Ada Usul Masa Kerjanya Ditambah, Ini Tanggapan Buwas

Kompas.com - 08/02/2018, 09:56 WIB
Kepala BNN, Budi Waseso. KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKepala BNN, Budi Waseso.
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Budi Waseso akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018 nanti.

Namun, muncul usulan agar masa kerjanya diperpanjang karena pria yang akrab disapa Buwas itu dinilai masih perlu memimpin BNN.

Meski begitu, Buwas mengatakan bahwa pengabdiannya sebagai polisi aktif sudah diatur dalam undang-undang, yakni hanya sampai 58 tahun. Hari ini, usianya pun sudah memasuki masa pensiun.

"Saya sudah 58 (tahun), jadi sudah selesai," ujar Buwas saat ditemui di Kantor BNN, Rabu (7/2/2018).

(Baca juga: Akan Pensiun pada Maret 2018, Buwas Surati Jokowi soal Kriteria Kepala BNN)

Menurut dia, peluang perpanjangan masa kerja sebagai anggota kepolisian bisa saja dilakukan. Namun, Undang-Undang Kepolisian hanya mengatur hal itu untuk anggota polisi yang memiliki keahlian khusus, misalnya dokter atau ahli forensik.

Sementara itu, Buwas mengatakan bahwa dirinya hanya anggota Polri umum dan tidak masuk dalam kategori yang dimungkinkan masa kerjanya diperpanjang oleh Undang-Undang Kepolisian.

"Saya termasuk polisi umum. Jadi enggak mungkin, kecuali kalau undang-undang diubah," kata Buwas.

Kepala BNN Budi Waseso saat memperlihatkan barang bukti uang Rp 400 juta dalam konferensi pers di Kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (17/1/2018).KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Kepala BNN Budi Waseso saat memperlihatkan barang bukti uang Rp 400 juta dalam konferensi pers di Kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (17/1/2018).
Hanya saya, ia tidak setuju kalau Undang-Undang Kepolisian diubah hanya untuk penambahan masa kerja seorang Buwas. Sebab, hal itu akan memiliki implikasi yang besar kepada lembaga Polri.

Menurut Buwas, bila masa pensiun Polisi diperpanjang, maka akan menjadi masalah besar karena masa kerja seluruh anggota Polri akan diperpanjang.

"Sudah ada percepatan regenerasi jadi jangan lagi mundur," ucap dia.

(Baca juga: Kecewanya Buwas Terpidana Mati 2 Kali Masih Bebas Kendalikan Narkoba dari Lapas)

Mantan Kabareskrim itu yakin banyak anggota Polri yang memiliki komitmen dan integritas tinggi sehingga mampu menggantikan dirinya memimpin BNN.

Namun, saat ditanya nama, Buwas tidak mau menjawabnya. Ia menilai dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menyodorkan nama itu ke publik.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

Nasional
Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Nasional
KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

Nasional
Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X