Zulkifli Hasan Tunggu Penomoran UU MD3 untuk Bahas Penambahan Pimpinan MPR

Kompas.com - 13/02/2018, 10:17 WIB
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/1/2018). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan pihaknya belum bisa membahas penambahan tiga Pimpinan MPR karena belum menerima dokumen resmi Undang-undang MD3 yang baru.

Ia mengaku sempat mengadakan rapat pimpinan MPR membahas penambahan tiga pimpinan yang baru namun akhirnya diskors lantaran belum menerima dokumen undang-undang terbaru.

"Dalam rapat pimpinan tadi diputuskan karena ini belum ada, kami tunda. Kalau enggak nanti kami bahasnya mana suratnya? Jangan katanya, kan susah. Jadi kami tunggulah biar MD3 selesai," kata Zul, sapaannya, di Kompleks Parlemen, Senin (12/2/2018) malam.

Ia mengatakan MPR menunggu Sekretariat Negara menomori Undang-undang MD3 yang disahkan Senin (12/2/2018) kemarin, barulah bisa membahas pembagian kerja di antara seluruh pimpinan.

Ia memprediksi dalam satu hingga dua hari ke depan, Undang-undang MD3 akan selesai dinomori oleh Setneg sehingga pembahasan ihwal penambahan tiga Pimpinan MPR yang baru bisa dimulai.

(Baca juga: Utut Adianto Kemungkinan Jabat Pimpinan DPR, Basarah Pimpinan MPR)

"Saya juga mau cepat. Kami kan mau reses, mau kemana-mana. Kalau MD3 selesai saya langsung jalan tugas. Biar teman-teman (Pimpinan) membantu bekerja di MPR," lanjut Zul.

DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) pada rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini, Senin (12/2/2018).

Sebelum revisi undang-undang tersebut disahkan, dua fraksi yakni Fraksi PPP dan Fraksi Partai Nasdem sempat memprotes lewat interupsi. Nasdem bahkan walk out dari rapat tersebut.

Namun, rapat paripurna tidak menggubris dua interupsi tersebut dan melanjutkannya pada laporan Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Setelah Ketua Baleg Supratman Andi Agtas membacakan laporan, maka Wakil Ketua DPR Fadli Zon selaku pemimpin rapat menanyakan kepada forum.

"Apakah revisi Undang-undang MD3 dapat disetujui?" tanya Fadli Zon.

"Setuju," balas para anggota DPR yang tersisa.

Fadli pun mengetuk palu rapat tanda revisi Undang-Undang MD3 yang utamanya menambah pimpinan, satu pimpinan DPR serta tiga pimpinan MPR, disetujui.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Tema Naskah Khotbah Shalat Jumat yang Akan Disusun oleh Kemenag

Ini Tema Naskah Khotbah Shalat Jumat yang Akan Disusun oleh Kemenag

Nasional
“Asia Climate Rally”, Nasib yang Sama dan Tuntutan Anak Muda Asia

“Asia Climate Rally”, Nasib yang Sama dan Tuntutan Anak Muda Asia

Nasional
Tak Perlu Cemas, Cek Status BPJS Kesehatan Cukup Via Pandawa

Tak Perlu Cemas, Cek Status BPJS Kesehatan Cukup Via Pandawa

Nasional
Ini Dampak yang Akan Terjadi jika Anak Menjadi Korban Cyber Bullying

Ini Dampak yang Akan Terjadi jika Anak Menjadi Korban Cyber Bullying

Nasional
Wamenag: Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat Jangan Diartikan Bentuk Intervensi

Wamenag: Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat Jangan Diartikan Bentuk Intervensi

Nasional
Sebaran 5.418 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, Tertinggi DKI dengan 1.370

Sebaran 5.418 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, Tertinggi DKI dengan 1.370

Nasional
Terus Lakukan Inovasi di Bidang Pendidikan, Gubernur Babel Raih Anugerah Dwija Praja Nugraha

Terus Lakukan Inovasi di Bidang Pendidikan, Gubernur Babel Raih Anugerah Dwija Praja Nugraha

Nasional
UPDATE: 46.574 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 5.612.789

UPDATE: 46.574 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 5.612.789

Nasional
UPDATE 28 November: Ada 69.370 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 69.370 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 November: Ada 68.606 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 68.606 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 125, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 16.646 Orang

UPDATE 28 November: Bertambah 125, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 16.646 Orang

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 4.527, Kini 441.983 Pasien Covid-19 Telah Sembuh

UPDATE 28 November: Bertambah 4.527, Kini 441.983 Pasien Covid-19 Telah Sembuh

Nasional
UPDATE: 5.418 Kasus Baru Covid-19 Indonesia dalam Sehari, Total 527.999

UPDATE: 5.418 Kasus Baru Covid-19 Indonesia dalam Sehari, Total 527.999

Nasional
Susun Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat, Kemenag Sebut Tak Mengikat Khatib

Susun Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat, Kemenag Sebut Tak Mengikat Khatib

Nasional
Tanggapi Ucapan Luhut, KPK Sebut Tak Ada Istilah Pemeriksaan Berlebihan

Tanggapi Ucapan Luhut, KPK Sebut Tak Ada Istilah Pemeriksaan Berlebihan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X