Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kalau Pemerintah Punya Uang Lebih, PKH dan KIP Akan Ditambah

Kompas.com - 08/02/2018, 19:47 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

SOLOK, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berjanji akan meningkatkan jumlah uang pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sehat (KIP).

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi ketika membagikan PKH kepada 1.500 warga di Kabupaten Solok, Sumatera Barat; dan KIP kepada 1.173 pelajar di kabupaten yang sama di GOR Tuanku Tablang, Solok, Kamis (8/2/2018).

"Kalau pemerintah mempunyai uang yang lebih, uang di PKH akan ditambah, di KIP juga ditambah. Doakan saja," ujar Jokowi.

Pernyataan Jokowi ini langsung disambut tepuk tangan para penerima program.

Baca juga: Jokowi: Pesan Saya, Uang PKH untuk Gizi Anak dan Ibu Hamil

Untuk PKH, dana yang diterima per keluarga yakni Rp 1.890.000. Dana itu tidak dapat dicairkan sekaligus, melainkan melalui tiga kali pencairan dengan jumlah nominal yang berbeda-beda.

Adapun, dana pada KIP berbeda-beda setiap strata pendidikan. Untuk SD, pemegang KIP mendapatkan dana Rp 450.000; SMP Rp 750.000, dan untuk SMA dan SMK, yakni Rp 1.000.000.

Presiden Jokowi menambahkan, meski saat ini belum ada kenaikan dana, penerima harus bersyukur atas bantuan itu.

"Kita wajib bersyukur pemerintah sudah memberikan PKH dan KIP ini untuk supaya Bapak Ibu bisa memenuhi gizi anak, memenuhi kebutuhan pendidikan anak, supaya semua anaknya bisa sekolah," ujar Jokowi.

Oleh karena itu, ia meminta orangtua tidak menyalahgunakan dana pada program tersebut.

Baca juga: Jokowi: Dana PKH Tak Boleh untuk Beli Rokok

Misalnya, untuk membeli pulsa atau rokok. Jokowi menegaskan, akan mencabut program tersebut jika digunakan dengan tidak sesuai peruntukan.

"Kita janjian ya," ujar Jokowi.

Di penghujung pidato, Presiden menggelar kuis berhadiah sepeda.

Seperti biasa, ia meminta tiga orang untuk maju ke atas panggung. Ketiganya mendapatkan pertanyaan berbeda.

Ada yang diminta menyebutkan nama-nama ikan, ada pula yang diminta menyebutkan sila pada Pancasila, dan ada yang diminta menyebutkan tujuh nama suku di Indonesia.

Ketiga orang yang maju adalah seorang pelajar SD bernama Andra, dan dua orang ibu rumah tangga bernama Yanti dan Febri Pertiwi.

"Ya sudah, ambil sepedanya sana," ujar Jokowi, setelah mereka sukses menjawab pertanyaan Jokowi.

Kompas TV Andreas Saingo pelajar asal Kupang yang menolak sepeda dari Presiden Joko Widodo telah mendapatkan hadiah yang diinginkannya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com