Kompas.com - 14/02/2018, 14:16 WIB
Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK, Taufiqulhadi di Kompleks, Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua Pansus Hak Angket KPK, Taufiqulhadi di Kompleks, Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Pansus Angket KPK dari Fraksi Nasdem Taufiqulhadi mengaku, kaget saat mengetahui pembentukan lembaga pengawas KPK masuk dalam rekomendasi Pansus Angket.

Ia mengatakan, sejak awal pembentukan lembaga pengawas sudah ditolak oleh semua fraksi sehingga semestinya tidak dimasukan.

"Kami dari Nasdem tidak setuju lembaga pengawas. Jadi itulah, kami tidak memperhatikan. Tapi kami sudah sepakat lembaga pengawas tidak dimasukan. Jadi sudah sepakat semua fraksi soal itu," kata Taufiq seusai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

(Baca juga : Pansus Angket Rekomendasikan Pembentukan Lembaga Pengawas Independen KPK)

Taufiq mengungkapkan, semua fraksi tidak mempermasalahkan isi rekomendasi selain pembentukan lembaga pengawas di internal KPK.

Bahkan, dalam rapat konsultasi terakhir dengan Pimpinan DPR, usulan pembentukan lembaga pengawas tetap ditolak.

Ia menambahkan, beberapa fraksi lain seperti PAN, PPP, Gerindra dan Hanura juga tidak sepakat adanya pembentukan lembaga pengawas di KPK.

Karena itu, ia mengatakan, Fraksi Nasdem akan menghadap Pimpinan DPR untuk meminta penjelasan terkait pembentukan lembaga pengawas yang menjadi rekomendasi Pansus Angket KPK.

"Karena itu telah disepakati maka kami serahkan ke Pimpinan DPR. Kami akan konsultasi ke Pimpinan DPR. Kami akan melakukan konsultasi segera. Sekarang juga. Karena saya baru tahu ini maka saya akan berkonsultasi dengan Pimpinan DPR," lanjut dia.

(Baca juga : Ini Rekomendasi Lengkap Pansus Angket terhadap KPK)

Pansus Angket KPK merekomendasikan pembentukan lembaga pengawas independen terkait aspek kelembagaan.

Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunanjar Sudarsa menuturkan, lembaga pengawasan independen tersebut diatur sendiri oleh KPK yang beranggotakan unsur internal KPK dan eksternal.

"Kepada KPK disarankan melalui mekanisme yang diatur sendiri oleh KPK membentuk lembaga pengawas independen yang beranggotakan dari unsur internal KPK dan eksternal yang berasal dari tokoh-tokoh yang berintegritas dalam kerangka terciptanya check and balances," ujar Agun saat membacakan laporan Panitia Angket pada Rapat Paripurna ke-18 masa persidangan III tahun sidang 2017-2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Saat rekomendasi tersebut dibacakan, tidak ada anggota DPR yang protes.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sikap Jokowi soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Dinilai Tepat

Sikap Jokowi soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Dinilai Tepat

Nasional
Cek Kedisplinan ASN Pasca-libur Lebaran, Sekjen Kemenkumham Lakukan Sidak

Cek Kedisplinan ASN Pasca-libur Lebaran, Sekjen Kemenkumham Lakukan Sidak

Nasional
Saksi Cerita soal Transfer Uang ke Ajudan Juliari Batubara dan Pembayaran Sewa Pesawat

Saksi Cerita soal Transfer Uang ke Ajudan Juliari Batubara dan Pembayaran Sewa Pesawat

Nasional
Saksi Ungkap Lakukan Demo Tolak Omnibus Law Bukan karena Tweet Jumhur Hidayat

Saksi Ungkap Lakukan Demo Tolak Omnibus Law Bukan karena Tweet Jumhur Hidayat

Nasional
ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

Nasional
Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

Nasional
Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

Nasional
Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

Nasional
Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Nasional
Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Nasional
Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nasional
Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

Nasional
Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X