Sejak 2016, Gaji Pegawai Negeri Sipil Belum Naik - Kompas.com

Sejak 2016, Gaji Pegawai Negeri Sipil Belum Naik

Kompas.com - 13/02/2018, 06:24 WIB
Seragam PNS diubah mulai Senin (8/2/2016). Tak hanya mengenakan seragam berwarna krem, PNS nantinya juga memiliki seragam dinas batik dan juga kemeja putih.Dok. Kemendagri Seragam PNS diubah mulai Senin (8/2/2016). Tak hanya mengenakan seragam berwarna krem, PNS nantinya juga memiliki seragam dinas batik dan juga kemeja putih.

JAKARTA, KOMPAS.com — Tahun 2018 ini, pemerintah belum berencana menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS). Terakhir kali gaji PNS naik pada 2015 sebesar 6 persen.

Direktur Kompensasi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aswin Eka Adhi mengatakan bahwa penyusunan skema gaji PNS 2018 berdasarkan Nota Keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018.

"Sebagai kompensasinya, PNS diberikan tunjangan hari raya (THR) sebesar gaji pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN 2018 dan Nota Keuangan APBN 2018," ujar Aswin seperti dikutip dari laman resmi BKN, Selasa (13/2/2018).

Gaji PNS pernah naik secara signifikan pada 2001 silam, mencapai 270 persen.

Saat itu ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.

(Baca juga: Menpan RB: Gaji PNS Tidak Boleh Kalah dengan Pegawai Swasta)

"Sistem penggajian PNS masih mengacu pada PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS dan sistem penggajian tersebut berlaku sama bagi PNS pemerintah pusat dan daerah," ujar Aswin.

Pada PP Nomor 7 Tahun 1977 diuraikan bahwa kenaikan gaji PNS dibagi ke dalam beberapa kategori. Pertama, kenaikan gaji berkala (KGB) setiap dua tahun sekali.

Kedua, kenaikan gaji istimewa (dengan hasil pelaksanaan kerja dengan kategori “amat baik”).  Ketiga, kenaikan gaji karena kenaikan pangkat.

Keempat, kenaikan gaji karena kebijakan pemerintah (melalui PP) yang mengikuti besaran inflasi yang tertuang dalam nota keuangan.

Sementara itu, sistem penggajian guru PNS dengan PNS lain secara umum pun tak berbeda.

Bedanya hanya, PNS guru memperoleh tunjangan profesi guru yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atau profesionalitasnya.

"Diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru," ucap Aswin.

Kompas TV MES juga menyoroti potensi zakat dari pemotongan gaji PNS akan sangat besar.


Komentar

Terkini Lainnya

Tiga Menteri Jadi Timses, Istana Pastikan Kinerja Tidak Terganggu

Tiga Menteri Jadi Timses, Istana Pastikan Kinerja Tidak Terganggu

Nasional
4 Dosen Peraih Akademisi Terbaik Kemenristek, Universitas Mana Saja?

4 Dosen Peraih Akademisi Terbaik Kemenristek, Universitas Mana Saja?

Edukasi
7 Fakta Terbaru Rentetan Gempa Lombok, dari 101 Gempa Susulan hingga Warga Tidur di Trotoar

7 Fakta Terbaru Rentetan Gempa Lombok, dari 101 Gempa Susulan hingga Warga Tidur di Trotoar

Regional
Pemasok Miras Oplosan yang Tewaskan 3 Orang Mengaku Mantan Atlet

Pemasok Miras Oplosan yang Tewaskan 3 Orang Mengaku Mantan Atlet

Regional
Mendikbud Sebut Tindakan Joni Tunjukkan Keberhasilan Pendidikan Karakter

Mendikbud Sebut Tindakan Joni Tunjukkan Keberhasilan Pendidikan Karakter

Nasional
KPK Tahan 2 Anggota DPRD Sumut Terkait Kasus Suap

KPK Tahan 2 Anggota DPRD Sumut Terkait Kasus Suap

Nasional
Siswa SMK di Jaksel Diduga Ditendang dan Diinjak Kakak Kelasnya

Siswa SMK di Jaksel Diduga Ditendang dan Diinjak Kakak Kelasnya

Megapolitan
Malaysia Gelar Pencarian Bahan Radioaktif yang Dilaporkan Menghilang

Malaysia Gelar Pencarian Bahan Radioaktif yang Dilaporkan Menghilang

Internasional
Tak Dengar Peringatan Warga, Pengemudi Mobil Tewas Tertabrak Kereta di Bekasi

Tak Dengar Peringatan Warga, Pengemudi Mobil Tewas Tertabrak Kereta di Bekasi

Megapolitan
Merasa Dibohongi Manajemen, Ratusan Sopir Go-Car Geruduk Kantor Go-Jek

Merasa Dibohongi Manajemen, Ratusan Sopir Go-Car Geruduk Kantor Go-Jek

Regional
Tak Hanya Makanan, Korban Gempa Lombok Butuh Terpal untuk Bangun Tenda

Tak Hanya Makanan, Korban Gempa Lombok Butuh Terpal untuk Bangun Tenda

Megapolitan
DKI Akan Ubah Gedung Eks Kodim Jadi Taman Budaya Benyamin Sueb

DKI Akan Ubah Gedung Eks Kodim Jadi Taman Budaya Benyamin Sueb

Megapolitan
Fahri Hamzah: Pemerintah Harusnya Prioritaskan Korban Gempa Lombok, Bukan Pariwisata

Fahri Hamzah: Pemerintah Harusnya Prioritaskan Korban Gempa Lombok, Bukan Pariwisata

Nasional
Kirim Bantuan ke Lombok, Rombongan Pemda DIY ikut Merasakan Gempa

Kirim Bantuan ke Lombok, Rombongan Pemda DIY ikut Merasakan Gempa

Regional
Periksa Bupati Labuhanbatu Utara, KPK Dalami Proses Pembahasan Dana Perimbangan

Periksa Bupati Labuhanbatu Utara, KPK Dalami Proses Pembahasan Dana Perimbangan

Nasional
Close Ads X