Kompas.com - 15/02/2018, 18:08 WIB
Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari Fabian Januarius KuwadoDirektur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari berpendapat, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk objek hak angket DPR RI akan berdampak negatif bagi lembaga independen lainnya.

"Putusan MK yang menyatakan KPK bagian dari eksekutif sehingga masuk ke objek hak angket, ada konsekuensi lain bagi lembaga independen. KPU, KIP, KPPU, PPATK, Ombudsman, Komnas HAM dan lain-lain. Dengan logika MK, berarti mereka masuknya juga eksekutif dan bisa diangket DPR," ujar Feri, di Kantor Sekretariat Indonesia Legal Roundtable (ILR), Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2018).

Jika lembaga-lembaga independen lain bisa dijadikan objek hak angket DPR, menurut dia, akan merusak tata kelola pemerintahan yang mulai terbentuk dengan mapan.

Baca juga: MK Bantah Putusannya soal Pansus Hak Angket KPK Inkonsisten

Feri mencontohkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu yang independen dan partai-partai politik sebagai peserta pemilu.

Jika menggunakan logika MK, maka KPU yang bersifat independen juga termasuk bagian dari eksekutif dan masuk objek hak angket DPR.

"Tidak mungkin peserta pemilu bisa menentukan apa kinerja penyelenggara pemilu sudah baik atau tidak. Itu akan merusak tatanan penyelenggaraan pemilu yang independen dan harus terus dijaga," ujar Feri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Masak wasit mau memberi kartu kepada pemain, eh para pemainnya malah memberikan peringatan balik kepada wasit? Bahkan memperbaiki kinerja wasit. Logikanya kan menjadi rusak ini," lanjut dia.

Contoh lainnya adalah Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

Baca juga: Jika Tak Patuh Rekomendasi Pansus Angket, KPK Diancam Hak DPR Lainnya

Melalui kewenangannya, PPATK mampu melacak seluruh transaksi keuangan dalam rangka penegakan hukum.

Wewenang tersebut tak dapat dilimpahkan atau diinformasikan ke lembaga lain tanpa payung hukum.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Saiful Mahdi

38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
PT KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Cara Daftarnya

PT KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Cara Daftarnya

Nasional
Pemanggilan Suroto ke Istana Dinilai Paradoks Demokrasi, Hanya Manis di Depan

Pemanggilan Suroto ke Istana Dinilai Paradoks Demokrasi, Hanya Manis di Depan

Nasional
Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

Nasional
Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Profil Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris MIT yang Tewas

Profil Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris MIT yang Tewas

Nasional
UPDATE: Tambah 11 di Korsel, Total 5.916 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 11 di Korsel, Total 5.916 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Dukung 56 Pegawai yang Akan Dipecat, Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat

Dukung 56 Pegawai yang Akan Dipecat, Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat

Nasional
Jokowi Ungkap Kontribusi RI Hadapi Situasi Darurat Energi dan Iklim Dunia

Jokowi Ungkap Kontribusi RI Hadapi Situasi Darurat Energi dan Iklim Dunia

Nasional
Mahfud Harap Publik Tetap Tenang Usai Pimpinan Teroris MIT Ali Kalora Tewas Ditembak

Mahfud Harap Publik Tetap Tenang Usai Pimpinan Teroris MIT Ali Kalora Tewas Ditembak

Nasional
Solidaritas Pegawai KPK terhadap 56 Pegawai yang Akan Dipecat: Beri Dua Kali Surat Ke Pimpinan

Solidaritas Pegawai KPK terhadap 56 Pegawai yang Akan Dipecat: Beri Dua Kali Surat Ke Pimpinan

Nasional
BNPT Kutuk Keras Tindakan KKB Serang Tenaga Kesehatan di Papua

BNPT Kutuk Keras Tindakan KKB Serang Tenaga Kesehatan di Papua

Nasional
Lini Masa Kedatangan Vaksin Covid-19 di Indonesia

Lini Masa Kedatangan Vaksin Covid-19 di Indonesia

Nasional
Total Kasus Covid-19 Tembus 4.188.529, Pemerintah Targetkan Vaksinasi 2 Juta Per Hari

Total Kasus Covid-19 Tembus 4.188.529, Pemerintah Targetkan Vaksinasi 2 Juta Per Hari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.