Amien Rais: Saya Kasih Kartu Merah untuk Jokowi

Kompas.com - 07/02/2018, 18:26 WIB
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais di Kantor DPP PAN,  Jakarta, Rabu  (7/2/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinKetua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (7/2/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional ( PAN) Amien Rais memuji aksi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Zaadit Taqwa mengacungkan kartu kuning kepada Presiden Joko Widodo. Namun, ia menilai kartu kuning sebenarnya tak cukup.

"Kalau saya bukan kartu kuning, saya kasih kartu merah (untuk Jokowi)," kata Amien usai menghadiri diskusi ' Kartu Kuning' dan Gerakam Mahasiswa Zaman Now' yang digelar di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Amien menilai kartu merah tepat diberikan ke Jokowi, apalagi menjelang pemilu presiden 2019. Ia berharap Jokowi tak melanjutkan kepemimpinannya sampai dua periode.

"Jadi dikeluarkan dari lapangan demokrasi, dicari yang lebih unggul, lebih bagus," kata Amien.


Amien menilai, di sisa usia pemerintahan yang tinggal satu tahun ini, Jokowi telah gagal menyejahterakan rakyat.

Ekonomi yang dibangun menurut dia hanya menguntungkan golongan kaya raya dan asing.

(Baca juga: Amien Rais Puji Aksi Ketua BEM UI Beri Kartu Kuning untuk Jokowi)

Ia mencontohkan proyek Meikarta dan juga reklamasi teluk Jakarta yang dalam pembangunannya menabrak sejumlah aturan.

"Itu jelas bukan untuk bangsa indonesia, dari sisi harganya, dari peruntukannya, itu jelas untuk Singapura, Shenzhen, Shanghai, Beijing, dan lain-lain. Itu jelas sekali," kata Amien.

Aksi kartu kuning kepada Jokowi terjadi pada Jumat (2/1/2018) lalu.

Saat itu, Jokowi masih berada di atas panggung usai memberikan sambutan di acara Dies Natalies UI di Kampus UI, Depok.

Saat sesi foto bersama, tiba-tiba saja Ketua BEM UI Zaadit Taqwa mengacungkan kartu kuning kepada Presiden Joko Widodo sambil meniup peluit.

Kartu kuning diberikan sebagai peringatan ke Jokowi atas berbagai masalah yang terjadi, mulai dari gizi buruk di Asmat yang menewaskan puluhan orang hingga wacana pemerintah hendak mengangkat penjabat Gubernur dari Polri.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PDI-P Dinilai Berpotensi Bunuh Diri

PDI-P Dinilai Berpotensi Bunuh Diri

Nasional
Kasus Seleksi Jabatan di Kemenag, Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara

Kasus Seleksi Jabatan di Kemenag, Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara

Nasional
Montir Pembuat Pesawat dari Barang Bekas Diundang ke Istana

Montir Pembuat Pesawat dari Barang Bekas Diundang ke Istana

Nasional
ICW Desak Revisi UU Tipikor, Salah Satunya Hapus Pasal Hukuman Mati

ICW Desak Revisi UU Tipikor, Salah Satunya Hapus Pasal Hukuman Mati

Nasional
Susi Pudjiastuti: Kapal Asing Boleh Lewat Natuna, tetapi Tidak untuk Colong Ikan

Susi Pudjiastuti: Kapal Asing Boleh Lewat Natuna, tetapi Tidak untuk Colong Ikan

Nasional
Beda dengan Airlangga, Moeldoko Akui Buruh Belum Puas dengan Omnibus Law

Beda dengan Airlangga, Moeldoko Akui Buruh Belum Puas dengan Omnibus Law

Nasional
Temui Wapres, Pimpinan DPD Tekankan Pentingnya Pemekaran Papua

Temui Wapres, Pimpinan DPD Tekankan Pentingnya Pemekaran Papua

Nasional
6 Alasan KSPI Tolak Rancangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

6 Alasan KSPI Tolak Rancangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Nasional
Dikritik PKS karena Sering Kunjungan ke Luar Negeri, Ini Jawaban Prabowo

Dikritik PKS karena Sering Kunjungan ke Luar Negeri, Ini Jawaban Prabowo

Nasional
Soal KAS dan Sunda Empire, Kemendagri Minta Publik Tak Mudah Percaya

Soal KAS dan Sunda Empire, Kemendagri Minta Publik Tak Mudah Percaya

Nasional
Kemendagri Dukung Usulan BNN soal Sinergi Pengawasan Narkoba di Perbatasan

Kemendagri Dukung Usulan BNN soal Sinergi Pengawasan Narkoba di Perbatasan

Nasional
KSPI Duga Pemerintah Berupaya Hapus Pesangon lewat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

KSPI Duga Pemerintah Berupaya Hapus Pesangon lewat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Nasional
Fadli Zon Minta Pemerintah Berpikir Cerdas soal Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg

Fadli Zon Minta Pemerintah Berpikir Cerdas soal Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg

Nasional
Buruh: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Buruh: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X