MKD Jamin Tak Gunakan UU MD3 untuk Perlambat Proses Hukum Terkait Anggota DPR - Kompas.com

MKD Jamin Tak Gunakan UU MD3 untuk Perlambat Proses Hukum Terkait Anggota DPR

Kompas.com - 13/02/2018, 22:49 WIB
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan DPR Sarifuddin Sudding di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/9/2017).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan DPR Sarifuddin Sudding di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD) Sarifuddin Sudding mengatakan, Presiden harus menunggu pertimbangan MKD sebelum memberi izin pemeriksaan terhadap anggota DPR yang diduga terlibat tindak pidana.

Hal itu disampaikan Sudding menanggapi Pasal 245 Undang-Undang MD3 pasca-revisi. Pasal itu mengatur diperlukan pertimbangan MKD sebelum Presiden memberi izin pemeriksaan bagi anggota DPR.

"Ya kalau undang-undang bilang setelah pertimbangan MKD, berarti kan undang-undang diabaikan (jika Presiden langsung izinkan). Tapi kami juga enggak mau membuat Presiden melanggar undang-undang," kata Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Baca juga : Reaksi Keras Publik terhadap Pengesahan UU MD3 Wajar dan Beralasan

Oleh karena itu, lanjut Sudding, MKD akan menyusun tata acara pemberian pertimbangan yang tak akan menyandera Pesiden dalam memberikan izin pemeriksaan anggota DPR oleh penegak hukum.

Dalam tata acara tersebut, MKD akan diberi batas waktu untuk segera mengeluarkan pertimbangan sehingga tidak menghambat Presiden dalam memberi izin.

"Kalau ditanya dalam jangka waktu berapa lama, mungkin tidak akan lama. Yang penting MKD cukup waktu mempelajari berkasnya dan cukup melakukan penyelidikan ke aparat penegak hukum," papar Sudding.

"Jadi kami enggak mau disangkakan bahwa kewenangan ini bisa kami pakai untuk memperlambat proses hukum. Kami juga enggak mau membuat presiden melanggar undang-undang," lanjut politisi Hanura itu.

Baca juga: Soal Hak Imunitas, Ketua DPR Samakan UU MD3 dengan UU Pers

DPR dan pemerintah sepakat bahwa pemeriksaan anggota DPR harus dipertimbangkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum.

Klausul itu menjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR dalam revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) terkait Pasal 245.

Padahal, sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan klausul atas izin MKD, sehingga izin diberikan oleh presiden. Kini DPR mengganti izin MKD dengan frase "pertimbangan".

Baca juga: YLBHI: Jurnalis dan Aktivis Berpotensi Dijerat UU MD3

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) revisi UU MD3 Supratman Andi Agtas menjamin pasal tersebut tak akan menghambat proses pemeriksaan anggota DPR oleh penegak hukum.

Sebab, MKD hanya memberi pertimbangan dan tak wajib digunakan presiden dalam memberi izin.

Kompas TV Padahal sebelumnya, keinginan para politisi senayan untuk merevisi undang-undang MD3 menuai pro dan kontra.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Terkini Lainnya

Korban Tewas Bom Bunuh Diri ISIS di Pakistan Bertambah Jadi 149 Orang

Korban Tewas Bom Bunuh Diri ISIS di Pakistan Bertambah Jadi 149 Orang

Internasional
Hari Pertama Sekolah, Seorang Pelajar SMA Di Bandung Dianiaya Temannya

Hari Pertama Sekolah, Seorang Pelajar SMA Di Bandung Dianiaya Temannya

Regional
Jaksa Agung Minta Tommy Soeharto Serahkan Gedung Granadi Terkait Kasus Supersemar

Jaksa Agung Minta Tommy Soeharto Serahkan Gedung Granadi Terkait Kasus Supersemar

Nasional
Sandiaga Tak Ingin Gerakan OK OCE Ada di Bawah Pemprov DKI

Sandiaga Tak Ingin Gerakan OK OCE Ada di Bawah Pemprov DKI

Megapolitan
Din Syamsuddin: Cawapres Jokowi dan Prabowo Masih Misterius

Din Syamsuddin: Cawapres Jokowi dan Prabowo Masih Misterius

Regional
KPK Ingatkan ASN Perkuat Integritas Agar Terhindar dari Pusaran Korupsi

KPK Ingatkan ASN Perkuat Integritas Agar Terhindar dari Pusaran Korupsi

Nasional
Jokowi Akui Mahfud MD, TGB, dan Airlangga Masuk Bursa Cawapresnya

Jokowi Akui Mahfud MD, TGB, dan Airlangga Masuk Bursa Cawapresnya

Nasional
Pj Gubernur Jabar Lihat Kesiapan Stadion Patriot Bekasi untuk Asian Games

Pj Gubernur Jabar Lihat Kesiapan Stadion Patriot Bekasi untuk Asian Games

Megapolitan
Siswi Sekolah di Wilayah Australia Ini Boleh Pakai Celana Pendek

Siswi Sekolah di Wilayah Australia Ini Boleh Pakai Celana Pendek

Internasional
Bea Cukai Ngurah Rai Gagalkan Penyelundupan 600.000 Butir Pil Bahan Baku Sabu

Bea Cukai Ngurah Rai Gagalkan Penyelundupan 600.000 Butir Pil Bahan Baku Sabu

Regional
Pascabom Surabaya, Polri Tangkap 197 Terduga Teroris, 20 di Antaranya Tewas

Pascabom Surabaya, Polri Tangkap 197 Terduga Teroris, 20 di Antaranya Tewas

Nasional
Kapolri: Kasus di Yogya dan Indramayu Bukan Serangan, tetapi Perlawanan Teroris

Kapolri: Kasus di Yogya dan Indramayu Bukan Serangan, tetapi Perlawanan Teroris

Nasional
MA Batalkan Peran Paralegal dalam Memberi Bantuan Hukum

MA Batalkan Peran Paralegal dalam Memberi Bantuan Hukum

Nasional
Italia Izinkan Migran Berlabuh di Sisilia

Italia Izinkan Migran Berlabuh di Sisilia

Internasional
Identitas Mayat Perempuan Dalam Karung Mengapung di Sungai Terungkap

Identitas Mayat Perempuan Dalam Karung Mengapung di Sungai Terungkap

Regional

Close Ads X