Politisi PKS Yudi Widiana Samarkan Suap Rp 20 Miliar Dalam Bentuk Tanah, Rumah dan Mobil

Kompas.com - 07/02/2018, 18:49 WIB
Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Yudi Widiana Adia di gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/12/2016) Lutfy Mairizal PutraWakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Yudi Widiana Adia di gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/12/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Yudi Widiana Adia menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Anggota DPR periode 2014-2019 itu diduga menyamarkan suap yang dia terima pada sejumlah proyek seperti proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta proyek lain di Maluku dan Kalimantan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dari suap pada sejumlah proyek itu, Yudi diduga mengelola kekayaan hasil kejahatan senilai total Rp 20 miliar.

Kekayaan dari hasil kejahatan itu kemudian disamarkan Yudi dalam bentuk harta bergerak maupun tak bergerak.


"Seperti sejumlah bidang tanah di sejumlah lokasi dan juga rumah. Ada bidang tanah yang tanpa rumah, ada bidang tanah yang sekaligus rumah. Kemudian sejumlah mobil," kata Febri dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

(baca: KPK Tetapkan Politisi PKS Yudi Widiana sebagai Tersangka Pencucian Uang)

KPK menduga, aset Yudi dari hasil kejahatan tersebut disamarkan menggunakan nama orang lain.

Yudi ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang. Dia diduga menerima suap pada proyek Kementerian PUPR, serta proyek lain di Maluku dan Kalimantan.

Dalam kasus ini, Yudi disangkakan melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebelumnya, dia juga berstatus tersangka dalam kasus suap proyek PUPR. Yudi didakwa menerima suap lebih dari Rp 11 miliar dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng.

"Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang menerima hadiah, yaitu berupa uang," ujar jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Iskandar Marwanto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Kadinkes Tangsel Terima Rp 400 Juta dari Wawan untuk THR

Eks Kadinkes Tangsel Terima Rp 400 Juta dari Wawan untuk THR

Nasional
Menristek Sebut Wapres Minta Industri Pangan Difasilitasi Manfaatkan Teknologi Iradiasi

Menristek Sebut Wapres Minta Industri Pangan Difasilitasi Manfaatkan Teknologi Iradiasi

Nasional
Kunjungan Kerja ke Labuan Bajo, Presiden Jokowi Dua Kali Naik Kapal Pinisi

Kunjungan Kerja ke Labuan Bajo, Presiden Jokowi Dua Kali Naik Kapal Pinisi

Nasional
Pimpinan KPK Sempat Hindari Wartawan saat Bertemu Pimpinan Komisi III

Pimpinan KPK Sempat Hindari Wartawan saat Bertemu Pimpinan Komisi III

Nasional
Pakar Sebut Ada Modus Penipuan di Balik Kasus Wahyu Setiawan, KPK: Terlalu Dini

Pakar Sebut Ada Modus Penipuan di Balik Kasus Wahyu Setiawan, KPK: Terlalu Dini

Nasional
Dorong Pansus Jiwasrya, PKS Bantah Ingin Jatuhkan Pemerintah

Dorong Pansus Jiwasrya, PKS Bantah Ingin Jatuhkan Pemerintah

Nasional
Jokowi Ingin Labuan Bajo Didesain untuk Wisatawan Berkantong Tebal

Jokowi Ingin Labuan Bajo Didesain untuk Wisatawan Berkantong Tebal

Nasional
Data BNPB Sebut Sepanjang 2020 Terjadi 203 Bencana

Data BNPB Sebut Sepanjang 2020 Terjadi 203 Bencana

Nasional
Pimpinan KPK Mendadak Temui Komisi III, Raker dengan Kejagung Ditunda 1,5 Jam

Pimpinan KPK Mendadak Temui Komisi III, Raker dengan Kejagung Ditunda 1,5 Jam

Nasional
Kejagung Periksa Tersangka Korupsi Jiwasraya di Gedung KPK

Kejagung Periksa Tersangka Korupsi Jiwasraya di Gedung KPK

Nasional
BNN Ungkap Daerah Perbatasan Rawan Penyelundupan Narkoba

BNN Ungkap Daerah Perbatasan Rawan Penyelundupan Narkoba

Nasional
Senin Ini, Kejaksaan Agung Panggil Dua Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Senin Ini, Kejaksaan Agung Panggil Dua Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
BNN Sebut Masyarakat Bisa Laporkan Calon Kepala Daerah yang Dicurigai Pengguna Narkoba

BNN Sebut Masyarakat Bisa Laporkan Calon Kepala Daerah yang Dicurigai Pengguna Narkoba

Nasional
Saksi Sebut Wawan Pernah Berikan Fee ke Pembuat Perusahaan Fiktif

Saksi Sebut Wawan Pernah Berikan Fee ke Pembuat Perusahaan Fiktif

Nasional
Presiden dan Menkominfo Diminta Pangkas Kewenangan Dewan Pengawas TVRI

Presiden dan Menkominfo Diminta Pangkas Kewenangan Dewan Pengawas TVRI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X