KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang oleh Fayakhun

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata menyatakan, pihaknya tengah mendalami dugaan pencucian uang oleh Anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi.

Fayakhun sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.

"Itu nanti pasti kita akan dalami. Kalau memang itu tujuannya untuk menyembunyikan harta yang diduga dari hasil korupsi itu terjadi, maka TPPU bisa kita terapkan," kata Alex dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

(Baca juga : KPK Tetapkan Anggota DPR Fayakhun Andriadi sebagai Tersangka Kasus Suap di Bakamla)

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (24/1/2018), jaksa KPK menunjukkan barang bukti berupa percakapan WhatsApp antara Fayakhun dan pengusaha dari perusahaan Rohde & Schwarz, Erwin Arif.

Bukti tersebut menunjukkan politisi Golkar itu mengarahkan agar uang sekitar 900.000 dollar AS kepadanya diserahkan melalui akun bank luar negeri.

Menurut Alex, jika melihat modus transaksinya melalui lembaga keuangan di luar negeri, ada indikasi hal tersebut merupakan upaya untuk menyembunyikan.

Dalam definisi pencucian uang, kata Alex, jika maksud mentransfer ke luar negeri dengan tujuan untuk menyembunyikan uang, maka unsur pencucian uang dapat terpenuhi.

"Rasa-rasanya kalau dilihat dari modusnya kenapa transaksi harus dilakukan melalui lembaga-lembaga di luar negeri, itu kan tentu supaya kita tidak bisa melacak, yang tujuannya adalah untuk menyembunyikan. Kalau rasanya lihat definisinya pasti terpenuhi unsur-unsur itu," ujar Alex.

(Baca juga : KPK Duga Fayakhun Terima Fee Rp 12 Miliar dan 300.000 Dollar AS dalam Kasus Bakamla)

KPK sebelumnya menetapkan Fayakhun sebagai tersangka dalam kasus pengadaan satelit monitoring di Bakamla RI.

Dalam kasus ini, Fayakun diduga menerima suap berupa hadiah atau janji yang terkait dengan jabatannya.

Suap itu diduga merupakan fee atas jasa Fayakun dalam memuluskan anggaran pengadaan satelin monitoring di Bakamla pada APBN-P tahun anggaran 2016.

Menurut KPK, Fayakun diduga menerima fee sebanyak 1 persen dari total anggaran proyek Bakamla RI senilai Rp 1,2 triliun.

Fee Rp 12 miliar untuk Fayakun itu diberikan Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah melalui anak buahnya Muhammad Adami Okta. Suap untuk Fayakun diberikan secara bertahap sebanyak empat kali.

Fayakun juga diduga menerima 300.000 Dollar AS. Suap untuk Fayakun diduga diberikan atas peran yang bersangkutan memuluskan anggaran pengadaan satelit monitoring di Bakamla pada APBN-P Tahun Anggaran 2016.