Asketisme Politik, Belajar Hidup Sederhana untuk Politisi

Kompas.com - 14/02/2018, 11:47 WIB
Ilustrasi KOMPAS/HANDININGIlustrasi

Kebahagiaan tergantung pada apa yang kita berikan, bukan pada apa yang kita peroleh -- Mohandas Ghandi

KATA sifat "asketis" berasal dari istilah Yunani kuno, ask?sis, yang berarti latihan atau olahraga.

Istilah ini berkembang dan digunakan pula sebagai sebutan bagi praktik latihan berat dari semua agama besar untuk mendapat pencerahan meraih kemuliaan rohani.

Dalam Islam, terminologi yang relevan dengan asketisme adalah zuhud, pola hidup yang sederhana.

Asketisme politik menjadi hal penting sebagai laku para aktor untuk menjalankan aktivitas berpolitik berdasarkan prinsip kesederhanaan dan etik serta memproyeksikan tindakannya untuk berkhidmat bagi kemaslahatan rakyat.

Berpolitik tidak hanya untuk mengejar kekuasaan melainkan juga untuk meningkatkan "kesalehan berpolitik" baik di tingkat pribadi maupun institusi.

Asketisme relevan untuk kita ketengahkan mengingat perilaku politisi yang di legislatif maupun di eksekutif banyak terjerat kasus korupsi.

Data yang memilukan sejak tahun 2004–2017, terdapat 313 kepala daerah tersangkut korupsi. Di awal 2018 saja, ada lima kepala daerah dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi yang menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat korupsi.

Sektor rawan korupsi antara lain penyusunan anggaran, pajak dan retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa, hibah dan bantuan sosial, perjalanan dinas, serta sektor perizinan.

Dan, yang tak kalah fantastis jumlahnya adalah politisi yang menjadi legislator pusat dan daerah yang terjerat korupsi. Bahkan tak jarang terjadi kolaborasi di antara kedua lembaga tersebut.

Ada biaya politik yang tinggi untuk menjadi pemimpin daerah maupun menjadi anggota legislatif. Bukan hal yang sulit mengetahui kisaran biaya politik yang mahal dalam hitungan ratusan juta hingga puluhan dan ratusan miliaran rupiah.

Biaya tinggi ditengarai menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya korupsi dan menurunkan kualitas kepemimpinan politik di legislatif maupun eksekutif.

Realitas biaya tinggi politik ini pula yang selanjutnya mendorong partai hanya merekrut orang-orang yang berduit tebal sebagai calon anggota legislatif (caleg) maupun calon kepala daerah karena bisa membiayai partai hingga terjadi siklus pola transaksional pola MPM atau money-power-more money.

Uang yang menjadi modal penting meraih kekuasaan politik, yang selanjutnya kekuasaan digunakan untuk meraih uang yang lebih banyak lagi.

Meski demikian, sesungguhnya ada calon yang baik, kompeten berkomitmen tinggi dan idealis. Mereka berusaha tidak terpancing menggunakan politik uang.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Nasional
Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Nasional
Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Nasional
Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Nasional
LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

Nasional
Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Nasional
UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Nasional
Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X