Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/02/2018, 07:59 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sembilan petani perempuan asal kawasan Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, kembali menggelar aksi protes di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (12/2/2018).

Mereka menggotong lesung dari Tugu Tani ke depan Istana Merdeka kemudian menabuhnya secara bergantian.

Lima petani memukul-mukul lesung dengan tongkat. Sementara satu orang menembangkan lagu dengan syair berbahasa Jawa dan tiga orang petani lainnya berdiri sambil mengibarkan bendera Merah Putih.

Sembilan petani perempuan itu dikenal sebagai sebutan Kartini dari Pegunungan Kendeng.

Gunretno dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) mengatakan, aksi protes yang dilakukan Sembilan Kartini Kendeng itu menunjukkan selama ini kebijakan pemerintah belum berpihak pada para petani. Pemerintah saat ini dinilai lebih berpihak pada para pemodal.

"Hal itu terbukti dengan banyaknya lahan-lahan pertanian yang produktif dijadikan pertambangan," ujar Gunretno seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (12/2/2018).

Gunretno menuturkan, pada 2 Agustus 2016 silam, saat bertemu sedulur petani Kendeng di Istana, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di sepanjang Pegunungan Kendeng Utara.

(Baca juga: Ada Kuliah Lapangan soal Kendeng di Seberang Istana)

Kawasan Pegunungan Kendeng Utara meliputi Kabupaten Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Rembang, Blora, Grobogan dan Pati.

Dalam keputusan tersebut, kata Gunretno, Presiden juga meminta selama proses KLHS berlangsung, tidak boleh ada izin pertambangan baru yang keluar.

Artinya, semua proses pertambangan batu kapur dan aktivitas produksi yang sedang berlangsung harus dihentikan.

"Dan KLHS harus dilakukan secara terbuka serta melibatkan rakyat secara aktif," kata Gunretno.

 

 

Bertentangan

 

Yang terjadi di lapangan sangat bertentangan dengan mandat Presiden Joko Widodo. Menurut Gunretno, izin baru telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah, proses penambangan batu kapur terus berjalan dan aktivitas produksi pabrik semen di Rembang juga terus berlangsung.

(Baca juga: Tenda Protes Petani Kendeng Berdiri di Seberang Istana Kepresidenan)

Belasan petani asal kawasan Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, menggelar aksi protes terkait keberadaan pabrik semen di atas sumber mata pencaharian mereka.  Warga Kendeng yang sebagian besar terdiri dari kaum perempuan itu mendirikan tenda beratapkan terpal berwarna biru di seberang Istana Kepresidenan, tepatnya di silang barat Monas, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2017).KOMPAS.com/Kristian Erdianto Belasan petani asal kawasan Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, menggelar aksi protes terkait keberadaan pabrik semen di atas sumber mata pencaharian mereka. Warga Kendeng yang sebagian besar terdiri dari kaum perempuan itu mendirikan tenda beratapkan terpal berwarna biru di seberang Istana Kepresidenan, tepatnya di silang barat Monas, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2017).

Kemudian, saat hasil KLHS tahap pertama diumumkan pada tanggal 12 April 2017, pemerintah daerah tidak menjalankan hasil rekomendasi tersebut.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjut Gunretno, justru meminta Badan Geologi dari ESDM agar melakukan kajian lagi di lapangan.

Dalam proses tersebut, keterlibatan masyarakat JM-PPK hanya dijadikan legitimasi temuan hasil kajian Badan Geologi yabg diolah tanpa ada keterlibatan masyarakat.

"Padahal data-data masyarakat sudah diserahkan ke Badan Geologi, cara ini menunjukkan Badan Geologi dalam melibatkan masyarakat hanya untuk kepentingan formal," tuturnya.

Melalui aksi protes itu, petani Kendeng meminta Presiden Jokowi setia dengan mandatnya serta mengumumkan dan menjalankan hasil KLHS.

Gunretno menegaskan bahwa dengan menolak keberadaan pabrik semen bukan berarti petani Kendeng anti-pembangunan. Justru petani Kendeng berupaya menjaga marwah pembangunan agar tetap berjalan tanpa merusak keseimbangan ekosistem.

(Baca juga: Warga Kendeng Minta Gubernur Jateng Hentikan Izin Pabrik Semen di Pati)

Pembangunan yang berkeadilan sosial dan tidak memberangus masyarakat lokal hanya demi kepentingan investasi yang jauh dari kata menyejahterakan rakyat.

"Sudah banyak pelajaran nyata yang dialami rakyat di daerah-daerah tambang terutama di daerah karst. Justru mereka menjadi 'dimiskinkan' karena kehilangan jati diri sebagai petani," ungkap Gunretno.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Dilibatkan Susun Kabinet, Pengamat: Ini Kabinet Lanjutan atau Kabinet Prabowo?

Jokowi Dilibatkan Susun Kabinet, Pengamat: Ini Kabinet Lanjutan atau Kabinet Prabowo?

Nasional
KPU Tak Akan Hentikan Unggah Perolehan Suara di Sirekap, demi Transparansi

KPU Tak Akan Hentikan Unggah Perolehan Suara di Sirekap, demi Transparansi

Nasional
Budiman Sudjatmiko Sebut Prabowo-Gibran Belum Bahas Penunjukan Menteri

Budiman Sudjatmiko Sebut Prabowo-Gibran Belum Bahas Penunjukan Menteri

Nasional
Selain Jokowi, Ketum Parpol Pendukung Prabowo-Gibran Juga Terlibat Susun Kabinet Baru

Selain Jokowi, Ketum Parpol Pendukung Prabowo-Gibran Juga Terlibat Susun Kabinet Baru

Nasional
Surya Paloh Mengaku Tak Diberitahu Jokowi jika AHY Bakal Jadi Menteri

Surya Paloh Mengaku Tak Diberitahu Jokowi jika AHY Bakal Jadi Menteri

Nasional
TKN Sebut Peran Jokowi Tak Sebatas di Masa Transisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

TKN Sebut Peran Jokowi Tak Sebatas di Masa Transisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPU Ungkap Alasan Baru Jadwalkan Pemilu Ulang di 686 TPS dari 780 TPS Rekomendasi Bawaslu

KPU Ungkap Alasan Baru Jadwalkan Pemilu Ulang di 686 TPS dari 780 TPS Rekomendasi Bawaslu

Nasional
Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya Kesiapan Jadi Oposisi Pemerintahan ke Depan

Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya Kesiapan Jadi Oposisi Pemerintahan ke Depan

Nasional
Prabowo dan Gibran Selesai Bertemu, Ogah Beberkan Hasil Pertemuan

Prabowo dan Gibran Selesai Bertemu, Ogah Beberkan Hasil Pertemuan

Nasional
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Kasus Potongan Dana Insentif

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Kasus Potongan Dana Insentif

Nasional
Surya Paloh Tunggu Sikap Megawati, Sebut Pertemuan Keduanya Sangat Dibutuhkan

Surya Paloh Tunggu Sikap Megawati, Sebut Pertemuan Keduanya Sangat Dibutuhkan

Nasional
KPU: 686 TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang

KPU: 686 TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang

Nasional
KPU: 225 TPS Lakukan Pemilu Susulan, Terbanyak di Demak dan Paniai

KPU: 225 TPS Lakukan Pemilu Susulan, Terbanyak di Demak dan Paniai

Nasional
Jimly Sebut Hak Angket Gertakan, Hidayat Nur Wahid: Itu Hak Konstitusional DPR

Jimly Sebut Hak Angket Gertakan, Hidayat Nur Wahid: Itu Hak Konstitusional DPR

Nasional
KPU: Sebanyak 90 Petugas TPS Meninggal Dunia di Pemilu 2024

KPU: Sebanyak 90 Petugas TPS Meninggal Dunia di Pemilu 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com