itu jelas merusak tatanan lembaga independen. Kan agak aneh," ujar Feri.

Diberitakan, keputusan MK bahwa KPK merupakan salah satu objek yang sah untuk hak angket DPR diputuskan dalam sidang pada Kamis (8/2/2018) lalu.

Ketua majelis hakim Arief Hidayat memutuskan menolak tiga permohonan uji materi penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap KPK dalam Pasal 79 ayat 3 Undang-Undang UU MD3.

Baca juga: Ada Konflik Internal di KPK, Alasan Pansus Angket Rekomendasikan Lembaga Pengawas

"Mengadili, menolak permohonan provisi para pemohon," ucap Arief Hidayat saat memimpin persidangan.

Majelis hakim menimbang bahwa KPK termasuk lembaga eksekutif yang dibentuk berdasarkan undang-undang sebagai penunjang pemerintah.

KPK, kata majelis hakim, melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga eksekutif.

Dari sembilan hakim, hanya lima yang setuju memutuskan KPK sebagai obyek hak angket DPR yang sah. Empat di antaranya mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion.

Permohonan uji materi itu sendiri sebelumnya diajukan oleh empat pemohon yaitu Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, Direktur LIRA Institute Horas Naiborhu, para pegawai KPK, dan koalisi masyarakat sipil gabungan tim Advokasi Selamatkan KPK dari Angket DPR.

Kompas TV Simak dialognya dalam Kompas Petang berikut ini!
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI Minta Publik Kirim Video Prajurit TNI yang Anarkis Saat Tragedi Kanjuruhan

Panglima TNI Minta Publik Kirim Video Prajurit TNI yang Anarkis Saat Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Soal Kapan Masyarakat Bisa Lepas Masker, Menkes: Tergantung Pak Presiden

Soal Kapan Masyarakat Bisa Lepas Masker, Menkes: Tergantung Pak Presiden

Nasional
Pemilu 2024, KPU Rancang 1 TPS Maksimal 300 Pemilih

Pemilu 2024, KPU Rancang 1 TPS Maksimal 300 Pemilih

Nasional
Gagal di Konvensi Capres Demokrat 9 Tahun Lalu, Anies Baswedan Kini Didukung Nasdem di Pilpres 2024

Gagal di Konvensi Capres Demokrat 9 Tahun Lalu, Anies Baswedan Kini Didukung Nasdem di Pilpres 2024

Nasional
Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Minta Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Minta Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Nasional
Soal Akhir Pandemi, Menkes: Presiden Minta Saya Konsultasi dengan WHO

Soal Akhir Pandemi, Menkes: Presiden Minta Saya Konsultasi dengan WHO

Nasional
Anies Baswedan Jadi Capres Nasdem, Surya Paloh Sebut Hubungannya dan Jokowi Tetap Baik

Anies Baswedan Jadi Capres Nasdem, Surya Paloh Sebut Hubungannya dan Jokowi Tetap Baik

Nasional
Usung Anies Jadi Capres, Posisi Nasdem di Kabinet Bakal Digusur?

Usung Anies Jadi Capres, Posisi Nasdem di Kabinet Bakal Digusur?

Nasional
Tragedi Kanjuruhan, Data Polri: Total Korban 450 Orang, 125 di Antaranya Meninggal

Tragedi Kanjuruhan, Data Polri: Total Korban 450 Orang, 125 di Antaranya Meninggal

Nasional
Kasus Suap di MA, KPK Periksa Seorang Asisten Hakim Agung

Kasus Suap di MA, KPK Periksa Seorang Asisten Hakim Agung

Nasional
Jokowi Minta Menkes Cepat Tangani Korban Tragedi Kanjuruhan agar Jumlah yang Meninggal Tak Bertambah

Jokowi Minta Menkes Cepat Tangani Korban Tragedi Kanjuruhan agar Jumlah yang Meninggal Tak Bertambah

Nasional
Nasdem Deklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres, PAN: KIB Santuy

Nasdem Deklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres, PAN: KIB Santuy

Nasional
Bung Karno, Menlu, dan Politik Luar Negeri

Bung Karno, Menlu, dan Politik Luar Negeri

Nasional
Nasdem Usung Anies, Golkar: KIB Akan Umumkan Siapa Capres pada Momen yang Sudah Disepakati

Nasdem Usung Anies, Golkar: KIB Akan Umumkan Siapa Capres pada Momen yang Sudah Disepakati

Nasional
MA Tolak Kasasi Moeldoko soal Hasil KLB Deli Serdang

MA Tolak Kasasi Moeldoko soal Hasil KLB Deli Serdang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.