TKI Tewas Ditelantarkan di Malaysia, Menaker Sebut Majikannya Harus Bertanggung Jawab

Kompas.com - 13/02/2018, 09:34 WIB
Tetangga mengklaim perempuan asal Medan, Indonesia, terpaksa tidur dengan anjing Rottweiler di beranda selama lebih dari sebulan.  (Jaringan Star/Asia Newswork via Straits Times) Tetangga mengklaim perempuan asal Medan, Indonesia, terpaksa tidur dengan anjing Rottweiler di beranda selama lebih dari sebulan. (Jaringan Star/Asia Newswork via Straits Times)

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri menegaskan, majikan harus bertanggung jawab atas kematian tenaga kerja Indonesia bernama Adeline (21) yang tewas mengenaskan.

"Kami minta pihak majikan bertanggung jawab," ujar Hanif di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (12/2/2018).

Jajaran di kementeriannya, lanjut Hanif, telah berkoordinasi dengan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia yang berkedudukan di Kuala Lumpur untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Meski demikian, Hanif belum mengetahui pasti kronologi tewasnya Adeline di Malaysia.

"Kronologinya belum, tetapi saya dapat laporan terus dari WhatsApp Dubes di sana. Prinsipnya kami sudah menanganinya," ujar Hanif.

(Baca juga: Sebelum Meninggal, TKI di Malaysia Tidur di Luar Bersama Anjing)

Diberitakan, Adeline meregang nyawa, Minggu (11/2/2018), di Rumah Sakit Bukit Mertajam, Malaysia.

Sehari sebelumnya, Adeline ditemukan di depan beranda rumah bertingkat dua sang majikan di Taman Kota Permai, Kota Penang, Malaysia dalam kondisi mengenaskan.

Kakinya dipenuhi luka bakar dan bernanah serta kesadarannya rendah. Seekor anjing Rottweiler hitam terikat tali berada di sampingnya.

Tetangga rumah mengatakan, perempuan asal Medan, Sumatera Utara, itu tidur dengan seekor anjing di beranda rumah selama sebulan terakhir. Entah apa penyebabnya.

Namun, tetangga mengonfirmasi sering mendengar majikan Adeline berbicara dengan suara keras dari dalam rumah dan mengancam akan memecat Adeline. Kini, majikannya sedang diselidiki atas dugaan pembunuhan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Nasional
Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Nasional
Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Nasional
Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Nasional
Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Nasional
Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
Kemenkes: Tarif Maksimal Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong Segera Ditetapkan

Kemenkes: Tarif Maksimal Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong Segera Ditetapkan

Nasional
Keluarga Anggota Dewan Ikut Divaksinasi, Sekjen DPR Minta Tak Dijadikan Polemik

Keluarga Anggota Dewan Ikut Divaksinasi, Sekjen DPR Minta Tak Dijadikan Polemik

Nasional
Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk 'Backdoor Diplomacy'

Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk "Backdoor Diplomacy"

Nasional
Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Nasional
Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X