KKIP Ingin Industri Pertahanan Indonesia Ditakuti

Kompas.com - 08/02/2018, 13:14 WIB
Ketua Tim Pelaksana KKIP Laksmanana purn TNI Soemardjono usai pertemuan, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (8/2/2018). KOMPAS.com/Ihsanuddin Ketua Tim Pelaksana KKIP Laksmanana purn TNI Soemardjono usai pertemuan, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (8/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Kebijakan Industri Pertahanan ( KKIP) menemui Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (8/2/2018). 

KKIP menjelaskan mengenai tugas, fungsi, dan wewenangnya kepada Wiranto.

"Ini pertama kali kami menghadap ke Menko Polhukam menjelaskan peran daripada KKIP," kata Ketua Tim Pelaksana KKIP Laksmanana purn TNI Soemardjono kepada wartawan, seusai bertemu Menko Polhukam.

Soemardjono berharap, dengan pertemuan ini, KKIP dan Menko Polhukam memiliki kesamaan visi dalam mengembangkan industri pertahanan di Indonesia.

Baca juga: Dongkrak Ekspor Alutsista, Australia Anggarkan Rp 40 Triliun

Pada kesempatan itu, KKIP juga menyampaikan harapannya agar Indonesia menjadi negara yang mandiri dalam mengembangkan industri pertahanan.

Dengan demikian, Indonesia tak harus bergantung dengan negara lain dan tak menjadi negara pasar.

"Kita juga harus bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri. kalau kita selalu bergantung kepada produk dari luar negeri, maka kita ini pertahanannya bisa dikatakan belum absolut, belum ditakuti lawan," kata Soemardjono.

Menurut Soemardjono, mandiri dalam industri pertahanan bukan berarti semua produk alutsista harus diproduksi sendiri di dalam negeri.

Baca juga: Bertemu Wiranto, Menhas AS Bahas Alutsista hingga Terorisme

Jika tak mampu memproduksi sendiri, menurut dia, tidak masalah jika Indonesia membeli Alutsista dari luar.

Namun, Indonesia harus bisa memelihara sendiri alutsista yang diberi dari luar negeri itu.

"Artinya, kalau industri kita mampu melihara sendiri, maka kesiapan daripada alutsista itu akan selalu tinggi. Kita harus mampu mmelihara alutsista itu sampai dengan batas umur yang ditetapkan pada saat memproduksi," kata dia.



Terkini Lainnya

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Nasional
Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Nasional
Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Nasional
Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Nasional
Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Nasional
Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional

Close Ads X