Kompas.com - 14/02/2018, 17:02 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi Agun Gunandjar Sudarsa menegaskan bahwa mekanisme pembentukan lembaga independen diserahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rekomendasi dibuat untuk menghindari pertentangan luas dari masyarakat, seperti saat Pansus Angket KPK mewacanakan pembentukan lembaga pengawas dari luar KPK.

"Lembaga pengawas kita serahkan ke mereka (KPK) sendiri. Dalam rekomendasi kita, kita tetap memandang membutuhkan ada yang harus mengawasi," ujar Agun seusai Rapat Paripurna ke-18 masa persidangan III tahun sidang 2017-2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

"Kami rekomendasikan ke KPK, karena kalau kami atur, saya di-bully lagi. Ketika kami ingin membentuk lembaga pengawas dari luar, kan di-bully, meskipun masih dilempar dalam bentuk wacana kan," ucapnya.

(Baca juga: Nasdem Kaget Pembentukan Lembaga Pengawas KPK Masuk Rekomendasi Pansus Angket)

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, dalam rekomendasi tersebut Pansus Angket KPK menyerahkan mekanisme, posisi, dan pengaturan lembaga pengawas independen kepada KPK.

Pansus merekomendasikan lembaga pengawas independen beranggotakan dari unsur internal KPK dan eksternal yang berasal dari tokoh-tokoh yang berintegritas dalam kerangka terciptanya check and balances.

"Mekanisme, posisi, pengaturan dan segala macamnya silakan KPK yang mengatur," kata Agun.

Menurut Agun, rekomendasi pembentukan lembaga independen berangkat dari hasil penyelidikan pansus. Pansus menemukan adanya konflik internal di tubuh KPK.

(Baca: Ada Konflik Internal di KPK, Alasan Pansus Angket Rekomendasikan Lembaga Pengawas)

Ia mencontohkan saat Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman menghadiri rapat dengar pendapat dengan pansus hak angket KPK. Aris mengaku berinisiatif mendatangi DPR. Padahal, pimpinan KPK melarangnya hadir.

Panggilan terhadap Aris dilakukan untuk mengklarifikasi informasi soal adanya penyidik KPK yang bertemu anggota DPR terkait kasus Miryam S Haryani. Diduga, ada penyidik KPK yang bekerja dengan membocorkan informasi ke pihak luar.

"Buktinya Pansus menemukan konflik internal yang luar biasa parahnya. Bagaimana keputusan pimpinan bisa dibatalkan oleh pegawai. itu fakta. Buktinya sampai Aris datang seperti itu," tutur Agun.

Kompas TV Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat telah mendapat legalitas dari Mahkamah Konstitusi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Korban Luka Berat Kanjuruhan 58 Orang, Meninggal Dunia 131 Orang

Kemenkes: Korban Luka Berat Kanjuruhan 58 Orang, Meninggal Dunia 131 Orang

Nasional
Panglima TNI Minta Publik Kirim Video Prajurit TNI yang Anarkis Saat Tragedi Kanjuruhan

Panglima TNI Minta Publik Kirim Video Prajurit TNI yang Anarkis Saat Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Soal Kapan Masyarakat Bisa Lepas Masker, Menkes: Tergantung Pak Presiden

Soal Kapan Masyarakat Bisa Lepas Masker, Menkes: Tergantung Pak Presiden

Nasional
Pemilu 2024, KPU Rancang 1 TPS Maksimal 300 Pemilih

Pemilu 2024, KPU Rancang 1 TPS Maksimal 300 Pemilih

Nasional
Gagal di Konvensi Capres Demokrat 9 Tahun Lalu, Anies Baswedan Kini Didukung Nasdem di Pilpres 2024

Gagal di Konvensi Capres Demokrat 9 Tahun Lalu, Anies Baswedan Kini Didukung Nasdem di Pilpres 2024

Nasional
Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Minta Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Minta Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Nasional
Soal Akhir Pandemi, Menkes: Presiden Minta Saya Konsultasi dengan WHO

Soal Akhir Pandemi, Menkes: Presiden Minta Saya Konsultasi dengan WHO

Nasional
Anies Baswedan Jadi Capres Nasdem, Surya Paloh Sebut Hubungannya dan Jokowi Tetap Baik

Anies Baswedan Jadi Capres Nasdem, Surya Paloh Sebut Hubungannya dan Jokowi Tetap Baik

Nasional
Usung Anies Jadi Capres, Posisi Nasdem di Kabinet Bakal Digusur?

Usung Anies Jadi Capres, Posisi Nasdem di Kabinet Bakal Digusur?

Nasional
Tragedi Kanjuruhan, Data Polri: Total Korban 450 Orang, 125 di Antaranya Meninggal

Tragedi Kanjuruhan, Data Polri: Total Korban 450 Orang, 125 di Antaranya Meninggal

Nasional
Kasus Suap di MA, KPK Periksa Seorang Asisten Hakim Agung

Kasus Suap di MA, KPK Periksa Seorang Asisten Hakim Agung

Nasional
Jokowi Minta Menkes Cepat Tangani Korban Tragedi Kanjuruhan agar Jumlah yang Meninggal Tak Bertambah

Jokowi Minta Menkes Cepat Tangani Korban Tragedi Kanjuruhan agar Jumlah yang Meninggal Tak Bertambah

Nasional
Nasdem Deklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres, PAN: KIB Santuy

Nasdem Deklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres, PAN: KIB Santuy

Nasional
Bung Karno, Menlu, dan Politik Luar Negeri

Bung Karno, Menlu, dan Politik Luar Negeri

Nasional
Nasdem Usung Anies, Golkar: KIB Akan Umumkan Siapa Capres pada Momen yang Sudah Disepakati

Nasdem Usung Anies, Golkar: KIB Akan Umumkan Siapa Capres pada Momen yang Sudah Disepakati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.