Perludem: Calon yang Diusung Kena OTT, Parpol Harus Tanggung Jawab

Kompas.com - 12/02/2018, 13:39 WIB
Bupati Ngada, Marianus Sae. POS KUPANG/MUHLIS ALAWIBupati Ngada, Marianus Sae.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, mestinya partai-partai politik yang mengusung calon dalam Pilkada Serentak 2018 bertanggung jawab secara moral apabila calon yang diusung itu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Parpol pengusung sudah sewajarnya mengambil tanggung jawab moral atas calon-calon yang kena OTT dengan membatalkan pencalonannya sebagai kepala daerah," kata Titi kepada Kompas.com, Senin (12/2/2018).

Lebih lanjut, Titi mengatakan, partai-partai politik semestinya menunjukkan komitmen konkretnya atas upaya pemberantasan korupsi.

"Jika parpol pragmatis tidak membatalkan pencalonannya, maka akan jadi preseden buruk bagi upaya mendapatkan pemimpin terbaik bagi daerah," ujar Titi.

Baca juga : Terjaring OTT, Bupati Ngada Tetap Jadi Cagub NTT yang Ditetapkan KPU

Sebelumnya KPK melakukan OTT terhadap Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) Marianus Sae, Minggu (11/2/2018). Pada hari ini, Marianus sudah ditetapkan statusnya sebagai tersangka.

Pada hari ini juga Marianus ditetapkan sebagai calon kepala daerah Pilgub NTT, bersama wakilnya Emilia Julia Nomleni.

Pasangan ini maju Pilgub NTT melalui jalur partai politik, dan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PDI-P memiliki 10 kursi, sedangkan PKB 5 kursi.

Cabut dukungan

Atas penetapan tersangka Marianus, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya bersikap tegas dan tidak akan melanjutkan dukungan kepada Marianus. Dia mengatakan, PDI-P tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik korupsi.

Baca juga : Cerita Petinggi PDI-P Soal Hilangnya Bupati Ngada Sebelum Ditangkap KPK

Hasto mengatakan, PDI-P selalu konsisten mengingatkan kadernya yang menduduki jabatan publik agar menghindari praktik korupsi.

"Namun, banyak yang mengambil jalan pintas korupsi untuk membiayai Pilkada langsung," kata Hasto melalui keterangan pers, Senin.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Nasional
Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Nasional
UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

Nasional
Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Nasional
Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Nasional
Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

Nasional
Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Sebut Ada Saksi yang Diintimidasi

Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Sebut Ada Saksi yang Diintimidasi

Nasional
Vaksinator Covid-19 Dikerahkan Beri Edukasi soal Vaksinasi Covid-19

Vaksinator Covid-19 Dikerahkan Beri Edukasi soal Vaksinasi Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 68.343, Total 8.706.505 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 68.343, Total 8.706.505 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Pemberian Fee ke Pihak-pihak di BIG dan Lapan

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Pemberian Fee ke Pihak-pihak di BIG dan Lapan

Nasional
Doni Monardo Menduga Tertular Covid-19 Saat Makan, Imbau Hindari Makan Bersama

Doni Monardo Menduga Tertular Covid-19 Saat Makan, Imbau Hindari Makan Bersama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X