Terbitkan Aturan Penelitian, Kemendagri Akui Tak Libatkan Para Peneliti - Kompas.com

Terbitkan Aturan Penelitian, Kemendagri Akui Tak Libatkan Para Peneliti

Kompas.com - 06/02/2018, 23:05 WIB
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo Ketika Ditemui Dalam Peringatan Hari Lahir Pancasila, di Jakarta, Kamis (1/6/2017).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo Ketika Ditemui Dalam Peringatan Hari Lahir Pancasila, di Jakarta, Kamis (1/6/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo mengakui bahwa penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP) tak melibatkan para peneliti.

Kata Soedarmo, pihaknya hanya melibatkan kementerian/lembaga terkait saja.

Seperti Kementerian Luar Negeri, Kemenristek Dikti, Kemenkumham, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

“Jadi itu kekurangan dalam membuat Permendagri ini. Ini narasumbernya sudah lengkap juga sebetulnya. Ini hanya sedikit itu saja (dampak negatif),” ujar Soedarmo di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Bahkan kata Soedarmo, Permendagri itu pun belum sempat disosialiasikan hingga akhirnya sudah dipersoalkan oleh khalayak.

“Hanya memang, ini kan baru tanggal 11 Januari. Kita belum sosialisasikan. Ada persepsi yang berbeda-beda. Biasalah. Kalau ini kita sosialisasikan lalu banyak masukan ya kita revisi. Enggak ada masalah kok. Permendagri ini bukan sakral,” tutur Soedarmo.

(Baca juga: Ketua Komisi II Anggap Peraturan Mendagri soal Izin Penelitian Bisa Picu Perdebatan)

Soedarmo pun meminta agar polemik ini tak lagi dibesar-besarkan. Sebab, niat pemerintah pada dasarnya baik untuk mempermudah pelayanan dalam penerbitan SKP bagi para peneliti.

“Enggak perlu kita besar-besarkan persoalan ini. Ini hanya karena kita belum sosialisasi menjadi sesuatu yang luar biasa," ujar Soedarmo.

"Kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik, yang tercepat bagi peneliti itu sendiri. Sebetulnya semangatnya ke sana. Cuma kita lupa sedikit memperjelas tentang dampak negatif, itu saja,” lanjutnya.

Diketahui, pemerintah mengeluarkan Permendagri tersebut untuk mengatur rencana pelaksanaan penelitian di seluruh wilayah Indonesia.

Tujuan diterbitkan SKP itu sebagai bentuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul dari proses penelitian.

Sayangnya, tak dijelaskan lebih lanjut soal ukuran dampak negatif tersebut. Hal ini lah yang memicu penolakan publik.

SKP nantinya tidak akan diterbitkan jika instansi terkait menganggap penelitian yang akan dilakukan punya dampak negatif.

Padahal, dalam Permendagri terdahulu, Kemendagri hanya akan menolak menerbitkan SKP jika peneliti tidak mendapat tanda tangan dari pimpinan yang bersangkutan.


EditorDiamanty Meiliana

Terkini Lainnya

Bupati Pakpak Bharat Diduga Instruksikan Semua Kepala Dinas untuk Atur Pengadaan

Bupati Pakpak Bharat Diduga Instruksikan Semua Kepala Dinas untuk Atur Pengadaan

Nasional
Tiba di Surabaya, Jokowi Langsung Jalan-jalan ke Tunjungan Plaza

Tiba di Surabaya, Jokowi Langsung Jalan-jalan ke Tunjungan Plaza

Nasional
Cerita Fatmawati dan 5 Putrinya Lolos dari Kebakaran Hebat di Rumahnya

Cerita Fatmawati dan 5 Putrinya Lolos dari Kebakaran Hebat di Rumahnya

Regional
'Jangan Sampai Ambisi Pribadi Rusak Tata Negara di Indonesia'

"Jangan Sampai Ambisi Pribadi Rusak Tata Negara di Indonesia"

Nasional
Uang Suap Bupati Pakpak Bharat Diduga untuk Amankan Kasus Hukum Istrinya

Uang Suap Bupati Pakpak Bharat Diduga untuk Amankan Kasus Hukum Istrinya

Nasional
Bupati Pakpak Bharat Diduga Terima Suap Rp 550 Juta dari Kontraktor

Bupati Pakpak Bharat Diduga Terima Suap Rp 550 Juta dari Kontraktor

Nasional
Kim Jong Un Ingin Memodernisasi Pabrik Kaca Taegwan

Kim Jong Un Ingin Memodernisasi Pabrik Kaca Taegwan

Internasional
Titik Terang Misteri Kematian Bapak dan Anak Asal Lahat di Sukabumi

Titik Terang Misteri Kematian Bapak dan Anak Asal Lahat di Sukabumi

Regional
KPK Tetapkan Bupati Pakpak Bharat dan Kepala Dinas PUPR sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Bupati Pakpak Bharat dan Kepala Dinas PUPR sebagai Tersangka

Nasional
Warga Keluhkan Pasangan Mesum di Rumah Kos, Polisi Amankan 4 Mahasiwa

Warga Keluhkan Pasangan Mesum di Rumah Kos, Polisi Amankan 4 Mahasiwa

Regional
Mayat Laki-laki Tanpa Identitas Dalam Drum Ditemukan Pemulung di Bogor

Mayat Laki-laki Tanpa Identitas Dalam Drum Ditemukan Pemulung di Bogor

Regional
Puting Beliung Terjang Madiun, Empat Rumah Rata dengan Tanah

Puting Beliung Terjang Madiun, Empat Rumah Rata dengan Tanah

Regional
Tunawisma Pahlawan dalam Serangan Melbourne Kini Diseret ke Pengadilan

Tunawisma Pahlawan dalam Serangan Melbourne Kini Diseret ke Pengadilan

Internasional
Tiba di Surabaya dari Papua, Ini Agenda Kunjungan Kerja Jokowi Senin Besok

Tiba di Surabaya dari Papua, Ini Agenda Kunjungan Kerja Jokowi Senin Besok

Nasional
3 Fakta Unik Harimau Sumatera 'Atan Bintang', Disebut Pintar hingga Sulit Dievakuasi

3 Fakta Unik Harimau Sumatera 'Atan Bintang', Disebut Pintar hingga Sulit Dievakuasi

Regional

Close Ads X