Menkumham: Jangan Jadi Liberal, Pasal Penghinaan Presiden Harus Ada

Kompas.com - 07/02/2018, 12:20 WIB
Menkumham, Yasonna Hamonangan Laoly saat tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (3/7/2017). Yasonna Hamonangan Laoly diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGMenkumham, Yasonna Hamonangan Laoly saat tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (3/7/2017). Yasonna Hamonangan Laoly diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Pasal penghinaan presiden dan wakil presiden akan dihidupkan lagi. Saat ini, pasal itu sudah masuk dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menilai, pasal penghinaan presiden itu tetap perlu ada di dalam KUHP meski sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) pernah membatalkan pasal tersebut.

"Jangan kita menjadi sangat liberal, harus tetap ada itu, tetapi akan kami soft down (pelaksanannya)," ujar Yasonna di Jakarta, Rabu (7/2/2018).

(baca: Yasonna: Pasal Penghinaan Presiden Sudah Dibahas di Pemerintahan Sebelumnya)

Kemunculan pasal penghinaan presiden di RKUHP menuai polemik lantaran sebelumnya melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, MK pernah membatalkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam KUHP.

Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis.

MK menilai, Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena tafsirnya yang amat rentan manipulasi.

Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai, bisa saja pasal penghinaaan presiden dalam RKUHP dihidupkan kembali sepanjang memiliki substansi yang berbeda dengan yang telah dibatalkan MK.

(Baca juga: Pemerintah dan DPR Sepakat Pasal Penghinaan Presiden Tetap Ada dalam RKUHP)

Namun, ia mengatakan, akan percuma jika substansinya sama dengan yang telah dibatalkan MK.

Adapun Direktur Pelaksana Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu menyayangkan munculnya pasal penghinaan terhadap presiden.

Menurut Erasmus, pasal tersebut merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.

Pasal 263 Ayat (1) RKUHP menyatakan, setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakim Tegur Sopir Eks Bos AP II Karena Keterangan Berubah-ubah

Hakim Tegur Sopir Eks Bos AP II Karena Keterangan Berubah-ubah

Nasional
Jokowi Sebut Konsep Pembangunan Ibu Kota Baru Mulai Dilirik Dunia

Jokowi Sebut Konsep Pembangunan Ibu Kota Baru Mulai Dilirik Dunia

Nasional
5 Keuntungan Punya Pengalaman Organisasi saat Kuliah

5 Keuntungan Punya Pengalaman Organisasi saat Kuliah

Nasional
MA Sebut Telah Urai Hambatan Hukum Demi Pertumbuhan Ekonomi

MA Sebut Telah Urai Hambatan Hukum Demi Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Elly Lasut Yakin Pelantikannya Sebagai Bupati Talaud Tak Dipersoalkan

Elly Lasut Yakin Pelantikannya Sebagai Bupati Talaud Tak Dipersoalkan

Nasional
Presiden Jokowi Akui Sulit Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Presiden Jokowi Akui Sulit Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Nasional
Proyek Tak Ada Progres, Petinggi AP II Mengaku Tolak Pencairan Uang Muka Rp 21 Miliar

Proyek Tak Ada Progres, Petinggi AP II Mengaku Tolak Pencairan Uang Muka Rp 21 Miliar

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Dianggap Terlalu Banyak Atur Ranah Etika

RUU Ketahanan Keluarga Dianggap Terlalu Banyak Atur Ranah Etika

Nasional
Observasi 188 WNI di Pulau Sebaru, Kemenkes Kerahkan 39 Dokter Spesialis

Observasi 188 WNI di Pulau Sebaru, Kemenkes Kerahkan 39 Dokter Spesialis

Nasional
Polisi Limpahkan Barang Bukti dan Tersangka Penyerang Novel Baswedan

Polisi Limpahkan Barang Bukti dan Tersangka Penyerang Novel Baswedan

Nasional
Bangun Pabrik Baterai Lithium di Ibu Kota Baru, Luhut Sebut Indonesia Ingin Jadi Pemain Global

Bangun Pabrik Baterai Lithium di Ibu Kota Baru, Luhut Sebut Indonesia Ingin Jadi Pemain Global

Nasional
Karyawan Sambut Baik Penghentian Seleksi Calon Dirut TVRI di DPR

Karyawan Sambut Baik Penghentian Seleksi Calon Dirut TVRI di DPR

Nasional
Buru Nurhadi dkk, KPK Sambangi Rumah Mertua Nurhadi di Tulungagung

Buru Nurhadi dkk, KPK Sambangi Rumah Mertua Nurhadi di Tulungagung

Nasional
Anggota Komisi VIII Protes Menteri Agama Tinggalkan Rapat Kerja demi Panggilan Presiden

Anggota Komisi VIII Protes Menteri Agama Tinggalkan Rapat Kerja demi Panggilan Presiden

Nasional
Langkah Kemenag Antisipasi Virus Corona Jangkiti Jemaah Haji

Langkah Kemenag Antisipasi Virus Corona Jangkiti Jemaah Haji

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X