Kompas.com - 07/02/2018, 12:48 WIB
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan sejumlah asosiasi pemerintah dan asosiasi dewan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIRapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan sejumlah asosiasi pemerintah dan asosiasi dewan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat pandangan mini fraksi membahas rekomendasi Pansus kepada KPK sebelum dibacakan di Paripurna.

Rapat terakhir itu dilakukan secara tertutup bersama Pimpinan DPR di ruang rapat pimpinan, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

"Agendanya akan melihat semua pandangan resmi dari semua fraksi," kata Wakil Ketua Pansus Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

(Baca juga : Antiklimaks Pansus Angket KPK...)

Ia mengatakan, rekomendasi Pansus kepada KPK sebagian besar berisikan penguatan fungsi pencegahan di KPK.

Hal itu juga berlaku untuk penambahan anggaran pencegahan bagi KPK dari negara.

Taufiq menambahkan, seusai rapat ini, rekomendasi akan langsung dibawa ke paripurna pekan depan untuk dibacakan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Anggaran kami akan memberikan sepanjang memang diminta oleh KPK. Tapi kalau tidak diminta kami tidak memberikan. Tetapi itu juga hanya untuk pencegahan," lanjut politisi Nasdem itu.

(Baca juga : Pansus Batalkan Rekomendasi Pembentukan Dewan Pengawas, Ini Tanggapan KPK)

Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi sebelumnya menyatakan pihaknya membatalkan rekomendasi pembentukan Dewan Pengawas terhada lembaga antirasuah tersebut.

"Ada hal yang menjadi sisipan yang kami anggap tak terlalu penting seperti, misalnya, masalah pengawasan dan sebagainya, itu kami cabut kembali. Tidak terlalu masalah hal tersebut dan hal yang seperti itu yang kami perbaiki," kata Taufiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/2/2018).

Ia juga mengatakan, Pansus Angket sama sekali tak akan melibatkan Presiden Joko Widodo sebagai subjek pelaksananya.

Ia menegaskan subjek sekaligus objek Pansus Angket ialah KPK sehingga hanya akan melibatkan KPK.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Nasional
Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Nasional
Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Nasional
Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Nasional
Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Nasional
Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Nasional
Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Nasional
Megawati: Saya Saja Di-'lockdown' Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Megawati: Saya Saja Di-"lockdown" Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Nasional
Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Nasional
Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Nasional
Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Nasional
Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Nasional
Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Nasional
Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Nasional
Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X