Presiden Harap Program Padat Karya Tunai Dongkrak Daya Beli Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo berharap program padat karya tunai sejumlah kementerian mampu mendongkrak daya beli masyarakat.

Sebab, melalui program padat karya tunai itu, masyarakat terlibat langsung mengerjakan proyek infrastruktur kecil di lingkungannya. Mereka pun mendapat upah atas pekerjaannya itu.

"Kami ingin padat karya tunai bisa mendistribusi anggaran langsung ke desa sehingga tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat semakin naik," ujar Presiden Jokowi saat meninjau pembangunan irigasi dan jalan produksi sawah di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, seperti dikutip dari siaran pers resmi, Rabu (14/2/2018).

Melalui program padat karya tunai ini, Presiden Jokowi ingin menyasar dua hal sekaligus. Pertama, pembangunan infrastruktur yang berguna bagi warga desa tercapai. Kedua, ekonomi rakyat perlahan-lahan meningkat.

"Banyak manfaat dari program padat karya tunai ini," kata Presiden.

(Baca juga: Jokowi Minta Kepala Daerah Perbanyak Proyek Padat Karya)

Pembangunan irigasi dan jalan produksi sawah di Desa Waimital itu merupakan proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Irigasi yang dibangun yakni sepanjang 3,6 kilometer dan lebar 2 meter. Proyek senilai Rp 1,35 miliar tersebut diperkirakan rampung selama 50 hari.

Adapun jalan produksi persawahan yang dibangun, yakni sepanjang 1.095 meter. Nilai proyeknya Rp 600 juta dan diperkirakan rampung dalam tiga bulan. Kedua proyek itu menyerap sekitar 120 orang yang tinggal di sekitar lokasi proyek.

Sebelum meninjau program padat karya tunai di Desa Waimital, Presiden juga sempat meninjau program serupa di Kampung Oihu, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau.

Di sana, program padat karya tunai berbentuk pembangunan jalan lingkungan, penerangan jalan, serta perbaikan drainase yang melibatkan 160 warga setempat.

Di desa yang sama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga mengerjakan program padat karya tunai berupa normalisasi sungai. Proyek ini melibatkan 150 warga setempat.

Ke depan, Presiden Jokowi berharap program padat karya tunai ini tidak hanya dilaksanakan Kementerian PUPR dan Kemendes saja, tetapi juga dilaksanakan kementerian lainnya.

Jika demikian, bukan hanya infrastruktur rakyat dan perekonomian rakyat yang tercapai, tetapi juga pembukaan lapangan pekerjaan.

"Yang melakukan ini nantinya tidak hanya di Kementerian PU dan Kementerian Desa, yang lain juga sama. Kementerian Perhubungan nanti ya dilakukan sebagian dengan padat karya tunai. Kementerian BUMN juga," ujar Presiden Jokowi.