Puan Akui Pemerintah Jokowi-JK Belum Punya "Roadmap" Pembangunan SDM

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani akan merancang roadmap pembangunan sumber daya manusia.

Sebab, Puan mengakui bahwa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla belum memiliki roadmap mengenai pembangunan sumber daya manusia.

"Roadmap pembangunan SDM secara besarnya setahu saya belum ada. Karena itu memang harus dibikinnya bukan untuk jangka pendek saja," ujar Puan di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Senin (12/2/2018).

"Jadi bukan parsial, karena sekarang kebutuhan 2019, enggak. Tapi sampai berapa puluh tahun," kata dia.

Puan akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, serta Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, untuk mewujudkan roadmap tersebut.

(Baca juga: Jokowi: Mulai 2019, Kita Konsentrasi pada Pembangunan SDM)

Puan menginginkan pembangunan SDM mengarah pada peningkatan kapasitas manusia sekaligus mengoneksikannya dengan dunia industri.

"Pembangunan jenis vokasi yang kemudian terintegerasi dan tersinergi dengan perindustrian. Itu tentu saja harus kita perkuat, kita perlu perbesar," ujar Puan.

Demi peningkatan SDM, Puan juga berencana mengalokasikan anggaran LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) tak cuma untuk mengirimkan mahasiswa Indonesia untuk mengambil gelar S2 dan S3 di luar negeri, melainkan juga untuk mengirimkan tenaga dosen secara khusus ke luar negeri.

"Bagaimana kita memberikan afirmasi kepada tenaga-tenaga dosen, kemudian profesor dan lain-lainnya itu untuk bisa sekolah ke luar juga dikirim dari luar ke dalam negeri," ujar Puan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian untuk mulai merancang program pembangunan sumber daya manusia.

"Di Kemenaker, di Kemenperin, di Kemendikbud, di Kemenristek Dikti, Menteri BUMN dan kementerian yang lain, saya kira harus mulai merancang apa yang akan dikerjakan dalam kerja besar pembangunan SDM," ujar Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/2/2018).

(Baca juga: Jokowi Instruksikan Menteri Rancang Program Pembangunan SDM)

Jokowi mengatakan, pembangunan sumber daya manusia merupakan kerja besar pemerintahannya setelah kerja besar pertama, yakni pembangunan infrastruktur.

Apalagi, Jokowi mengakui bahwa tahun politik semakin dekat. Oleh sebab itu ia meminta program besar pembangunan sumber daya manusia tercantum di dalam rencana kerja pemerintah (RKP) masing-masing kementerian.

"Terkait rencana RKP 2019, saya ingatkan bahwa tahun 2019 adalah tahun politik dan saya minta setelah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan daya saing ekonomi kita, maka mulai 2019 kita harus fokus pada pembangunan SDM," ujar Jokowi.