Kompas.com - 08/02/2018, 22:02 WIB
Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto KOMPAS.com/Indra AkuntonoKetua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto mengakui ada efek elektoral yang didapat kala partainya mendapat penambahan kursi Pimpinan DPR melalui revisi Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

Meski demikian, ia belum mampu mengukur efek elektoral yang diperoleh secara kuantitatif. Menurut dia efek elektoral yang dirasakan baru sebatas kualitatif.

"Nah kalau pertanyaannya seperti itu tentu harus dilakukan survei, kita enggak bisa subyektif. Tapi kalau secara kualitatif jawaban saya ada," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Efek elektoral itu, menurut dia, akan semakin menarik minat pemilih dan konstituen untuk memilih PDI-P di pemilu legislatif ketika ada kader partai yang duduk di kursi Pimpinan DPR.

Menurut dia, rakyat dan konstituen sangat menyukai bila ada partai yang memiliki wakil di kursi Pimpinan DPR dan MPR.

(Baca juga: Pemerintah dan 8 Fraksi Setujui Penambahan Tiga Kursi Pimpinan MPR)

"Insentifnya kalau rakyat bawah pemilih kami, PDI-P khususnya, itu kalau ada pemimpinnya duduk (di kursi Pimpinan) seperti itu bangga. Ini nanti kalau disiarkan di TV, konstituen saya senang, masuk TV katanya," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi itu. Rakyat suka terhadap itu. Wah itu representasinya PDI-P ada di (Pimpinan) DPR. Duduk di depan. Ada lah. Kualitatif saya katakan ada. Kuantitatif survei dulu. Seberapa jauh saya enggak ngerti," lanjut dia.

Pemerintah dan 8 fraksi menyepakati pembahasan revisi Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) soal penambahan kursi Pimpinan MPR dan DPR dibawa ke rapat paripurna untuk seera disetujui.

(Baca juga: Megawati Kantongi Nama Calon Pimpinan DPR dan MPR)

Hal itu diputuskan dalam rapat kerja antara Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam pembahasan revisi Undang-undang MD3.

Dari 10 fraksi yang ada, sebanyak dua fraksi yakni PPP dan Nasdem menolak membahas hal ini ke dalam rapat paripurna.

Mereka tidak menyepakati usulan mayoritas fraksi dan pemerintah yang menyepakati penambahan 3 kursi Pimpinan MPR dengan cara diberikan langsung kepada partai pemenang pemilu legislatif yakni PDI-P.

Selain kepada PDI-P akan diberikan kepada dua partai lain yang berdasarkan perolehan suara masuk dalam 7 besar namun belum mendapat kursi Pimpinan MPR yakni Gerindra dan PKB.

"Jadi satu kursi untuk nomor urut 1, lalu nomor urut 3 dan 6. Kalau itu yang terjadi yang akan duduk adalah PDI-P, Gerindra, dan PKB," kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas seusai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Kompas TV PDI Perjuangan akan mendapat kursi pimpinan DPR melalui revisi Undang-Undang MD3.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Torehkan Prestasi Pendidikan

Wapres Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Torehkan Prestasi Pendidikan

Nasional
Diduga Suap Eks Penyidik KPK, Mantan Bupati Kukar Dihadirkan sebagai Saksi

Diduga Suap Eks Penyidik KPK, Mantan Bupati Kukar Dihadirkan sebagai Saksi

Nasional
PDI-P: Keberhasilan Tim Indonesia Rebut Piala Thomas Tak Lepas dari Energi Positif Jokowi

PDI-P: Keberhasilan Tim Indonesia Rebut Piala Thomas Tak Lepas dari Energi Positif Jokowi

Nasional
Polemik Penamaan Jalan Ataturk di Jakarta, Dubes RI: Belum Ada Usulan Resmi

Polemik Penamaan Jalan Ataturk di Jakarta, Dubes RI: Belum Ada Usulan Resmi

Nasional
Menteri PPPA Tegaskan Pentingnya Peningkatan Ekonomi Digital dan Inklusi Keuangan bagi Perempuan

Menteri PPPA Tegaskan Pentingnya Peningkatan Ekonomi Digital dan Inklusi Keuangan bagi Perempuan

Nasional
Gandeng Ian Kapal, Dompet Dhuafa Berikan Kaki Palsu kepada 12 Penyandang Disabilitas

Gandeng Ian Kapal, Dompet Dhuafa Berikan Kaki Palsu kepada 12 Penyandang Disabilitas

Nasional
Kemenag Mulai Berlakukan Tahap Kedua Program Sertifikasi Halal

Kemenag Mulai Berlakukan Tahap Kedua Program Sertifikasi Halal

Nasional
Kritikan Polisi Diganti Satpam BCA, Anggota DPR: Jadi Bahan Evaluasi

Kritikan Polisi Diganti Satpam BCA, Anggota DPR: Jadi Bahan Evaluasi

Nasional
Polemik Jalan Ataturk, Dubes: Sesuai Tata Krama Diplomatik, Nama Diberikan Turki

Polemik Jalan Ataturk, Dubes: Sesuai Tata Krama Diplomatik, Nama Diberikan Turki

Nasional
Kasus Gratifikasi dan TPPU Puput Tantriana, KPK Periksa Wabup Probolinggo sebagai Saksi

Kasus Gratifikasi dan TPPU Puput Tantriana, KPK Periksa Wabup Probolinggo sebagai Saksi

Nasional
Tak Ada Bendera Indonesia di Thomas Cup, Puan: Sesungguhnya Merah Putih Berkibar di Dada Kita Semua

Tak Ada Bendera Indonesia di Thomas Cup, Puan: Sesungguhnya Merah Putih Berkibar di Dada Kita Semua

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Sebabkan Stroke, Dokter Otak: Kabar Tersebut Tidak benar

Vaksinasi Covid-19 Sebabkan Stroke, Dokter Otak: Kabar Tersebut Tidak benar

Nasional
Libur Maulid Nabi Digeser untuk Hindari Libur Panjang dan Mobilisasi Besar

Libur Maulid Nabi Digeser untuk Hindari Libur Panjang dan Mobilisasi Besar

Nasional
Survei Litbang Kompas: PDI-P Puncak Elektabilitas Parpol, Gerindra Runner Up

Survei Litbang Kompas: PDI-P Puncak Elektabilitas Parpol, Gerindra Runner Up

Nasional
Survei Litbang Kompas: Ridwan Kamil hingga Ahok Masuk Bursa Capres 2024

Survei Litbang Kompas: Ridwan Kamil hingga Ahok Masuk Bursa Capres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.