DPR Siapkan Opsi Voting soal Penambahan Kursi Pimpinan DPR dan MPR

Kompas.com - 07/02/2018, 15:58 WIB
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Firman Soebagyo mengatakan, DPR mempersiapkan opsi voting jika pembahasan revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) soal penambahan kursi Pimpinan DPR dan MPR.

Ia menyebutkan, hingga saat ini belum tercapai kesepakatan di antara semua fraksi di DPR.

Padahal, pemerintah yang awalnya menyetujui penambahan satu kursi Pimpinan DPR dan MPR kini menyepakati penambahan dua kursi untuk Pimpinan MPR.

Baca juga: Jika Dapat Kursi Pimpinan DPR, PKB Ajukan Muhaimin Jadi Wakil Ketua

Firman mengatakan, opsi voting merupakan hal yang terpaksa dilakukan meski Baleg hingga saat ini sudah mengupayakan musyawarah dan mufakat.

"Ya kalau melihat proses pengambilan keputusan tahapannya seperti itu. Kalau memang nanti di rapat tidak bisa mengambil keputusan asas musyawarah mufakat maka akan kami lakukan voting," kata Firman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Meski demikian, ia berpendapat, seharusnya opsi voting dihindari dalam menentukan penambahan kursi Pimpinan DPR dan MPR. 

Baca juga: PDI-P Bantah Penambahan Kursi Pimpinan DPR Sekadar Mengejar Jabatan

Oleh karena itu, Firman mengharapkan rasionalitas dari semua fraksi untuk tak berebut kursi pimpinan.

"Kalau ada salah satu fraksi enggak sepakat itu hak politik. Tapi harapan kami yang tidak sepakat memahami masalah apa yang telah kami rancang sejak awal," kata politisi Golkar itu.

Kompas TV PDI Perjuangan akan mendapat kursi pimpinan DPR melalui revisi Undang-Undang MD3.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto.KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto.
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Politik Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, Myanmar akan mengirimkan pasukan militernya ke Indonesia untuk mempelajari sistem penanggulangan terorisme.

Indonesia dipandang sebagai negara yang berhasil dalam menangani permasalahan tersebut. 

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X