Masukkan Lembaga Pengawas dalam Rekomendasi, Pansus Tolak Dianggap Menipu

Kompas.com - 14/02/2018, 16:59 WIB
Anggota Pansus Angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017) Kompas.com/Rakhmat Nur HakimAnggota Pansus Angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Arsul Sani menolak jika Pansus disebut menipu lantaran memasukan pembentukan lembaga pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke dalam rekomendasi.

Diketahui, sempat ada pernyataan beberapa anggota Pansus yang menyatakan tak akan merekomendasikan pembentukan lembaga pengawas KPK.

"Tentu ya jangan dibilang menipu publik. Kan begini, di DPR kan ada dinamika DPR ini karena ingin memuaskan publik kemudian tidak punya independensinya untuk bersikap hanya karena kontra KPK itu menjadi tidak populer maka kemudian DPR tidak berani," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Ia menyatakan Pansus harus bersikap independen dalam mengolah hasil temuan selama menginvestigasi KPK melalui hak angket.

Baca juga : Ada Konflik Internal di KPK, Alasan Pansus Angket Rekomendasikan Lembaga Pengawas

Saat ditanya apakah pembentukan lembaga pengawas mengharuskan adanya revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, ia menjawab hal itu tak diperlukan.

"Saya kira tidak, itu kan kami berikan ruang kepada KPK untuk mengatur sendiri, bisa melalui peraturan KPK. Tetapi memenuhi unsur-unsur perluasan dari pengawasan yang ada di KPK, karena kami juga tidak ada rencana revisi undang-undang KPK," lanjut dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqulhadi menyatakan pihaknya membatalkan rekomendasi pembentukan Dewan Pengawas terhada lembaga antirasuah tersebut.

"Ada hal yang menjadi sisipan yang kami anggap tak terlalu penting seperti misalnya masalah pengawasan dan sebagainya, itu kami cabut kembali. Tidak terlalu masalah hal tersebut dan hal yang seperti itu yang kami perbaiki," kata Taufiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/2/2018).

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kecam Pembunuhan Nakes di Papua, PAN Minta KKB Ditindak Tegas

Kecam Pembunuhan Nakes di Papua, PAN Minta KKB Ditindak Tegas

Nasional
Kementerian KP Gelar Pelatihan Dukung Pengembangan Kampung Budi Daya

Kementerian KP Gelar Pelatihan Dukung Pengembangan Kampung Budi Daya

Nasional
Ini Daftar Aplikasi dan Situs yang Diblokir Kuota Internet Kemendikbud Ristek

Ini Daftar Aplikasi dan Situs yang Diblokir Kuota Internet Kemendikbud Ristek

Nasional
Amnesty Desak Aparat Investigasi Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogyakarta

Amnesty Desak Aparat Investigasi Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogyakarta

Nasional
Ombudsman Telah Beri Rekomendasi Terkait TWK KPK ke Presiden dan DPR

Ombudsman Telah Beri Rekomendasi Terkait TWK KPK ke Presiden dan DPR

Nasional
Mengenang Pendeta Yeremia yang Tewas Ditembak di Papua

Mengenang Pendeta Yeremia yang Tewas Ditembak di Papua

Nasional
38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Saiful Mahdi

38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
PT KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Cara Daftarnya

PT KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Cara Daftarnya

Nasional
Pemanggilan Suroto ke Istana Dinilai Paradoks Demokrasi, Hanya Manis di Depan

Pemanggilan Suroto ke Istana Dinilai Paradoks Demokrasi, Hanya Manis di Depan

Nasional
Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

Nasional
Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Profil Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris MIT yang Tewas

Profil Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris MIT yang Tewas

Nasional
UPDATE: Tambah 11 di Korsel, Total 5.916 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 11 di Korsel, Total 5.916 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Dukung 56 Pegawai yang Akan Dipecat, Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat

Dukung 56 Pegawai yang Akan Dipecat, Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.