Kompas.com - 15/02/2018, 03:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan operasi tangkap tangan yang dilakukan di Lampung Tengah berkaitan dengan dugaan suap dari pihak eksekutif kepada legislatif di Pemkab Lampung Tengah.

Suap itu diduga agar DPRD Pemkab Lampung Tengah menyetujui usulan pinjaman.

Pihak eksekutif, dalam hal ini Pemkab Lampung Tengah, mengajukan usulan pinjaman ke perusahaan perseroan di bawah Kementerian Keuangan.

(Baca juga : KPK Gelar OTT di Lampung Tengah, 14 Orang Diamankan)

Untuk mengajukan pinjaman tersebut, Pemkab Lampung Tengah butuh persetujuan pihak DPRD.

"Indikasinya terkait adanya kebutuhan persetujuan terhadap DPRD. Jadi pihak Pemkab butuh persetujuan DPRD kemudian dilakukan sejumlah upaya untuk pemberian hadiah atau janji tersebut," kata Febri di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Dalam kasus ini, KPK mengamankan 14 orang yang terdiri dari unsur anggota DPRD Pemkab Lampung Tengah, pejabat Pemkab Lampung Tengah dan pihak swasta.

KPK sementara ini membantah kabar bahwa ada kepala daerah yang diamankan dalam penindakan kali ini.

"Belum ada kepala daerah yang kita amankan sejauh ini," ujar Febri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.