UU MD3 Menuai Kontroversi, Jokowi Diminta Inisiasi Revisi atau Perppu

Kompas.com - 15/02/2018, 17:10 WIB
Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif Veri Junaidi. Fabian Januarius KuwadoKetua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif Veri Junaidi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Junaidi mengatakan, eksekutif harus turut bertanggung jawab terhadap pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ( UU MD3).

Sebab, saat dibahas di DPR RI, pemerintah melalui kementerian terkait turut andil pula di dalamnya.

Melihat UU MD3 yang kontroversi serta menuai polemik di publik, Veri pun meminta pemerintah menginisiasi revisi terbatas ke DPR RI.

"Pertama, Presiden dapat mendorong revisi terbatas, khusus pada pasal-pasal yang dianggap bermasalah. Perintahkan saja menterinya mengajukan revisi terbatas," ujar Veri saat diskusi di Sekretariat Indonesia Legal Roundtable (ILR), Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2018).

Pasal-pasal dalam UU MD3 menuai polemik lantaran dinilai mengancam kebebasan berpendapat dan demokrasi, yakni Pasal 73 yang mengatur tentang menghadirkan seseorang dalam rapat di DPR atas bantuan aparat kepolisian. Selain itu, ada Pasal 245 yang mengatur anggota DPR tidak bisa dipanggil aparat hukum jika belum mendapat izin dari MKD dan izin tertulis dari Presiden.

Terakhir, yakni Pasal 122 huruf k yang mengatur kewenangan MKD menyeret siapa saja ke ranah hukum jika melakukan perbuatan yang patut diduga merendahkan martabat DPR dan anggota DPR.

"Langkah itu bisa dilakukan Presiden dengan menimbang bahwa ketentuan ini bisa berdampak negatif sangat luas. Terutama tentang mengancam demokrasi, kebebasan berpendapat, dan meniadakan kontrol bagi legislatif," ujar Veri.

Jika DPR RI menolak usulan revisi terbatas itu, maka Presiden Jokowi diminta menggunakan kewenangannya membatalkan UU MD3 itu melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

"Bisa juga, misalnya DPR tidak mau melakukan revisi terbatas, keluarkan saja Perppu bahwa ketentuan-ketentuan mengenai ini bermasalah," ujar Veri.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buruh Ingin Masuk Daftar Prioritas Vaksinasi Covid-19

Buruh Ingin Masuk Daftar Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
BNPB: 6 Orang Meninggal Dunia Akibat Banjir dan Longsor di Manado

BNPB: 6 Orang Meninggal Dunia Akibat Banjir dan Longsor di Manado

Nasional
Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, Wakil Pemerintah Minta Pembacaan Keterangan Presiden Ditunda

Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, Wakil Pemerintah Minta Pembacaan Keterangan Presiden Ditunda

Nasional
Bahas Calon Tunggal Kapolri Listyo Sigit, Rapat Komisi III DPR dengan Kompolnas Digelar Tertutup

Bahas Calon Tunggal Kapolri Listyo Sigit, Rapat Komisi III DPR dengan Kompolnas Digelar Tertutup

Nasional
Ketua KY Sebut Kerja Sama dengan MA jadi Prioritas

Ketua KY Sebut Kerja Sama dengan MA jadi Prioritas

Nasional
Kemendagri Minta Satpol PP Tegakkan Disiplin Penegakan Protokol Kesehatan

Kemendagri Minta Satpol PP Tegakkan Disiplin Penegakan Protokol Kesehatan

Nasional
DFW Indonesia Catat Tingkat Keselamatan Nelayan Memprihatinkan

DFW Indonesia Catat Tingkat Keselamatan Nelayan Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Minta Pengusaha Besar Libatkan UMKM, Tak Pentingkan Diri Sendiri

Jokowi Minta Pengusaha Besar Libatkan UMKM, Tak Pentingkan Diri Sendiri

Nasional
Gatot Sudjito, Anggota DPR RI Kelima yang Meninggal Dunia Setelah Terpapar Covid-19

Gatot Sudjito, Anggota DPR RI Kelima yang Meninggal Dunia Setelah Terpapar Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 4 di 3 Negara, Total 2.820 Kasus Covid-19 WNI di Luar Negeri

UPDATE: Bertambah 4 di 3 Negara, Total 2.820 Kasus Covid-19 WNI di Luar Negeri

Nasional
Swab Antigen Disiapkan untuk Antisipasi Penularan Covid-19 di Pengungsian Gempa Sulbar

Swab Antigen Disiapkan untuk Antisipasi Penularan Covid-19 di Pengungsian Gempa Sulbar

Nasional
Jokowi Minta Kerja Sama UMKM dengan Perusahaan Besar Bisa Beri Kontribusi Signifikan Terhadap Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kerja Sama UMKM dengan Perusahaan Besar Bisa Beri Kontribusi Signifikan Terhadap Perekonomian Nasional

Nasional
Senin Pagi, Jokowi Akan Bertolak ke Kalimantan Selatan Tinjau Banjir

Senin Pagi, Jokowi Akan Bertolak ke Kalimantan Selatan Tinjau Banjir

Nasional
Undang Kompolnas Hari Ini, Komisi III Bakal Bahas Calon Kapolri Tunggal Listyo Sigit

Undang Kompolnas Hari Ini, Komisi III Bakal Bahas Calon Kapolri Tunggal Listyo Sigit

Nasional
UPDATE 18 Januari: 19.435 Orang Mengungsi akibat Gempa Sulbar

UPDATE 18 Januari: 19.435 Orang Mengungsi akibat Gempa Sulbar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X