DPR secara Bersama-sama Membunuh Demokrasi Lewat UU MD3 - Kompas.com

DPR secara Bersama-sama Membunuh Demokrasi Lewat UU MD3

Kompas.com - 13/02/2018, 07:29 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009)KOMPAS/PRIYOMBODO Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009)

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menilai DPR telah membawa Indonesia ke era kegelapan demokrasi.

Hal ini bisa dilihat dari revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR dan DPD ( UU MD3) yang baru disahkan dalam rapat paripurna kemarin.

"Bagi saya, UU MD3 menyeret Indonesia ke era kegelapan demokrasi," kata Dahnil dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/2/2018).

Dahnil menyoroti tiga pasal dalam UU MD3 yang baru. Pertama,  tambahan Pasal 73 mengenai mekanisme pemanggilan paksa dengan bantuan polisi.

Lalu ada tambahan Pasal 122 mengenai langkah hukum Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) kepada siapa pun yang merendahkan DPR dan anggota DPR.

Terakhir, ada juga tambahan Pasal 245 mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan penyidikan kepada anggota DPR harus mendapat persetujuan tertulis presiden dan pertimbangan MKD.

(Baca juga: Kata Menkumham, Yang Tak Setuju Revisi UU MD3 Silakan Gugat ke MK)

"Ternyata politisi kita ingin berkuasa tanpa batas, bahkan mau mempersulit proses hukum dan memperoleh kekebalan hukum, dan antikritik," ucap Dahnil.

Dahnil menilai, watak otoritarian menjadi virus yang menyebar dan menjangkit semua politisi yang memiliki kekuasaan. DPR dan parpol telah kehilangan otoritas moral untuk bicara demokrasi serta hak masyarakat sipil yang ada didalamnya.

"Mereka secara bersama-sama membunuh demokrasi yang sudah dibangun sejak reformasi lalu," ujarnya.

Dahnil berharap publik tidak boleh berdiam diri. Ia sendiri akan memerintahkan seluruh Kader Pemuda Muhammadiyah untuk tidak memilih partai politik yang telah menyeret Indonesia ke era kegelapan demokrasi dan hukum tersebut.

Selain itu, ia juga mempertimbangkan untuk menggugat UU MD3 yang baru ke Mahkamah Konstitusi.

"Tentu, saya dan kawan-kawan Pemuda Muhammadiyah serta masyarakat sipil akan membahas terkait rencana ke MK," kata dia.

Kompas TV Simak dialognya dalam Sapa Indonesia Malam berikut ini!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Terkini Lainnya

Kapolri Instruksikan Jajarannya: Peringatan 'May Day' Harus Kondusif

Kapolri Instruksikan Jajarannya: Peringatan "May Day" Harus Kondusif

Nasional
Penindakan Diskotek Old City, Satpol PP Tunggu Perintah Anies

Penindakan Diskotek Old City, Satpol PP Tunggu Perintah Anies

Megapolitan
Penumpang yang Mobilnya Mendadak Berhenti di Tengah Jalan Ikuti Tes Narkoba

Penumpang yang Mobilnya Mendadak Berhenti di Tengah Jalan Ikuti Tes Narkoba

Regional
Bioskop di Selandia Baru Larang Penonton Pakai Piyama dan Sepatu Kotor

Bioskop di Selandia Baru Larang Penonton Pakai Piyama dan Sepatu Kotor

Internasional
Tersiram Air Panas di Pesawat, Penumpang Qantas Tuntut Ganti Rugi

Tersiram Air Panas di Pesawat, Penumpang Qantas Tuntut Ganti Rugi

Internasional
Menurut Kontras, Ini Penyebab Terjadinya Tindakan Penyiksaan terhadap Warga Sipil

Menurut Kontras, Ini Penyebab Terjadinya Tindakan Penyiksaan terhadap Warga Sipil

Nasional
KSPI Akan Uji Materi Perpres TKA ke Mahkamah Agung

KSPI Akan Uji Materi Perpres TKA ke Mahkamah Agung

Nasional
Anies dan Sandi Disebut Akan Resmikan Musala di Kampung Akuarium

Anies dan Sandi Disebut Akan Resmikan Musala di Kampung Akuarium

Megapolitan
Ini Penampakan Bus Transjakarta yang Dilukis Anak-anak Autisme

Ini Penampakan Bus Transjakarta yang Dilukis Anak-anak Autisme

Megapolitan
Dibuat Permanen, Pengerjaan Jembatan Babat-Widang Diprediksi Rampung H-10 Lebaran

Dibuat Permanen, Pengerjaan Jembatan Babat-Widang Diprediksi Rampung H-10 Lebaran

Regional
Kunjungi Maroko, Anies Ingin Indonesia Berbagi Pengalaman dengan Negara Lain

Kunjungi Maroko, Anies Ingin Indonesia Berbagi Pengalaman dengan Negara Lain

Megapolitan
Trump Dilaporkan Gunakan Ponsel Pribadi untuk Hubungi Penasihatnya

Trump Dilaporkan Gunakan Ponsel Pribadi untuk Hubungi Penasihatnya

Internasional
Hakim: Setya Novanto Terbukti Menyalahgunakan Kewenangan

Hakim: Setya Novanto Terbukti Menyalahgunakan Kewenangan

Nasional
Kades di Pemalang Diduga Tidak Netral, Bawaslu Hentikan Kasusnya karena Terlapor Menghilang

Kades di Pemalang Diduga Tidak Netral, Bawaslu Hentikan Kasusnya karena Terlapor Menghilang

Regional
12 Korban Bom Thamrin dan Kampung Melayu Minta Ganti Rugi, Ada yang Rp 571 Juta

12 Korban Bom Thamrin dan Kampung Melayu Minta Ganti Rugi, Ada yang Rp 571 Juta

Megapolitan

Close Ads X