Berstatus Tersangka, Bupati Ngada Tetap Sah sebagai Paslon jika Penuhi Syarat

Kompas.com - 12/02/2018, 11:14 WIB
Bupati Ngada, Marianus Sae. POS KUPANG/MUHLIS ALAWIBupati Ngada, Marianus Sae.

Penetapan tersangka tersebut diumumkan Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (12/2/2018).

(Baca juga: KPK Tetapkan Bupati Ngada Marianus Sae sebagai Tersangka)

"Setelah dilakukan pemeriksaan 1x24 jam dan gelar perkara pagi tadi disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yaitu pemberikan hadiah atau janji ke Bupati Ngada terkait proyek di NTT," kata Basaria.

Basaria mengatakan, Marianus menerima suap dari Wilhelmus terkait sejumlah proyek jalan di Kabupaten Ngada. Proyek jalan tersebut senilai Rp 54 miliar.

Marianus menjanjikan proyek-proyek jalan tersebut dapat digarap oleh Wilhelmus Iwan Ulumbu.

Dalam kasus ini, WIU disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara Marianus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantah Kunjungan Online dengan Eksportir Benur, Ini Penjelasan Edhy Prabowo

Bantah Kunjungan Online dengan Eksportir Benur, Ini Penjelasan Edhy Prabowo

Nasional
Kasus Laporan Keuangan Fiktif, Mark Sungkar Didakwa Rugikan Negara Rp 694,9 Juta

Kasus Laporan Keuangan Fiktif, Mark Sungkar Didakwa Rugikan Negara Rp 694,9 Juta

Nasional
Tak Ingin UU ITE Dihapus, Nikita Mirzani: Netizen Nanti Pada Bar-bar

Tak Ingin UU ITE Dihapus, Nikita Mirzani: Netizen Nanti Pada Bar-bar

Nasional
Menko PMK: Kemiskinan Harus Ditangani untuk Atasi Stunting

Menko PMK: Kemiskinan Harus Ditangani untuk Atasi Stunting

Nasional
Anak-anak dan Bayi Tidak Ikut Vaksinasi Covid-19, Ini Penjelasannya

Anak-anak dan Bayi Tidak Ikut Vaksinasi Covid-19, Ini Penjelasannya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Miras | Rentetan Tudingan Jhoni Allen ke SBY

[POPULER NASIONAL] Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Miras | Rentetan Tudingan Jhoni Allen ke SBY

Nasional
KPK Usut Dugaan Suap Terkait Pajak, Nilainya Ditaksir Puluhan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Suap Terkait Pajak, Nilainya Ditaksir Puluhan Miliar Rupiah

Nasional
Satgas: Sejumlah Daerah di Jawa-Bali Sedang Integrasikan Data Covid-19

Satgas: Sejumlah Daerah di Jawa-Bali Sedang Integrasikan Data Covid-19

Nasional
Antisipasi Menyebarnya Mutasi Virus Corona B.1.1.7, Ini Langkah Satgas Covid-19

Antisipasi Menyebarnya Mutasi Virus Corona B.1.1.7, Ini Langkah Satgas Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Korupsi Tokoh Antikorupsi

Korupsi Tokoh Antikorupsi

Nasional
Setahun Covid-19 RI, Ini 7 Jenis Vaksin yang Jadi Harapan Akhiri Pandemi

Setahun Covid-19 RI, Ini 7 Jenis Vaksin yang Jadi Harapan Akhiri Pandemi

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Mahfud Sebut Pemerintah Tak Alergi Kritik dan Saran

Aturan Investasi Miras Dicabut, Mahfud Sebut Pemerintah Tak Alergi Kritik dan Saran

Nasional
Kuasa Hukum Nurhadi Sebut Tuntutan Jaksa Hanya Imajinasi

Kuasa Hukum Nurhadi Sebut Tuntutan Jaksa Hanya Imajinasi

Nasional
Kejagung Periksa Tujuh Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa Tujuh Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X