Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ombudsman Harap Tewasnya Tahanan di Cirebon Jadi Pembelajaran Polisi

Kompas.com - 13/02/2018, 14:02 WIB
Yoga Sukmana,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI memeriksa dengan serius kasus tewasnya Arif Rahman, tahanan Polres Cirebon di dalam sel akibat pengeroyokan oleh sesama tahanan pada awal Januari lalu.

Hasilnya, Ombudsman menemukan terjadinya kelalaian administrasi yang dilakukan oleh pihak Polres, sehingga membuat Arif Rahmat tewas dikeroyok.

Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LHAP) Ombudsman pun langsung dilaporkan kepada Inspaktorat Pengawasan Umum Mabes Polri. Tujuannya, agar ada tindak lanjut akibat kelalaian tersebut.

"Ini menjadi semacam gunung es yang tampak di lautan supaya menjadi pembelajaran bagi Polres yang lain," ujar Komisioner Ombudsman Ardianus Meliala di Kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Adrianus mengatakan, kasus seperti Arif Rahman bukan kali ini saja terjadi. Sebelum adanya kasus ini, Ombudsman sudah beberapa kali menerima laporan serupa.

Namun, tidak semua laporan bisa ditindaklanjuti lantaran keterbatasan anggaran dan pegawai Ombudman. Meski begitu kata Adrianus, Ombudsman selalu meminta Polri memanggil pihak-pihak terkait dengan kasus yang dilaporkan ke Ombudsman.

(Baca juga: Ombudsman: Ada Maladministrasi dalam Kasus Tahanan Tewas di Sel Polres Cirebon)

Sementara untuk kasus Arif Rahman, Ombudsman mengambil langkah untuk mendalami laporan dari masyarakat tentang tewasnya pria 19 tahun itu.

Arif tewas pada 3 Januari 2018, sehari setelah ia ditahan Polres Cirebon lantaran diduga terlibat penjambretan.

Setelah dilakukan pemeriksaan, Ombudsman menemukan bahwa Polres Cirebon lalai dalam hal admintrasi sehingga aksi pengeroyokan tahanan kepada Arif Rahman tidak bisa dihindari.

Pelanggaran administrasi yang dilanggar oleh Polres Cirebon yaitu penyampaian surat penangkapan kepada tersangka yang dilakukan satu hari setelah penangkapan.

Padahal,  dalam Pasal 18 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 diatur bahwa surat penangkapan harus diserahkan langsung pada saat penngkapan.

Dengan begitu maka pada saat penangkapan kepada Arif Rahman, tidak disertai dengan surat penangkapan.

Selain itu, Ombudsman juga menemukan kelalaian penjaga tahanan Polres yang membiarkan pengeroyokan terhadap Arif Rahman oleh para tahanan lain.

Sebenarnya kata Ombudsman, ada CCTV tetapi tidak dimonitor. Ketika sudah ada indikasi pengeroyokan, tidak ada penanganan dari pihak Polres sehingga berujung tewasnya Arif Rahman.

Ombudsman juga menilai ada tindakan tidak kompeten yang dilakukan oleh Kasi Propam Polres Cirebon yaitu Sispropam yang hanya memeriksa dan menyidangkan petugas piket jaga pada hari kejadian.

Ombudsman meminta agar Polres Cirebon melakukan evaluasi dan melakukan pemeriksaan kepada pejabat yang saat kejadian menjabat sebagi Kasat Tahanan Titipan (Tahti).

Selain itu, Ombudsman juga meminta agar Polri melakukan review terhadap proses promosi jabatan beberapa pejabat atau anggota pasca kejadian perkara.

Kompas TV Lembaga Ombudsman datang ke lokasi longsor yang berada di dekat jalur kereta Bandara Soekarno-Hatta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com