Desmond: Rekomendasi Pansus Hak Angket KPK Tak Ada yang Luar Biasa

Kompas.com - 12/02/2018, 11:51 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2017).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa mengungkapkan, hasil rekomendasi Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) tidak ada yang luar biasa.

Menurut Desmond, hasil rekomendasi tersebut sering diutarakan dalam rapat antara KPK dan Komisi III.

"Rekomendasi yang beredar itu bukan suatu hal yang menurut saya luar biasa. Itu biasa dalam rapat dengan komisi III rekomendasi itu sudah sering dibicarakan," ujar Desmond saat ditemui di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2/2018).

Desmond menuturkan, hasil rekomendasi Pansus Angket hanya penajaman dari beberapa hal yang terjadi selama persidangan kasus korupsi.


(Baca juga: Rekomendasi Melunak, Pansus Angket DPR Dinilai Dengar Kritik Publik)

Hal itu, kata Desmond, juga akan dibicarakan dalam rapat dengar pendapat antara KPK dan Komisi III, Senin (12/2/2018) siang.

"Rapat hari ini hanya penajaman, mungkin minta penjelasan yang berkaitan dengan apa yang terjadi selama persidangan," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra itu.

Secara terpisah, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya belum menerima hasil rekomendasi Pansus Angket secara resmi.

Namun, kata Agus, KPK sudah mendapatkan draf hasil rekomendasi dan tengah dipelajari untuk menentukan sikap KPK ke depannya.

"Kami sedang pelajari. Belum kami terima secara resmi, yang dari sini yang pansus kita belum terima secara resmi," kata Agus.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Nasional
Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Nasional
Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Nasional
Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Nasional
Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Nasional
Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Nasional
Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Nasional
Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Nasional
Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Nasional
Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Nasional
Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Nasional
Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Nasional
Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X