Pansus Minta KPK Tindaklanjuti Hasil Rekomendasi

Kompas.com - 14/02/2018, 19:03 WIB
Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/9/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunanjar Sudarsa meminta KPK menindaklanjuti hasil penyelidikan dan seluruh rekomendasi Pansus Hak Angket KPK yang dibacakan saat Rapat Paripurna.

Selain itu, KPK juga diminta mempertanggungjawabkan temuan Pansus ke publik melalui fungsi pengawasan DPR.

"Kami minta temuan-temuan pansus ini ditindaklanjuti bersama dengan aparat penegak hukum lainnya. Selain itu, kami minta KPK mempertanggungjawabkan temuan Pansus ini ke publik melalui pengawasan konstitusional alat-alat kelengkapan DPR," ujar Agun saat ditemui seusai Rapat Paripurna ke-18 masa persidangan III tahun sidang 2017-2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Menurut Agun, dengan disahkannya hasil rekomendasi Pansus dalam Rapat Paripurna, maka mitra KPK di DPR, seperti Komisi III, memiliki landasan untuk menjadikan rekomendasi itu sebagai bahan pengawasan. Artinya, Komisi III akan tetap mengawasi apakah rekomendasi pansus akan dijalankan oleh KPK.

Baca juga : Ini Rekomendasi Lengkap Pansus Angket terhadap KPK

"Seluruh hasil temuan Pansus Angket KPK ini akan menjadi bahan di komisi III dalam menjalankan pengawasan atas temuan-temuan ini," tuturnya.

Agun menuturkan, jika hasil rekomendasi tidak dijalankan oleh KPK, maka akan ada mekanisme berikutnya yang bisa ditempuh oleh DPR terkait fungsi pengawasan.

Fungsi tersebut akan dijalankan oleh Komisi III seperti rapat dengar pendapat hingga hak angket.

"Fungsi pengawasan akan berjalan efektif. Pengawasan lewat Komisi, lewat rapat dengar pendapat dan segala macamnya. Sampai kepada hak angket. Kita tidak tahu perkembangan berikutnya tergantung tindak lanjut itu sendiri," tuturnya.


Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X