Bawaslu: Audit Kepatuhan Tak Jadi Kendala Pengawasan Dana Kampanye

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Abhan menyatakan, Bawaslu tetap dapat secara maksimal melakukan pengawasan terhadap dana kampanye kendati audit yang dilakukan terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) hanya berupa audit kepatuhan, dan bukannya audit materiil.

Menurut Abhan, meskipun terhadap LPPDK hanya dilakukan audit kepatuhan, namun Undang-Undang Pilkada telah mengatur dengan rigid aktivitas kampanye.

Aturan itu mulai dari metode kampanye, batasan alat peraga, batasan dana kampanye, dan sebagainya.

"Maka, meski ini audit kepatuhan, kami akan cross check antara hasil pengawasan dengan yang dilaporkan pasangan calon di RKDK (rekening khusus dana kampanye), dan audit KAP-nya," kata Abhan di Jakarta, Selasa (13/2/2018).

(Baca juga: Bawaslu dan Facebook Samakan Persepsi soal Ujaran Kebencian)

Abhan mencontohkan, apabila dalam LPPDK dilaporkan dana kampanye hanya Rp 2,5 miliar, namun dari hasil pengawasan Bawaslu ditaksir mencapai lebih dari Rp 2,5 miliar, maka Bawaslu akan menyampaikan temuan tersebut ke Kantor Akuntan Publik (KAP) melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Memang bukan audit materiil dan hanya audit kepatuhan. Tetapi ada beberapa pasal yang melarang memberikan laporan palsu," kata Abhan.

Sebelumnya, Bawaslu menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), di Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Penandatanganan MoU dilakukan dalam rangka pengawasan dana kampanye Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Ini merupakan salah satu langkah kerja sama Bawaslu dan PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU), dalam penghimpunan, penggunaan, dan/atau pelaporan dana kampanye Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang bersih, transparan, dan berintegritas.

(Baca: Awasi Dana Kampanye, Bawaslu Teken Nota Kesepahaman dengan PPATK)