Kompas.com - 12/02/2018, 13:39 WIB
Bupati Ngada, NTT, Marianus Sae. Kompas/Frans SarongBupati Ngada, NTT, Marianus Sae.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Ngada Marianus Sae dalam sebuah operasi tangkap tangan, Minggu (11/2/2018).

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan, penindakan kasus ini berawal dari informasi masyarakat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengecek di lapangan.

"KPK menerima informasi dari masyarakat dan melakukan pengecekan di lapangan," kata Basaria, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (12/2/2018).

 

Marianus ditangkap di sebuah hotel di Surabaya, Jawa Timur, Minggu sekitar pukul 10.00 WIB. 

Di Surabaya, KPK mengamankan Marianus bersama Ketua Tim Penguji Psikotes Calon Gubernur NTT Ambrosia Tirta Santi. Keduanya sempat diperiksa KPK di Polda Jawa Timur.

Selain Surabaya, KPK juga bergerak ke Kupang dan Bajawa, Kabupaten Ngada, di hari yang sama.

(Baca juga: Berstatus Tersangka, Bupati Ngada Tetap Sah sebagai Paslon jika Penuhi Syarat)

 

Minggu sekitar pukul 11.30 WITA, di Kupang, tepatnya di posko pemenangan, tim KPK mengamankan ajudan Marianus, Dionesisu Kila, di posko pemenangan. Dia kemudian diperiksa di Polda NTT.

Tim KPK lainnya yang bergerak di Bajawa mengamankan Dirut PT Sinar 99 Permai, Wilhelmus Iwan Ulumbu Minggu sekitar pukul 11.30 WITA dan seorang pegawai Bank BNI Cabang Bajawa, Petrus Pedulewari selang 15 menit kemudian. Keduanya diperiksa di Polres Bajawa.

Setelah itu, tim KPK membawa Marianus, Ambrosia, dan Dionesisu pada Minggu malam untuk diperiksa lebih lanjut di gedung KPK. Sementara Wilhelmus Senin siang ini rencananya akan tiba di KPK.

Dari gelar perkara yang dilakukan, KPK menetapkan Marianus dan Wilhelmus sebagai tersangka. Wilhelmus diduga menyuap Marianus terkait sejumlah proyek di Kabupaten Ngada, NTT.

Wilhelmus diketahui merupakan salah satu kontraktor di Kabupaten Ngada yang kerap mendapatkan proyek di Kabupaten Ngada sejak 2011.

Dalam kasus ini, Marianus diduga menerima suap Rp 4,1 miliar dari Wilhelmus.

Selain itu, suap ini juga diduga terkait dengan sejumlah proyek di Pemkab Ngada untuk 2018. Marianus diduga menjanjikan proyek-proyek tersebut dapat digarap Wilhelmus.

(Baca juga: Bupati Ngada Diduga Bakal Pakai Uang Suap untuk Ongkos Pilkada NTT)

Proyek-proyek itu yakni pembangunan jalan Poma Boras senilai Rp 5 miliar, jembatan Boawae Rp 3 miliar, jalan ruas Ranamoeteni Rp 20 miliar, ruas jalan Riominsimarunggela Rp 14 miliar, ruas jalan Tadawaebella senilai Rp 5 miliar, ruas jalan Emerewaibella Rp 5 milair, dan ruas jalan Warbetutarawaja Rp 2 miliar. Nilai total proyek-proyek tersebut yakni Rp 54 miliar.

Sementara itu, KPK belum mengungkapkan status hukum terhadap tiga orang lain yang turut diamankan.

KPK menduga, Marianus akan menggunakan uang suap untuk ongkos politik di Pilkada NTT 2018.

Meski turut mengamankan Ambrosia selaku Ketua Tim Penguji Psikotes Cagub NTT, KPK belum menemukan apakah Ambrosia diduga memperoleh sesuatu dari Marianus.

"Apakah yang bersangkutan (Ambrosia) menerima sesuatu, sampai sekarang ini kita belum bisa buktikan ke arah situ. Tapi yang pasti kita tahu yang bersangkutan (Ambrosia) hadir di sana pada saat tim kita menemukan MSA," ujar Basaria.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mensos Risma Minta UPT Adopsi Teknologi Terbaru untuk Dukung Kemandirian Penerima Manfaat

Mensos Risma Minta UPT Adopsi Teknologi Terbaru untuk Dukung Kemandirian Penerima Manfaat

Nasional
Direktur KPK Ini Heran Dirinya Pernah Diadukan Ketua KPK ke Dewan Pengawa

Direktur KPK Ini Heran Dirinya Pernah Diadukan Ketua KPK ke Dewan Pengawa

Nasional
Kemendikbud Ristek Jalin Kerja Sama dengan Kominfo Prioritaskan Fasilitas Internet Sekolah

Kemendikbud Ristek Jalin Kerja Sama dengan Kominfo Prioritaskan Fasilitas Internet Sekolah

Nasional
Antisipasi Peningkatan Mobilitas Usai Lebaran, Kemenhub Bakal Perketat 3 Hal Ini

Antisipasi Peningkatan Mobilitas Usai Lebaran, Kemenhub Bakal Perketat 3 Hal Ini

Nasional
Menhub Perkirakan Jumlah Penumpang KRL Naik di Akhir Pekan Ini, Protokol Kesehatan Harus Ketat

Menhub Perkirakan Jumlah Penumpang KRL Naik di Akhir Pekan Ini, Protokol Kesehatan Harus Ketat

Nasional
KKB Sering Gunakan Masyarakat Jadi Tameng dan Korban, Aparat Diminta Berhati-hati

KKB Sering Gunakan Masyarakat Jadi Tameng dan Korban, Aparat Diminta Berhati-hati

Nasional
Ingatkan Kolektif-Kolegial, Sujanarko Tantang 4 Pimpinan KPK Lainnya Gunakan Hati Nurani

Ingatkan Kolektif-Kolegial, Sujanarko Tantang 4 Pimpinan KPK Lainnya Gunakan Hati Nurani

Nasional
Pengamat: Operasi Pasukan Keamanan Bukan Semata Operasi Bersenjata, tapi Juga Merebut Hati Masyarakat

Pengamat: Operasi Pasukan Keamanan Bukan Semata Operasi Bersenjata, tapi Juga Merebut Hati Masyarakat

Nasional
BNPB: 5 Kabupaten di 4 Provinsi Terdampak Banjir dan Longsor Hari Pertama Lebaran

BNPB: 5 Kabupaten di 4 Provinsi Terdampak Banjir dan Longsor Hari Pertama Lebaran

Nasional
Direktur KPK: Dari Awal Sosialisasi, TWK untuk Pemetaan Pegawai, Tak Ada Penonaktifan

Direktur KPK: Dari Awal Sosialisasi, TWK untuk Pemetaan Pegawai, Tak Ada Penonaktifan

Nasional
Seorang Deputi KPK Dinyatakan Tak Lolos TWK, Pernah Periksa Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Seorang Deputi KPK Dinyatakan Tak Lolos TWK, Pernah Periksa Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Lihat Ada Penumpukan Penumpang KRL, Menhub: PT KCI Tidak Profesional

Lihat Ada Penumpukan Penumpang KRL, Menhub: PT KCI Tidak Profesional

Nasional
Polri Perpanjang Sanksi Putar Balik Kendaraan Selama Larangan Mudik hingga 24 Mei

Polri Perpanjang Sanksi Putar Balik Kendaraan Selama Larangan Mudik hingga 24 Mei

Nasional
Pasukan Gabungan TNI Tembak Mati 2 KKB, Anggota DPR: Kalau yang Berhasil Dilumpuhkan Itu KKB, Bagus

Pasukan Gabungan TNI Tembak Mati 2 KKB, Anggota DPR: Kalau yang Berhasil Dilumpuhkan Itu KKB, Bagus

Nasional
Lewat New DTKS, Masyarakat Bisa Daftar Terima Bansos dan Melaporkan

Lewat New DTKS, Masyarakat Bisa Daftar Terima Bansos dan Melaporkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X