Punya UU Khusus, KPK Dianggap Tetap Bisa Periksa Anggota DPR Tanpa Izin Presiden - Kompas.com

Punya UU Khusus, KPK Dianggap Tetap Bisa Periksa Anggota DPR Tanpa Izin Presiden

Kompas.com - 13/02/2018, 22:24 WIB
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika memberikan keterangan kepada awak media di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (13/2/2018).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika memberikan keterangan kepada awak media di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, anggota DPR RI tetap bisa diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) tanpa izin dari Presiden terkait dugaan tindak pidana korupsi.

Pemeriksaan tetap bisa dilakukan meskipun pada Pasal 245 Undang-Undang (UU) tentang MPR, DPR dan DPD (UU MD3) ada ketentuan bahwa untuk memeriksa anggota DPR yang tersangkut masalah hukum, aparat penegak hukum harus izin kepada Presiden atas rekomendasi Mahkamah Kehormatan Dewan.

Keberadaan pasal itu dianggap banyak pihak bisa menghambat upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Kalau KPK ada sendiri undang-undangnya. Lebih khusus dia tidak perlu izin (presiden)," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Baca juga: Reaksi Keras Publik terhadap Pengesahan UU MD3 Wajar dan Beralasan

Oleh karena itu, kata Kalla, para wakil rakyat tak bisa berlindung di balik pasal dalam UU MD3.

Sebab, ada UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang bersifat khusus atau lex specialis.

"Oh iya, karena KPK itu ada UU sebelumnya juga," ujar dia.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil berencana menggugat UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi. UU yang baru saja disahkan oleh pemerintah dan DPR tersebut dinilai bertentangan dengan nilai demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Melalui UU MD3, DPR Jadikan MKD Alat Kontrol Kritik Publik

Salah satu pasal yang akan diuji adalah Pasal 245. Pasal itu mengatur bahwa pemeriksaan anggota DPR harus dipertimbangkan MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum.

Padahal, sebelumnya MK telah membatalkan klausul atas izin MKD, sehingga izin diberikan langsung oleh presiden.

Pengajuan permohonan baru akan dilakukan setelah ada putusan Dewan Etik MK terhadap Ketua MK Arief Hidayat. Ada kekhawatiran, jika Arief masih memimpin MK, maka akan kembali keluar putusan yang menguntungkan DPR.

Kompas TV Menurut Yasona, undang - undang MD3 sebaiknya berjalan sesuai aturan dan bagi pihak yang menganggap UU MD3 melanggar hak asasi manusia dapat membawa ke MK.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Terkini Lainnya

Bos First Travel Tak Akui Beli Mobil Hingga Jalan-jalan Keliling Eropa Pakai Uang Perusahaan

Bos First Travel Tak Akui Beli Mobil Hingga Jalan-jalan Keliling Eropa Pakai Uang Perusahaan

Nasional
Jaya Suprana Puji Drama Musikal Napi, Usul DPR Buat Hal yang Sama

Jaya Suprana Puji Drama Musikal Napi, Usul DPR Buat Hal yang Sama

Nasional
Merasa Nama Baik Dicemarkan, Guntur Romli Melapor ke Polda Metro Jaya

Merasa Nama Baik Dicemarkan, Guntur Romli Melapor ke Polda Metro Jaya

Megapolitan
Pemprov DKI Kirim Surat Jawaban soal Tanah Abang kepada Ombudsman Senin Sore

Pemprov DKI Kirim Surat Jawaban soal Tanah Abang kepada Ombudsman Senin Sore

Megapolitan
14 Narapidana Lapas Manokwari Kabur dengan Mengancam Sipir

14 Narapidana Lapas Manokwari Kabur dengan Mengancam Sipir

Regional
Saksi Jelaskan Kronologi Penipuan Hotel BCC, Terdakwa Tjipta Membantah

Saksi Jelaskan Kronologi Penipuan Hotel BCC, Terdakwa Tjipta Membantah

Regional
Militer Israel Lancarkan Serangan ke Artileri Milik Rezim Suriah

Militer Israel Lancarkan Serangan ke Artileri Milik Rezim Suriah

Internasional
Sampaikan 3 Tuntutan, Pengemudi Ojek 'Online' Tunggu Realisasi Janji Komisi V DPR

Sampaikan 3 Tuntutan, Pengemudi Ojek "Online" Tunggu Realisasi Janji Komisi V DPR

Megapolitan
Ratusan Napi Gelar Drama Teater di TIM, Wiranto Nilai Istimewa

Ratusan Napi Gelar Drama Teater di TIM, Wiranto Nilai Istimewa

Nasional
Hilang Dua Bulan, Seorang Pria Ditemukan Tewas di Pulau Tak Berpenghuni

Hilang Dua Bulan, Seorang Pria Ditemukan Tewas di Pulau Tak Berpenghuni

Internasional
Dua Orang yang Ditemukan Lemas di Mobil Diduga Keracunan

Dua Orang yang Ditemukan Lemas di Mobil Diduga Keracunan

Regional
Sandiaga Sebut Rencana Induk Penataan Tanah Abang Masih Disusun

Sandiaga Sebut Rencana Induk Penataan Tanah Abang Masih Disusun

Megapolitan
Diprotes Rakyatnya, PM Armenia Mengundurkan Diri

Diprotes Rakyatnya, PM Armenia Mengundurkan Diri

Internasional
Saat Bos First Travel Yakinkan Jaksa Perusahaannya Masih Mampu Berangkatkan Calon Jemaah

Saat Bos First Travel Yakinkan Jaksa Perusahaannya Masih Mampu Berangkatkan Calon Jemaah

Nasional
Akan Dilaporkan Kembali oleh Fransiska, Sandiaga Bilang, 'Lu Lagi Lu Lagi'

Akan Dilaporkan Kembali oleh Fransiska, Sandiaga Bilang, "Lu Lagi Lu Lagi"

Megapolitan

Close Ads X