Anggota Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Urusi Zakat ASN

Kompas.com - 07/02/2018, 12:10 WIB
Politisi Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu KOMPAS.com/Indra AkuntonoPolitisi Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR Khatibul Umam Wiranu meminta pemerintah tidak mencampuri pembayaran zakat aparatur sipil negara ( ASN) sebagaimana yang tengah diwacanakan.

Apalagi, menurut dia, hal itu tidak memiliki landasan yuridis dan sosiologis yang tepat bagi umat Islam di Indonesia.

"Prinsip Indonesia sebagai negara hukum, norma agama tidak bisa dijadikan rujukan dalam bernegara selama belum menjadi hukum positif," kata Khatibul dalam keterangan tertulis, Rabu (7/2/2018).

Ia menyadari saat ini ada aturan yang mengatur tentang zakat yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta berbagai aturan turunan lainnya.

Namun, Khatibul mengatakan bahwa regulasi tersebut sama sekali tidak memberi kewenangan pemerintah untuk memotong gaji PNS bagi keperluan zakat.

(Baca: Pemerintah Siapkan Perpres Atur Zakat ASN)

Selain itu, ia menilai ada kendala lain bagi pemerintah jika hendak menarik zakat langsung dari gaji ASN. Sebab, besaran zakat masing-masing ASN akan berbeda karena waktu pengangkatan mereka juga berbeda.

Padahal besaran zakat penghasilan dihitung sejak seseorang pertama kali memperoleh penghasilan dan diakumulasi dalam waktu setahun.

"Sebaiknya, pemerintah tidak perlu mengatur persoalan zakat penghasilan PNS Muslim, apalagi dengan menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan khusus. Lebih baik persoalan zakat profesi ASN diserahkan pada masing-masing individu yang telah memenuhi syarat syariat," ujar Khatibul.

"Sebaiknya, pemerintah fokus saja melakukan reformasi birokrasi melalui perubahan mental ASN agar melayani rakyat dengan sebaik-baiknya, bukan membebani mereka," kata dia.

(Baca juga: Perpres Zakat bagi ASN Bersifat Imbauan, Bukan Paksaan)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X