PDI-P Akui Ada Efek Elektoral dalam Penambahan Kursi Pimpinan DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto mengakui ada efek elektoral yang didapat kala partainya mendapat penambahan kursi Pimpinan DPR melalui revisi Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

Meski demikian, ia belum mampu mengukur efek elektoral yang diperoleh secara kuantitatif. Menurut dia efek elektoral yang dirasakan baru sebatas kualitatif.

"Nah kalau pertanyaannya seperti itu tentu harus dilakukan survei, kita enggak bisa subyektif. Tapi kalau secara kualitatif jawaban saya ada," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Efek elektoral itu, menurut dia, akan semakin menarik minat pemilih dan konstituen untuk memilih PDI-P di pemilu legislatif ketika ada kader partai yang duduk di kursi Pimpinan DPR.

Menurut dia, rakyat dan konstituen sangat menyukai bila ada partai yang memiliki wakil di kursi Pimpinan DPR dan MPR.

(Baca juga: Pemerintah dan 8 Fraksi Setujui Penambahan Tiga Kursi Pimpinan MPR)

"Insentifnya kalau rakyat bawah pemilih kami, PDI-P khususnya, itu kalau ada pemimpinnya duduk (di kursi Pimpinan) seperti itu bangga. Ini nanti kalau disiarkan di TV, konstituen saya senang, masuk TV katanya," katanya.

"Jadi itu. Rakyat suka terhadap itu. Wah itu representasinya PDI-P ada di (Pimpinan) DPR. Duduk di depan. Ada lah. Kualitatif saya katakan ada. Kuantitatif survei dulu. Seberapa jauh saya enggak ngerti," lanjut dia.

Pemerintah dan 8 fraksi menyepakati pembahasan revisi Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) soal penambahan kursi Pimpinan MPR dan DPR dibawa ke rapat paripurna untuk seera disetujui.

(Baca juga: Megawati Kantongi Nama Calon Pimpinan DPR dan MPR)

Hal itu diputuskan dalam rapat kerja antara Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam pembahasan revisi Undang-undang MD3.

Dari 10 fraksi yang ada, sebanyak dua fraksi yakni PPP dan Nasdem menolak membahas hal ini ke dalam rapat paripurna.

Mereka tidak menyepakati usulan mayoritas fraksi dan pemerintah yang menyepakati penambahan 3 kursi Pimpinan MPR dengan cara diberikan langsung kepada partai pemenang pemilu legislatif yakni PDI-P.

Selain kepada PDI-P akan diberikan kepada dua partai lain yang berdasarkan perolehan suara masuk dalam 7 besar namun belum mendapat kursi Pimpinan MPR yakni Gerindra dan PKB.

"Jadi satu kursi untuk nomor urut 1, lalu nomor urut 3 dan 6. Kalau itu yang terjadi yang akan duduk adalah PDI-P, Gerindra, dan PKB," kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas seusai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/2/2018).