Kompas.com - 14/02/2018, 17:59 WIB
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko. Fabian Januarius KuwadoKepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus mendorong implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sendi kehidupan masyarakat, terutama dalam program kementerian dan lembaga.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sudah berkoordinasi dengan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) untuk mewujudkan hal tersebut.

"Kami, KSP akan mensinergiskan seluruh kekuatan, di antaranya kementerian dan lembaga agar program-program UKP-PIP masuk ke dalam (kementerian dan lembaga) sehingga menjadi kekuatan besar," ujar Moeldoko di kantornya, Gedung Binda Graha Kompleks Istana Presiden Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Terobosan itu dilakukan agar upaya pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila tak dilakukan parsial dan terkesan tumpang tindih.

Baca juga : Ingat Pancasila, Ingat Merah Putih, Ingat Kita Satu Saudara...

"Jadi dari pertemuan-pertemuan kami (KSP dengan UKP-PIP), bagaimana kita mensosialisasikan Pancasila menjadi lebih mudah ke depannya," ujar Moeldoko.

Mantan Panglima TNI tersebut mencontohkan salah satu bentuk kementerian di dalam menjalankan program UKP-PIP, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiarkan nilai-nilai Pancasila melalui lembaga penyiaran milik negara, baik TVRI atau RRI.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Misalnya Kemenkominfo, punya RRI, TVRI, media-media ini bisa digunakan optimal semestinya dalam hal merespons isu-isu yang sarat dengan Pancasila," ujar Moeldoko.

Ketua UKP-PIP Yudi Latief mengapresiasi terobosan ini. Sebagai 'tangan kanan' lembaga kepresidenan, KSP memang sudah sepantasnya melakukan hal ini.

"Kami memang memerlukan dukungan political will institusi kepresidenan ya, dalam hal ini KSP, semacam tangan kanan lembaga kepresidenan untuk bareng -bareng mengorganisir kementerian dan lembaga dalam pengarusutamaan Pancasila," ujar Yudi.

Kompas TV Andreas Saingo pelajar asal Kupang yang menolak sepeda dari Presiden Joko Widodo telah mendapatkan hadiah yang diinginkannya.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X