Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KKIP Ingin Industri Pertahanan Indonesia Ditakuti

Kompas.com - 08/02/2018, 13:14 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) menemui Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (8/2/2018). 

KKIP menjelaskan mengenai tugas, fungsi, dan wewenangnya kepada Wiranto.

"Ini pertama kali kami menghadap ke Menko Polhukam menjelaskan peran daripada KKIP," kata Ketua Tim Pelaksana KKIP Laksmanana purn TNI Soemardjono kepada wartawan, seusai bertemu Menko Polhukam.

Soemardjono berharap, dengan pertemuan ini, KKIP dan Menko Polhukam memiliki kesamaan visi dalam mengembangkan industri pertahanan di Indonesia.

Baca juga: Dongkrak Ekspor Alutsista, Australia Anggarkan Rp 40 Triliun

Pada kesempatan itu, KKIP juga menyampaikan harapannya agar Indonesia menjadi negara yang mandiri dalam mengembangkan industri pertahanan.

Dengan demikian, Indonesia tak harus bergantung dengan negara lain dan tak menjadi negara pasar.

"Kita juga harus bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri. kalau kita selalu bergantung kepada produk dari luar negeri, maka kita ini pertahanannya bisa dikatakan belum absolut, belum ditakuti lawan," kata Soemardjono.

Menurut Soemardjono, mandiri dalam industri pertahanan bukan berarti semua produk alutsista harus diproduksi sendiri di dalam negeri.

Baca juga: Bertemu Wiranto, Menhas AS Bahas Alutsista hingga Terorisme

Jika tak mampu memproduksi sendiri, menurut dia, tidak masalah jika Indonesia membeli Alutsista dari luar.

Namun, Indonesia harus bisa memelihara sendiri alutsista yang diberi dari luar negeri itu.

"Artinya, kalau industri kita mampu melihara sendiri, maka kesiapan daripada alutsista itu akan selalu tinggi. Kita harus mampu mmelihara alutsista itu sampai dengan batas umur yang ditetapkan pada saat memproduksi," kata dia.

Kompas TV Kepala staf Angkatan Udara, Marsekal TNI Yuyu Sutisna, memimpin rapat pimpinan TNI Angkatan Udara, tahun 2018.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com