MUI Belum Diajak Bicara soal Wacana Potongan Gaji PNS untuk Zakat

Kompas.com - 08/02/2018, 11:38 WIB
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi saat memberikan keterangan mengenai sikap MUI terkait rencana aksi unjuk rasa 2 Desember 2016, di gedung MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016). Kristian ErdiantoWakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi saat memberikan keterangan mengenai sikap MUI terkait rencana aksi unjuk rasa 2 Desember 2016, di gedung MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menerbitkan peraturan presiden yang menganjurkan agar gaji Pegawai Negeri Sipil muslim dipotong 2,5 persen untuk zakat.

Namun, Majelis Ulama Indonesia belum diajak bicara mengenai rencana ini.

"MUI sampai detik ini belum pernah diajak musyawarah oleh Kantor Kementerian Agama maupun Badan Amil Zakat Nasional terkait dengan rencana pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil 2,5 persen untuk zakat," kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/2/2018).

MUI, kata Zainut, setuju bahwa potensi zakat harus lebih dioptimalkan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemaslahan umat Islam.

(Baca juga : Pemerintah Hanya Memfasilitasi, Potongan Zakat ASN Muslim Tak Wajib)

Namun, MUI mengharapkan dalam pelaksanaannya harus melalui sebuah perencanaan yang baik, kesiapan institusi zakat yang profesional, kapabel dan akuntabel.

Selain itu, harus melibatkan para pihak yang memiliki kepentingan terhadap zakat.

"Sehingga dalam pelaksanaannya mendapat dukungan dan kepercayaan dari umat Islam serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah," kata Zainut.

Zainut merasa MUI berkepentingan mengingatkan hal ini karena jumlah uang yang akan dikelola cukup besar.

(Baca juga : Wapres JK Sebut Pungutan Gaji PNS untuk Zakat Sekadar Wacana)

Uang tersebut adalah uang umat Islam yang harus ditasharufkan secara amanah dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Zainut mengatakan, ada beberapa hal yang harus dijelaskan oleh pemerintah. Misalnya, siapa saja PNS yang terkena kewajiban zakat, berapa batas nishab dari gaji yang kena wajib zakat.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X