Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kalau Pemerintah Punya Uang Lebih, PKH dan KIP Akan Ditambah

Kompas.com - 08/02/2018, 19:47 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

SOLOK, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berjanji akan meningkatkan jumlah uang pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sehat (KIP).

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi ketika membagikan PKH kepada 1.500 warga di Kabupaten Solok, Sumatera Barat; dan KIP kepada 1.173 pelajar di kabupaten yang sama di GOR Tuanku Tablang, Solok, Kamis (8/2/2018).

"Kalau pemerintah mempunyai uang yang lebih, uang di PKH akan ditambah, di KIP juga ditambah. Doakan saja," ujar Jokowi.

Pernyataan Jokowi ini langsung disambut tepuk tangan para penerima program.

Baca juga: Jokowi: Pesan Saya, Uang PKH untuk Gizi Anak dan Ibu Hamil

Untuk PKH, dana yang diterima per keluarga yakni Rp 1.890.000. Dana itu tidak dapat dicairkan sekaligus, melainkan melalui tiga kali pencairan dengan jumlah nominal yang berbeda-beda.

Adapun, dana pada KIP berbeda-beda setiap strata pendidikan. Untuk SD, pemegang KIP mendapatkan dana Rp 450.000; SMP Rp 750.000, dan untuk SMA dan SMK, yakni Rp 1.000.000.

Presiden Jokowi menambahkan, meski saat ini belum ada kenaikan dana, penerima harus bersyukur atas bantuan itu.

"Kita wajib bersyukur pemerintah sudah memberikan PKH dan KIP ini untuk supaya Bapak Ibu bisa memenuhi gizi anak, memenuhi kebutuhan pendidikan anak, supaya semua anaknya bisa sekolah," ujar Jokowi.

Oleh karena itu, ia meminta orangtua tidak menyalahgunakan dana pada program tersebut.

Baca juga: Jokowi: Dana PKH Tak Boleh untuk Beli Rokok

Misalnya, untuk membeli pulsa atau rokok. Jokowi menegaskan, akan mencabut program tersebut jika digunakan dengan tidak sesuai peruntukan.

"Kita janjian ya," ujar Jokowi.

Di penghujung pidato, Presiden menggelar kuis berhadiah sepeda.

Seperti biasa, ia meminta tiga orang untuk maju ke atas panggung. Ketiganya mendapatkan pertanyaan berbeda.

Ada yang diminta menyebutkan nama-nama ikan, ada pula yang diminta menyebutkan sila pada Pancasila, dan ada yang diminta menyebutkan tujuh nama suku di Indonesia.

Ketiga orang yang maju adalah seorang pelajar SD bernama Andra, dan dua orang ibu rumah tangga bernama Yanti dan Febri Pertiwi.

"Ya sudah, ambil sepedanya sana," ujar Jokowi, setelah mereka sukses menjawab pertanyaan Jokowi.

Kompas TV Andreas Saingo pelajar asal Kupang yang menolak sepeda dari Presiden Joko Widodo telah mendapatkan hadiah yang diinginkannya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com