UU MD3 Menuai Kontroversi, Jokowi Diminta Inisiasi Revisi atau Perppu

Kompas.com - 15/02/2018, 17:10 WIB
Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif Veri Junaidi. Fabian Januarius KuwadoKetua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif Veri Junaidi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Junaidi mengatakan, eksekutif harus turut bertanggung jawab terhadap pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ( UU MD3).

Sebab, saat dibahas di DPR RI, pemerintah melalui kementerian terkait turut andil pula di dalamnya.

Melihat UU MD3 yang kontroversi serta menuai polemik di publik, Veri pun meminta pemerintah menginisiasi revisi terbatas ke DPR RI.

"Pertama, Presiden dapat mendorong revisi terbatas, khusus pada pasal-pasal yang dianggap bermasalah. Perintahkan saja menterinya mengajukan revisi terbatas," ujar Veri saat diskusi di Sekretariat Indonesia Legal Roundtable (ILR), Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2018).

Pasal-pasal dalam UU MD3 menuai polemik lantaran dinilai mengancam kebebasan berpendapat dan demokrasi, yakni Pasal 73 yang mengatur tentang menghadirkan seseorang dalam rapat di DPR atas bantuan aparat kepolisian. Selain itu, ada Pasal 245 yang mengatur anggota DPR tidak bisa dipanggil aparat hukum jika belum mendapat izin dari MKD dan izin tertulis dari Presiden.

Terakhir, yakni Pasal 122 huruf k yang mengatur kewenangan MKD menyeret siapa saja ke ranah hukum jika melakukan perbuatan yang patut diduga merendahkan martabat DPR dan anggota DPR.

"Langkah itu bisa dilakukan Presiden dengan menimbang bahwa ketentuan ini bisa berdampak negatif sangat luas. Terutama tentang mengancam demokrasi, kebebasan berpendapat, dan meniadakan kontrol bagi legislatif," ujar Veri.

Jika DPR RI menolak usulan revisi terbatas itu, maka Presiden Jokowi diminta menggunakan kewenangannya membatalkan UU MD3 itu melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

"Bisa juga, misalnya DPR tidak mau melakukan revisi terbatas, keluarkan saja Perppu bahwa ketentuan-ketentuan mengenai ini bermasalah," ujar Veri.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Minta Ulama Teladani Pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah

Wapres Minta Ulama Teladani Pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah

Nasional
Moeldoko: Kinerja Menteri Meningkat Signifikan Setelah 'Dicambuk'

Moeldoko: Kinerja Menteri Meningkat Signifikan Setelah "Dicambuk"

Nasional
Wapres Ingatkan soal Potensi Penularan Covid-19 pada Fase Kenormalan Baru

Wapres Ingatkan soal Potensi Penularan Covid-19 pada Fase Kenormalan Baru

Nasional
Wapres Minta Ulama Berperan dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Wapres Minta Ulama Berperan dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Minim, Moeldoko Sebut Terhambat Administrasi

Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Minim, Moeldoko Sebut Terhambat Administrasi

Nasional
Kejagung Periksa Lima Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Periksa Lima Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Dicecar 40 Pertanyaan

Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Dicecar 40 Pertanyaan

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

Nasional
121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Nasional
Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Nasional
Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Nasional
Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Nasional
Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Nasional
Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X