Meski MK Putuskan KPK Objek Hak Angket, Pansus Tak Ubah Rekomendasi

Kompas.com - 08/02/2018, 16:24 WIB
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem, Taufiqulhadi, saat ditemui di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/1/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem, Taufiqulhadi, saat ditemui di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket Taufiqulhadi menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi ( MK) yang memasukkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai objek Hak Angket DPR tak membuat pihaknya mengubah rekomendasi.

Ia mengatakan Pansus akan menyodorkan rekomendasi sebagaimana yang telah disusun dan dibahas dalam rapat pleno sekaligus pandangan mini fraksi, Selasa (6/2/2018).

Saat ditanya apakah Pansus akan memperpanjang masa kerjanya lantaran telah memiliki landasan hukum final dan mengikat dari MK, ia mengatakan Pansus tak akan melakukan hal itu dan segera menyelesaikan serta melaporkan hasil kerjanya ke paripurna.

Sehingga, Taufiq memastikan Pansus tak akan memanggil KPK dalam rapat dengar pendapat untuk dimintai keterangan.

Baca juga : Pansus Angket Batalkan Rekomendasi Pembentukan Dewan Pengawas KPK

"Tidak. Dalam konteks Pansus Angket sekarang sudah selesai. Jadi kami tidak lagi dalam konteks untuk memanggil kembali," kata Taufiq saat dihubungi, Kamis (8/2/2018).

Namun, ia mengatakan putusan MK tersebut berdampak besar dalam tata kelola hubungan di antara lembaga negara.

Ia pun menilai MK memutuskan hal tersebut di waktu yang tepat, sebab jika putusan keluar saat Pansus masih bekerja, maka akan muncul sangkaan negatif dari publik. Ia mengaku tidak kecewa meskipun MK memutuskan tidak di saat Pansus bekerja.

"Ini mengembalikan spiritnya kembali tata kelola negara. Nah itu membuat nanti hubungan antara lembaga semakin baik. Itu menurut saya," ujar Taufiq.

Baca juga : Tolak Gugatan Pegawai KPK, MK Nyatakan Hak Angket Sah

"Dan dengan putusan itu momennya juga tepat karena misalkan kalau momennya kemarin-kemarin mungkin tidak bagus karena seakan putusan tersebut dipengaruhi oleh hak angket," lanjut dia.

Sebelumnya, Pansus Hak Angket KPK sempat ingin memasukkan usulan RUU Penyadapan hingga Dewan Pengawas untuk mengontrol wewenang besar yang dimiliki KPK. Namun, dua usulan itu batal masuk menjadi rekomendasi.

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Nasional
Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

Nasional
Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Nasional
Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Nasional
Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Nasional
Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Nasional
Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Nasional
'Nyalakan Harapan', Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

"Nyalakan Harapan", Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

Nasional
Ulang Tahun ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah e-KTP dari Mendagri

Ulang Tahun ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah e-KTP dari Mendagri

Nasional
Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X