Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Lone Wolf Terrorist, Pemerintah Harus Waspadai Konten Radikal di Internet

Kompas.com - 12/02/2018, 09:12 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris meminta pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Markas Besar Polri untuk lebih waspada akan penyebaran konten-konten radikal dan konten kekerasan di internet.

Hal ini untuk mencegah aksi radikal, khususnya yang dilakukan sendirian atau lone wolf.

"Aksi teror yang direncanakan oleh lone wolf terrorist sulit dideteksi karena mereka tidak berjejaring dan seringkali tidak melakukan komunikasi dengan siapapun," kata Charles dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/2/2018).

"Radikalisasi diri dilakukan melalui bacaan-bacaan yang ditemukan di internet," tambahnya.

Charles mengatakan, aksi-aksi lone wolf terrorist dalam beberapa tahun terakhir terjadi beberapa kali di Amerika dan Eropa.

Di Miami seorang pemuda keturunan Afghan menembakkan senapan mesin dan menghabisi 49 pengunjung sebuah kelab malam.

Beberapa bulan yang lalu seorang sniper menembak puluhan kali ke kerumunan pengunjung konser di Las Vegas.

(Baca juga: Penyerangan Gereja Santa Lidwina Berpotensi Memecah Belah Persatuan dan Kerukunan)

Semuanya dilakukan atas inisiatif sendiri.

Di Indonesia, kata dia, aksi Lone Wolf juga beberapa kali terjadi. Terakhir, aksi penyerangan di gereja Lidwina, Sleman, juga dilakukan seorang diri.

"Pelaku teror tidak lagi berjejaring tetapi melakukan radikalisasi diri melalui bacaan-bacaan dan literatur yang ditemukan melalui berbagai sumber khususnya internet," kata Charles.

Politisi PDI-P ini meminta pemerintah untuk tidak ragu menutup situs-situs radikal. Selain itu, grup-grup chatting di media sosial yang dicurigai radikal harus diawasi secara khusus.

"Program patroli siber harus digalakkan untuk mencegah radikalisasi diri," kata Charles.

Selain itu, program literasi digital kepada publik, menurut Charles juga merupakan sebuah hal yang penting. Masyarakat harus diberikan pemahaman dan edukasi terkait konten negatif di internet.

"Penyebaran konten-konten negatif seperti ujaran kebencian berkontribusi terhadap aksi-aksi kekerasan termasuk aksi terorisme," ucap Charles.

Kompas TV Simak dialognya dalam Kompas Petang berikut ini!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com