Kompas.com - 07/02/2018, 12:10 WIB
Politisi Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu KOMPAS.com/Indra AkuntonoPolitisi Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR Khatibul Umam Wiranu meminta pemerintah tidak mencampuri pembayaran zakat aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana yang tengah diwacanakan.

Apalagi, menurut dia, hal itu tidak memiliki landasan yuridis dan sosiologis yang tepat bagi umat Islam di Indonesia.

"Prinsip Indonesia sebagai negara hukum, norma agama tidak bisa dijadikan rujukan dalam bernegara selama belum menjadi hukum positif," kata Khatibul dalam keterangan tertulis, Rabu (7/2/2018).

Ia menyadari saat ini ada aturan yang mengatur tentang zakat yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta berbagai aturan turunan lainnya.

Namun, Khatibul mengatakan bahwa regulasi tersebut sama sekali tidak memberi kewenangan pemerintah untuk memotong gaji PNS bagi keperluan zakat.

(Baca: Pemerintah Siapkan Perpres Atur Zakat ASN)

Selain itu, ia menilai ada kendala lain bagi pemerintah jika hendak menarik zakat langsung dari gaji ASN. Sebab, besaran zakat masing-masing ASN akan berbeda karena waktu pengangkatan mereka juga berbeda.

Padahal besaran zakat penghasilan dihitung sejak seseorang pertama kali memperoleh penghasilan dan diakumulasi dalam waktu setahun.

"Sebaiknya, pemerintah tidak perlu mengatur persoalan zakat penghasilan PNS Muslim, apalagi dengan menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan khusus. Lebih baik persoalan zakat profesi ASN diserahkan pada masing-masing individu yang telah memenuhi syarat syariat," ujar Khatibul.

"Sebaiknya, pemerintah fokus saja melakukan reformasi birokrasi melalui perubahan mental ASN agar melayani rakyat dengan sebaik-baiknya, bukan membebani mereka," kata dia.

(Baca juga: Perpres Zakat bagi ASN Bersifat Imbauan, Bukan Paksaan)

Kompas TV Kewajiban Membayar Zakat Fitrah
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayoritas Publik Puas Kinerja Jokowi, Stafsus Mensesneg: Tantangan Pemerintah Semakin Besar

Mayoritas Publik Puas Kinerja Jokowi, Stafsus Mensesneg: Tantangan Pemerintah Semakin Besar

Nasional
Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah Packing

Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah Packing

Nasional
Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri Sebagai Atasan Saya

Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri Sebagai Atasan Saya

Nasional
Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Nasional
Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

Nasional
Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

Nasional
Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

Nasional
Wapres Harap Waisak Jadi Momentum Tingkatkan Kebijaksanaan Umat Buddha

Wapres Harap Waisak Jadi Momentum Tingkatkan Kebijaksanaan Umat Buddha

Nasional
Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

Nasional
Update: 88.145 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,61 persen

Update: 88.145 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,61 persen

Nasional
Mengenal Berbagai Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

Mengenal Berbagai Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

Nasional
Update16 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga 20,51 Persen

Update16 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga 20,51 Persen

Nasional
Pengertian Kampanye dalam Pemilu dan Pilpres

Pengertian Kampanye dalam Pemilu dan Pilpres

Nasional
Pengertian dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold

Pengertian dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold

Nasional
Update 16 Mei: Ada 1.610 Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 16 Mei: Ada 1.610 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.