Perludem: Calon yang Diusung Kena OTT, Parpol Harus Tanggung Jawab

Kompas.com - 12/02/2018, 13:39 WIB
Bupati Ngada, Marianus Sae. POS KUPANG/MUHLIS ALAWIBupati Ngada, Marianus Sae.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, mestinya partai-partai politik yang mengusung calon dalam Pilkada Serentak 2018 bertanggung jawab secara moral apabila calon yang diusung itu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Parpol pengusung sudah sewajarnya mengambil tanggung jawab moral atas calon-calon yang kena OTT dengan membatalkan pencalonannya sebagai kepala daerah," kata Titi kepada Kompas.com, Senin (12/2/2018).

Lebih lanjut, Titi mengatakan, partai-partai politik semestinya menunjukkan komitmen konkretnya atas upaya pemberantasan korupsi.

"Jika parpol pragmatis tidak membatalkan pencalonannya, maka akan jadi preseden buruk bagi upaya mendapatkan pemimpin terbaik bagi daerah," ujar Titi.

Baca juga : Terjaring OTT, Bupati Ngada Tetap Jadi Cagub NTT yang Ditetapkan KPU

Sebelumnya KPK melakukan OTT terhadap Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) Marianus Sae, Minggu (11/2/2018). Pada hari ini, Marianus sudah ditetapkan statusnya sebagai tersangka.

Pada hari ini juga Marianus ditetapkan sebagai calon kepala daerah Pilgub NTT, bersama wakilnya Emilia Julia Nomleni.

Pasangan ini maju Pilgub NTT melalui jalur partai politik, dan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PDI-P memiliki 10 kursi, sedangkan PKB 5 kursi.

Cabut dukungan

Atas penetapan tersangka Marianus, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya bersikap tegas dan tidak akan melanjutkan dukungan kepada Marianus. Dia mengatakan, PDI-P tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik korupsi.

Baca juga : Cerita Petinggi PDI-P Soal Hilangnya Bupati Ngada Sebelum Ditangkap KPK

Hasto mengatakan, PDI-P selalu konsisten mengingatkan kadernya yang menduduki jabatan publik agar menghindari praktik korupsi.

"Namun, banyak yang mengambil jalan pintas korupsi untuk membiayai Pilkada langsung," kata Hasto melalui keterangan pers, Senin.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Nasional
Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Nasional
Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

Nasional
SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X