Masukkan Lembaga Pengawas dalam Rekomendasi, Pansus Tolak Dianggap Menipu

Kompas.com - 14/02/2018, 16:59 WIB
Anggota Pansus Angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017) Kompas.com/Rakhmat Nur HakimAnggota Pansus Angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Arsul Sani menolak jika Pansus disebut menipu lantaran memasukan pembentukan lembaga pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke dalam rekomendasi.

Diketahui, sempat ada pernyataan beberapa anggota Pansus yang menyatakan tak akan merekomendasikan pembentukan lembaga pengawas KPK.

"Tentu ya jangan dibilang menipu publik. Kan begini, di DPR kan ada dinamika DPR ini karena ingin memuaskan publik kemudian tidak punya independensinya untuk bersikap hanya karena kontra KPK itu menjadi tidak populer maka kemudian DPR tidak berani," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Ia menyatakan Pansus harus bersikap independen dalam mengolah hasil temuan selama menginvestigasi KPK melalui hak angket.

Baca juga : Ada Konflik Internal di KPK, Alasan Pansus Angket Rekomendasikan Lembaga Pengawas

Saat ditanya apakah pembentukan lembaga pengawas mengharuskan adanya revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, ia menjawab hal itu tak diperlukan.

"Saya kira tidak, itu kan kami berikan ruang kepada KPK untuk mengatur sendiri, bisa melalui peraturan KPK. Tetapi memenuhi unsur-unsur perluasan dari pengawasan yang ada di KPK, karena kami juga tidak ada rencana revisi undang-undang KPK," lanjut dia.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqulhadi menyatakan pihaknya membatalkan rekomendasi pembentukan Dewan Pengawas terhada lembaga antirasuah tersebut.

"Ada hal yang menjadi sisipan yang kami anggap tak terlalu penting seperti misalnya masalah pengawasan dan sebagainya, itu kami cabut kembali. Tidak terlalu masalah hal tersebut dan hal yang seperti itu yang kami perbaiki," kata Taufiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/2/2018).

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Nasional
MA Terbitkan Peraturan soal Pemidanaan Koruptor, ICW Harap Jadi Jawaban Disparitas Hukuman

MA Terbitkan Peraturan soal Pemidanaan Koruptor, ICW Harap Jadi Jawaban Disparitas Hukuman

Nasional
Gerindra Dukung Bobby Nasution di Pilkada Medan, Tapi Ada Syaratnya...

Gerindra Dukung Bobby Nasution di Pilkada Medan, Tapi Ada Syaratnya...

Nasional
Kemenkes: Uji Klinis Ketiga Vaksin Covid-19 dalam Tahap Penyusunan Protokol

Kemenkes: Uji Klinis Ketiga Vaksin Covid-19 dalam Tahap Penyusunan Protokol

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tak Mudah Percaya Klaim Hadi Pranoto

Kemenkes Minta Masyarakat Tak Mudah Percaya Klaim Hadi Pranoto

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Satgas Soroti Acara Kumpul-kumpul Warga

Cegah Penularan Covid-19, Satgas Soroti Acara Kumpul-kumpul Warga

Nasional
Gerindra Dukung Gibran, Muzani: Sepertinya di Solo Calon Tunggal

Gerindra Dukung Gibran, Muzani: Sepertinya di Solo Calon Tunggal

Nasional
Belajar dari Sejarah Pandemi 1918, Satgas: Tak Perlu Dikotomi Ekonomi dan Kesehatan

Belajar dari Sejarah Pandemi 1918, Satgas: Tak Perlu Dikotomi Ekonomi dan Kesehatan

Nasional
Komisi X Minta Nadiem Alokasikan Subsidi Internet dan Ponsel Pintar bagi Siswa

Komisi X Minta Nadiem Alokasikan Subsidi Internet dan Ponsel Pintar bagi Siswa

Nasional
Tanggapi Hadi Pranoto, Kemenkes: Proses Produksi Obat Tak Sembarangan

Tanggapi Hadi Pranoto, Kemenkes: Proses Produksi Obat Tak Sembarangan

Nasional
Usai Bunuh Istrinya Gara-gara Uang Rp 20.000, Pria Ini Minta Tolong ke Warga

Usai Bunuh Istrinya Gara-gara Uang Rp 20.000, Pria Ini Minta Tolong ke Warga

Nasional
Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Dihentikan, KSPI Bakal Gelar Demo Besar 14 Agustus

Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Dihentikan, KSPI Bakal Gelar Demo Besar 14 Agustus

Nasional
Bantah Hadi Pranoto, Kemenkes: Obat Covid-19 Belum Ditemukan

Bantah Hadi Pranoto, Kemenkes: Obat Covid-19 Belum Ditemukan

Nasional
Satgas Sebut Pengendalian Covid-19 Layaknya Perang Akar Rumput

Satgas Sebut Pengendalian Covid-19 Layaknya Perang Akar Rumput

Nasional
Menurut Satgas, 5 Klaster Ini Jadi Penyumbang Angka Covid-19 Besar di Indonesia

Menurut Satgas, 5 Klaster Ini Jadi Penyumbang Angka Covid-19 Besar di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X